Thursday, September 30, 2004

Kenaikan Tarif PDAM Dinilai Sepihak (Tariff Increase, PDAM Tasikmalaya)

Source: Pikiran Rakyat

TASIKMALAYA, (PR).-
DPRD Kota Tasikmalaya mempertanyakan sejauh mana sosialisasi yang dilakukan PDAM Tirta Sukapura terhadap pelanggan di Kota Tasikmalaya menjelang kenaikan tarif yang akan diberlakukan pada pembayaran Oktober 2004. Pasalnya, saat ini ada kesan kenaikan tarif air PDAM dilakukan hanya sepihak. Indikasi itu bisa dilihat dari masih banyak pelanggan di Kota Tasik yang belum mengetahuinya.

English Translation

Tasikmalaya, (PR).-
DPRD the Tasikmalaya City questioned how far the socialisation that was carried out PDAM Sukapura Water against the customer in the Tasikmalaya City visited the rise in the tariff that will be put into effect to payment in October 2004. His article, at this time had the PDAM impression of the rise in the water tariff was done only was unilateral. The indication could be seen from still many customers in the Tasik City that did not yet know him.


Demikian diungkapkan anggota DPRD Kota Tasik Nurul Awalin di sela-sela acara pertemuan PDAM, LSM, dan Pemkot Tasik di Aula Pemkot Tasik, Rabu (29/9). Berkaitan dengan kepastian PDAM menaikkan tarif pada penagihan Oktober, dia mempertanyakan apakah dalam sisa waktu beberapa hari lagi, sudah semua pelanggan PDAM yang notabene mayoritas warga Kota Tasik mengetahui dan bisa memahaminya. Hal itu dilontarkan karena sebelumnya mayoritas masyarakat banyak yang tidak dilibatkan dalam sosialisasi.

Nurul berpendapat seharusnya PDAM ketika hendak memastikan kenaikan tarif melibatkan masyarakat. Paling tidak perwakilan pelanggan tiap daerah, tentunya dalam jumlah memadai diundang dan diberi penjelasan. Kenyataannya, pelanggan tidak dilibatkan. Mereka baru mengetahui setelah ada kepastian tarif naik per Oktober 2004, itu pun melalui surat edaran saja. "Apakah semua pelanggan di Kota Tasik sudah tahu? Kalau sudah dan bisa memahaminya tidak apa-apa. Jangan sampai kenaikan nanti mendapat reaksi negatif dari konsumen," ujarnya.

Pada acara dialog terbatas antara PDAM, Pemkot Tasik, dan wakil dari delapan kecamatan, DPRD Kota dan beberapa LSM di Tasikmalaya, Nurul menanyakan apakah tidak ada cara lain yang dilakukan PDAM dalam mengembangkan usahanya, selain menaikkan tarif.

Apabila masih memungkinkan, dia berharap kenaikan tarif air PDAM bisa dikoreksi lagi. Besarannya tidak langsung sekaligus naik 60% seperti yang telah ditetapkan, tetapi bisa dilakukan bertahap agar tidak membebani pelanggan. "Walaupun PDAM menyatakan besaran kenaikan itu sudah dihitung sesuai kemampuan masyarakat Tasik, tetapi alangkah bijak bila naik bertahap," harapnya.

Membantah

Anggapan serupa diungkapkan pula oleh seorang ibu, pelanggan PDAM di Kota Tasik yang meminta identitasnya tidak disebutkan. Dia merasa heran, kenapa sosialisasi baru dilakukan setelah ada kepastian tarif akan naik. Itu pun diketahui dari edaran yang diterima. Padahal, harapannya sosialisasi itu sebelum ada kepastian tarif naik, artinya pelanggan bisa diajak bicara lebih dulu atau paling tidak ada edaran disebar sebelum ada kepastian. "Kok aneh, Kami baru tahu setelah ada kepastian tarif naik waktu menerima edaran," ungkapnya.

Mendapat pertanyaan itu, Direktur Umum PDAM Tirta Sukapura Pemkab Tasik Drs. Atang Kardian membantah bila dikatakan pihaknya melakukan kenaikan tarif sebelah pihak. Pasalnya, proses sosialisasi dan nilai kenaikannya sendiri sudah dihitung sesuai kemampuan konsumen. Malah sudah beberapa kali melakukan pertemuan guna menyosialisasikan kenaikan, termasuk LSM dan Perwakilan masyarakat.

Hanya, diakuinya jumlahnya terbatas, tidak melibatkan semua pelanggan. Apalagi sebelumnya ketika masih dalam proses rencana kenaikan tarif, sudah muncul di media massa termasuk ketika rencana kenaikan sempat terhambat. Pasalnya, harus melalui beberapa tahapan dulu. "Sosialisasi sudah cukup, kepada pelanggan kami juga sudah menyebar edaran tentang kenaikan tarif saat mereka membayar tagihan sebelumnya," jelasnya.

Read more!(Selengkapnya)

PDAM Kab. Ciamis Terus Alami Kerugian (PDAM Kab. Ciamis continues to operate at a loss)

Source: Pikiran Rakyat

Bupati Meminta kepada Pengelola Agar Lebih Profesional

CIAMIS, (PR).-
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ciamis, dalam tiga tahun terakhir ini mengalami kerugian sebesar Rp 916 juta lebih. Bahkan, tahun 2005 diprediksikan akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 3,1 miliar, sehubungan hilangnya 6.007 pelanggan di Kota Banjar yang akan dilepas dari aset PDAM Ciamis.

English Translation

Regent asks for more professional management

CIAMIS, (PR).-
The company of the Area of the Drinking Water (PDAM) the Ciamis Regency, for the last three year experienced the loss of Rp 916 million more. Moreover, in 2005 diprediksikan will lose the income of Rp 3,1 billion, in connection with the loss 6,007 customers in the Series City that will be released from assets of PDAM Ciamis.


Demikian masalah yang mengemuka ketika Dirut PDAM Ciamis Dikdik Sidiq, Rabu (29/9), melakukan ekspos rencana strategis perusahaan daerah itu di hadapan Bupati Ciamis Engkon Komara.

PDAM Ciamis terakhir mengalami keuntungan tahun 2000 sebesar Rp 100 juta. Pada tahun itu pendapatannya Rp 4, 37 miliar, sedangkan pengeluarannya Rp 4,27 miliar. Namun, mulai tahun 2001 rugi sebesar Rp 150 juta dari pendapatan Rp 5,24 miliar. Tahun 2002, kerugian semakin besar yaitu mencapai Rp 649 juta, dengan pendapatan yang masuk Rp 6,98 miliar, dengan beban biayanya selama setahun Rp 7,63 miliar.

Laporan keuangan tahun 2003 menunjukkan pengeluaran mencapai Rp 6,62 miliar, sedangkan pendapatan sebesar Rp 7,90 miliar. Dengan demikian, kerugian yang dialami pada tahun lalu Rp 117 juta.

Setelah Banjar lepas dari Ciamis, PDAM harus rela kehilangan pendapatan Rp 3,1 miliar. Selama ini Banjar menyuplai penghasilan ke Ciamis setiap bulannya Rp 260 juta. "Dari perhitungan untuk stabilnya kondisi PDAM Ciamis harus segera menempuh penyerapan sambungan langganan baru sebanyak 4.000 pelanggan dalam kurun waktu empat tahun anggaran. Oleh karenanya, rencana strategis ini akan berusaha mengejar target sambungan pelanggan sebagaimana diharapkan," jelas Dirut PDAM.

PDAM Ciamis yang memiliki lebih dari 21.935 pelanggan, selama ini juga masih mengalami kebocoran air hingga 30% karena ada saluran pipa yang bocor. PDAM juga berharap diberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan air bawah tanah untuk sumber air baku. Selama ini, air baku PDAM masih mengambil air permukaan atau dari air sungai.

Dengan pengembalian air baku lewat air bawah tanah, PDAM akan bisa mengurangi beban biaya operasional. Selama ini, biaya operasional, bahan kimia, dan lainnya cukup mahal. PDAM juga terbebani cicilan utang ke luar negeri dengan bunga 11%. Jumlah utangnya saat ini mencapai Rp 2,4 miliar lebih.

Profesional

Sementara itu, Bupati Ciamis Engkon Komara berharap perusahaan daerah tersebut bisa benar-benar melakukan efisiensi dan para pegawainya mesti lebih profesional. Bupati kurang sependapat kalau sampai perusahaan itu menaikkan tarifnya karena akan menjadi beban warga. Saat ini tarif PDAM Rp 1.300,00/meter kubik.

"Saya minta PDAM bisa menekan biaya-biaya yang tidak perlu sehingga bisa efisien. Dengan demikian, perusahaan ini secara bertahap diharapkan bisa memberikan kontribusi secara sosial maupun ekonomi," jelasnya.

Bupati juga mengharapkan, PDAM bisa menekan kebocoran air baku di pipa yang saat ini mencapai 30% hingga bisa ditekan paling tidak sampai 20%. Seandainya kebocoran bisa ditekan, bupati optimis perusahaan itu bisa sehat.

Read more!(Selengkapnya)

Wednesday, September 29, 2004

Warga Palembang Kesulitan Air Bersih (Palembang citizens have difficulties with clean water)

Source: Koran Tempo

Kemarau berkepanjangan di Sumatra Selatan mengakibatkan kekeringan di daerah perkotaan maupun pinggiran provinsi. Di Palembang kemarau mengakibatkan sumur-sumur sumber air bersih mengering. Warga terpaksa membeli air dari pedagang keliling Rp 800 - 1000 per jirigen berisi 20 liter. Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Masdjuri mengatakan perusahaannya menyiagakan 15 unit mobil tangki berkapasitas 5000 liter untuk mengisi 250 kapsul air di daerah krisis air bersih seperti Sukarame, Ilir Barat hingga Kemuning.

English Translation

Dry was protracted in South Sumatra resulted in the drought in the area and province outskirts of urban areas. In dry Palembang resulted in clean wells of the source of the water drying up. The citizen was forced to buy the water from the Rp travelling salesman 800 - 1000 per the jerrycan contained 20 litre. Director Teknik PDAM Tirta Musi Masdjuri said his company alerted 15 units of the tanker car have a capacity 5000 litre to fill up 250 water capsules in the clean area of the water crisis like Sukarame, lower West as far as Kemuning.

Read more!(Selengkapnya)

Warga UPT BSM Sulit Mendapatkan Air Bersih (Citizens of UPT BSM have difficulty obtaining clean water)

Source: Pikiran Rakyat

KUNINGAN, (PR).-
Ratusan warga dari 200 kepala keluarga (KK) penghuni Unit Pemukiman Transmigrasi Bumi Sipat Mandiri (UPT BSM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan, hingga saat ini masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih baik untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK) maupun untuk air minum. Sementara itu, projek pengambilan air tanah berupa pembuatan sumur bor artesis di sekitar UPT BSM yang sedang digarap selama hampir sebulan terakhir, hingga saat ini belum mengeluarkan air.

English Translation

KUNINGAN, (PR).-
Hundreds Of citizens from 200 head of household (heads of households) occupants of the Unit of the Settlement of Earth Transmigration Sipat Autonomous (UPT BSM) in the Village Mekarjaya the Subdistrict Cimahi the Kuningan Regency, to at this time still experienced the difficulty of obtaining the clean water both for the need to bathe washed the toilet (MCK) and for the drinking water. In the meantime, projek the taking of the ground water took the form of the artesian production of the artesian well around UPT BSM that was wrought on during almost for the last month, through to at this time did not yet issue the water.


Sejumlah warga UPT BSM yang ditemui "PR" di lokasi transmigrasi lokal (translok) tersebut, Selasa (28/9), di antaranya Nasrun (25) menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, hampir seluruh warga UPT BSM kini hanya mengandalkan sebuah mata air di tepi Sungai Cisanggarung berjarak ratusan meter dari lokasi kompleks. Selain mata air tersebut, sumber air bersih yang ada di kawasan maupun di sekitar UPT BSM seperti sumur gali dan mata air lainnya sudah mengering akibat kemarau.

Seperti pernah diberitakan "PR" sebelumnya, untuk mengatasi krisis air bersih di kompleks translok baru di Kabupaten Kuningan tadi, pemkab setempat telah mengajukan dan mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa projek pengambilan air tanah (PPAT). Namun, PPAT yang dilakukan dengan cara membuat sumur bor artesis di sekitar UPT BSM yang dimulai sejak sekira sebulan yang lalu, pengerjaannya berjalan lamban.

Salah seorang pekerja dari pihak pelaksana pembuatan sumur artesis di UPT BSM, Didi (36) kepada "PR" menyebutkan, lambannya pengerjaan projek tersebut karena jenis lapisan tanah di lokasi pengeboran terbilang sulit ditembus mata bor. "Saking sulitnya, dalam waktu hampir sebulan hingga hari ini, kami baru bisa mengebor sedalam lebih kurang 45 meter dari 150 meter yang direncanakan, dan sudah empat kali ganti mata bor," ujarnya, lalu menyebutkan jika lapisan tanahnya mudah dibor, biasanya untuk menyelesaikan pengeboran sedalam 150 meter hanya memerlukan waktu paling lama tiga minggu.

Bak penampung

Dimintai tanggapan mengenai hal itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP) Kabupaten Kuningan, Ir. Abdul Kodir menyebutkan, karena mengalami kesulitan pihak PPAT belakangan ini tengah melakukan lagi geolistrik di sekitar itu untuk mencari titik pemindahan lokasi pengeboran. "Menurut keterangan yang kami peroleh pengeboran yang sekarang sedang dilaksanakan kemungkinan tidak akan dilanjutkan dan akan dialihkan ke lokasi lain masih di sekitar UPT BSM," katanya.

Selain itu tambahnya, untuk mengatasi kesulitan air bersih warga UPT BSM, pihaknya kini tengah merencanakan untuk membuat bak penampung di sumber mata air yang saat ini dijadikan andalan warga UPT BSM. Yakni, di sekitar mata air yang berada di seberang DAS Cisangarung tadi.

Sementara itu, di UPT BSM puluhan anak usia sekolah dasar yang sempat berbulan-bulan terpaksa diberhentikan sekolah oleh orang tuanya, kini telah melanjutkan lagi sekolahnya. Untuk murid kelas 4 hingga kelas 6 melanjutkan sekolah ke SD di Desa Mekarjaya. Sedangkan untuk kelas 1 hingga kelas 3 kini diarahkan mengikuti pendidikannya di rumah kosong dan musala UPT BSM.

Terkait dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial (Disnakertransos) Kuningan, Drs. Ir. Rusliadi, M.Si., yang ditemui "PR" Selasa (28/9) menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan ke pihak Dinas Pendidikan Kuningan, untuk mendirikan bangunan SD di UPT BSM. Namun, tegasnya, hingga saat ini pihaknya belum mendapat jawaban dari dinas tersebut.

Read more!(Selengkapnya)

Saturday, September 25, 2004

RIVER ENTREPRENEUR

Source: The Jakarta Post




Suparman searches on his homemade raft for anything of value among the putrefying rubbish on the Ciliwung river. His entrepreneurial spirit, along with others like him, has helped the Jakarta administration to clean the rivers, which many view as a convenient place to dump their trash. Suparman was able to collect several baskets full of recyclable material on Friday in the Gunung Sahari area of North Jakarta. (JP/P.J. Leo)

Read more!(Selengkapnya)

Projek Waduk Ciniru Dialihkan ke Cimara (Reservoir Ciniru project shifted to Cimara)

Source: Pikiran Rakyat

PIPWS Kini Tengah Lakukan Studi Kelayakan

KUNINGAN, (PR).-
Rencana pembuatan waduk dari pihak Projek Induk Pengembangan Wilayah Sungai (PIPWS) Cimanuk-Cisanggarung di Kabupaten Kuningan yang semula diarahkan di Kecamatan Ciniru, kini dialihkan ke Desa Cimara Kecamatan Cibeureum. Terkait dengan rencana tersebut, pihak PIPWS bekerja sama dengan PT Metana, saat ini tengah melakukan studi kelayakan baik terhadap kondisi alam maupun masyarakat di Desa Cimara dan sekitarnya.

English Translation

PIPWS Currently was doing the Kelayakan Study

KUNINGAN, (PR).
- the Plan of the production of the reservoir from the team Projek the Mother of the Development of the River Territory (PIPWS) Cimanuk-Cisanggarung in the Kuningan Regency that originally was aimed in the Ciniru Subdistrict, currently was shifted to the Village Cimara the Cibeureum Subdistrict. Related with this plan, the PIPWS team co-operated with PT methane, at this time was carrying out the feasibility study was good towards the condition and the community for the nature in the Cimara Village and surrounding area


Sedangkan mengenai rencana pembuatan Waduk di Ciniru sendiri, yang beberapa waktu lalu ditolak tegas masyarakatnya, menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP) Kabupaten Kuningan, Ir. Abdul Kodir, sementara ini telah dicoret dari daftar rencana PIPWS. "Studi kelayakan atas rencana pembuatan Waduk Lapangan yang tengah dilaksanakan PT Metana di Cimara itu sendiri, adalah alihan dari kegiatan studi kelayakan untuk Waduk Ciniru," jelas Abdul Kodir, menanggapi pertanyaan "PR" seputar telah berlangsungnya studi kelayakan rencana Pembuatan Waduk Lapangan di Desa Cimara.

Ditanya alasan dipilihnya Desa Cimara sebagai lokasi dari rencana pembuatan waduk tersebut, Ir. Abdul Kodir, yang ditemui "PR" di ruang kerjanya, Kamis (23/9) menyebutkan, di antaranya karena daerah Cimara sendiri, sebelumnya sudah termasuk dalam daftar daerah yang dinilai strategis untuk pembuatan waduk. Lebih dari itu, lanjutnya, masyarakat Desa Cimara dan sekitarnya termasuk masyarakat pemilik lahan pada daerah rencana genangan waduk, justru begitu antusias dan mengharapkan waduk Cimara terwujud.

Namun, di balik itu pihak PIPWS Cimanuk-Cisanggarung sendiri, menurut Abdul Kodir, hingga saat ini belum memastikan luas genangan maupun konstruksi tanggul bendungan, termasuk besarnya anggaran dari rencana tersebut. Dia hanya menyebutkan jika daerah genangan air yang direncanakan PIPWS untuk Waduk Cimara, dipastikan tidak akan mencakup permukiman penduduk.

"Mengenai luas genangan, konstruksi bangunan tanggul, anggaran, termasuk jadi tidaknya pembuatan waduk itu sendiri, itu baru bisa ditentukan dari studi kelayakannya yang kini sedang dilakukan PT Metana," katanya.

Ia menambahkan hasil dari studi kelayakan itu direncanakan sudah bisa diketahui pada tahun ini. "Kalau dinyatakan layak, pengerjaan projek itu mungkin sudah bisa dimulai pada tahun 2005," tambahnya lagi.

Disebutkannya, Waduk Cimara yang direncanakan dibangun di daerah hulu Daerah Aliras Sungai (DAS) Cijangkelok, itu memiliki fungsi sepertri Waduk Darma yang telah ada di daerah hulu DAS Cisanggarung. Yaitu, sebagai penampung air dari sumber-sumber air di musim penghujan dan akan menjadi pemasok air daerah hulu dan hilir di musim kemarau.

"Manfaatnya banyak sekali. Selain untuk menunjang daerah irigasi, ketersediaan air di waduk tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di permukiman-permukiman penduduk yang selama ini sering mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Bahkan bukan tidak mungkin keberadaan waduk itu sendiri pada gilirannya bisa dikembangkan dan dikelola sebagai objek wisata," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Water crisis hits regencies in NTT

Source: The Jakarta Post

Yemris Fointuna, The Jakarta Post, Kupang

Springs, wells and rivers in five regencies and municipalities in East Nusa Tenggara have dried up due to a prolonged drought. Because of the resulting water crisis, local residents have to purchase clean water from private companies for Rp 75,000 (US$8) for a 5,000-liter tank. In Kupang municipality, 10 subdistricts in four districts have been feeling the effects of the water crisis, while in Kupang regency, all subdistricts in eight districts are affected.

Kupang PDAM state tap water company spokesman Karel Nope said on Friday that the water crisis began in August, when the water level in 22 springs managed by the company started to decrease. Karel said that he expected rain to fall soon in the area so that a worse water crisis could be averted.
Three other regencies are experiencing water shortages, namely South Central Timor, North Central Timor and Belu.
The water crisis has some concerned that complete crop failure is eminent, as some farmland has begun to dry up.
Residents are buying clean water for household use.
'We haven't been supplied water by the state tap water company for a week, so we have to buy water from private companies at a higher price,' said Johanis Nahak, a resident in the Belu capital of Atambua.
In Kupang regency, people have to walk three kilometers to get clean water. 'Springs and wells in our subdistrict started drying up a few weeks ago,' said Eres I. Sikki, the head of Tunbaun subdistrict, West Amarasi district, Kupang regency.

Read more!(Selengkapnya)

Thursday, September 23, 2004

Bandung & Jakarta bakal krisis air. (Bandung & Jakarta Water Crisis)

Source: Bisnis Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengatakan dalam waktu lima tahun ke depan wilayah Bandung dan Jakarta akan mengalami krisis air akibat mernurunnya debit air sungai di wilayah Cekungan Bandung, terutama di DAS Citarum. Oleh karena itu, pihaknya dan Pemprov Jabar Tengah merencanakan untuk merelokasi semua industri yang berada di sepanjang DAS Citarum ke dalam kawasan industri yang rencananya berlokasi di Cipeundeuy. Gubernur Jabar Danny Setiawan mengungkapkan saat ini pencemaran air sungai di Jabar sudah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan.

English Translation

Environment Minister Nabiel Makarim said in time five years in front of the Bandung territory and Jakarta will experience the water crisis resulting from mernurun him the river water debit in the Bandung Basin territory, especially in the Citarum BANG. Therefore, his team and Pemprov West Java was planning to merelokasi all the industries that was all along the Citarum BANG into the industrial region that his plan was located in Cipeundeuy. West Java Governor Danny Setiawan said at this time pollution of the river water in West Java has achieved the condition that very worrying.

Read more!(Selengkapnya)

Tuesday, September 21, 2004

Ketersediaan Air PAM di Jabar Kritis. (Water crisis in West Java)

Source: Koran Tempo

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan PDAM Seluruh Indonesia Jawa Barat Idi Suryadi mengungkapkan, ketersediaan debit air bersih di kantong-kantong air milik PAM di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat saai ini dalam kondisi krisis. Idi memprediksi, puncak krisis air bersih di Jawa Barat akan terjadi Oktober mendatang. Jika bulan Oktober hujan belum turun, kondisi air bersih akan semakin langka. Musim kemarau sekarang menyebabkan keberadaan air di permukaan kantong air menyusut karena penggundulan hutan dan menjamurnya perusahan galian.

English Translation

The chairman of the Board Of Directors of the Area of the Association PDAM All Indonesia West Java Idi Suryadi revealed, the clean availability of the water debit in Pam's pockets of the property water in several regencies and the city in West Java saai this in the condition for the crisis. Idi predicted, the clean summit of the water crisis in West Java will happen this coming October. If in October rain did not yet descend, the clean condition for the water will be increasingly rare. The current dry season caused the existence of the water in the surface of the pocket of the water to shrink because of denudation of the forest and to mushroom him perusahan galian

Read more!(Selengkapnya)

Pipanisasi Jatiluhur Diserahkan Pada Pemerintah Terpilih

Source: Investor Daily

Menkimpraswil mengatakan, pipanisasi Waduk Jatiluhur akan diserahkan kepada pemerintah yang akan datang. Namun harus tetap dilaksanakan karena kalau tidak dalam lima sampai sepuluh tahun lagi warga di Jakarta tidak akan dapat minum. Sebab tidak ada air bersih. Soenarno mengingatkan perlunya segera dibangun sistem pipa pemasok air minum masyarakat Jakarta. Rencana pembangunan pipa air minum sudah dilakukan. Pipa akan dibangun secara terpisah dasi saluran irigasi yang selama ini digunakan. Pipa yang akan dibangun dari waduk Jatiluhur akan langsung ke Jakarta dan menghabiskan dana Rp 500-600 miliar.

English Translation

Menkimpraswil said, pipanisasi the Jatiluhur Reservoir will be handed over to the government that will come. However must continue to be carried out because if not in five to ten years more of the citizen in Jakarta can not drink. Because of not having the clean water. Soenarno warned the need immediately was developed by the Jakarta system of the pipe of the supplier of the community's drinking water. The plan of the development of the drinking water pipe has been carried out. The pipe will be built separately the tie of the irrigation channel that uptil now was used. The pipe that will be built from the Jatiluhur reservoir would direct to Jakarta and finished the Rp fund 500-600 billion.



Read more!(Selengkapnya)

Pemkot Minta Kab. Bandung Segera Menyerahkan PDAM (Government wants Kabupaten Bandung to hand over assets to PDAM Cimahi)

Source: Pikiran Rakyat

CIMAHI, (PR).-
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi minta Pemerintah Kab. (Pemkab) Bandung segera menyerahkan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja ke Kota Cimahi. Apalagi, hal itu merupakan tuntutan dari UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

English Translation

CIMAHI, (PR).-
the Government of the City (Pemkot) Cimahi asked for the Kab Government.(Pemkab) Bandung immediately handed over assets of the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) Raharja Water to the Cimahi City. Moreover, that was the demand from UU No. 9 in 2001 about the Cimahi Formation of the City.


Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat memfasilitasi kompromi tentang pengalihan PDAM tersebut. "Kami sudah minta Pemprov Jabar dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) pusat untuk memfasilitasinya," ujar Wali Kota Cimahi, Ir. H.M. Itoc Tochija, M.M. didampingi Ny. Hj. Atty Suharti Tochija seusai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 106 RW 12, Perumahan Fajar Raya, Jln. Raya Cihanjuang Kota Cimahi, Senin (20/9).

Tentunya, kata Itoc, Pemkot Cimahi sudah siap menanggung konsekuensi yang ada, termasuk menanggung utang PDAM yang diperkirakan mencapai Rp 17 miliar. Namun, utang yang akan ditanggung itu tentunya pinjaman yang betul-betul digunakan untuk pembangunan instalasi PDAM di Kota Cimahi.

Keingingan tersebut, lanjutnya, didasarkan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat konsumen PDAM Tirta Raharja di Cimahi. Namun, pada pelaksanaannya diharapkan tidak akan mengganggu manajemen di wilayah Kab. Bandung. Mengingat, PDAM Kab. Bandung memiliki banyak unit, sedangkan Cimahi hanya 5-6 unit.

Menyinggung Cimahi tidak cukup memiliki sumber air baku sendiri, hal itu diakui wali kota. Untuk itu, Pemkot Cimahi berencana untuk semaksimal mungkin menggunakan sumber air yang ada termasuk yang ada di Kab. Bandung. Tentunya, hal itu akan dibicarakan lagi soal perhitungan keuangannya.

Menyikapi adanya usulan dari PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung tentang pengelolaan bersama sebelum ada keputusan tentang status PDAM ke depan, menurutnya, jika Kab. Bandung sepakat dan secara resmi menawarkan hal itu, tentu pihaknya akan menerimanya dengan senang hati.

Namun lanjutnya, pada masa transisi nanti, Pemkot Cimahi tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan pendapatan dari PDAM, tapi cenderung ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat Cimahi.

"Karena jika ada keluhan dari masyarakat soal pelayanan yang tidak optimal, tentunya kami bisa mempelajari dan memperbaiki hal itu. Untuk itu, kami akan mencoba telusuri kemungkinan itu," akunya.

Sementara keterangan yang dihimpun "PR", Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berencana untuk menjadikan Perairan Ciseupan menjadi salah satu sumber air baku jika Cimahi memiliki PDAM sendiri. Namun, Ir. Yudi, Direktur Teknik PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung mengatakan bahwa Cimahi tidak memiliki sumber air baku yang layak untuk memenuhi kebutuhan PDAM. Sementara Ciseupan yang direncanakan dijadikan salah satu sumber air baku, diperkirakan hanya mampu bertahan selama lima tahun.

Read more!(Selengkapnya)

Monday, September 20, 2004

Web GIS for Indonesian Presidential Elections

Source: Komisi Pemilihan Umum



http://webgis.kpu.go.id/pilpres2/Mapper.asp

Track the Indonesian Presidential Election results using

For information on administrative areas (Province/Kota/Kabupaten), select information icon and then click mouse on administrative area of interest.

For detailed information at provincial level, select Pilih Provinsi.

Read more!(Selengkapnya)

'Industries could pollute Citarum'

Source: The Jakarta Post

BANDUNG: Some 3,000 industries located by the Citarum -- the biggest river in West Java and a major water source for Jakarta -- put it at risk of pollution.

West Java Governor Danny Setiawan disclosed on Friday that the quality, as well as the water volume of Citarum river -- which runs through seven municipalities -- is declining, and its water level fluctuating irregularly.

He said that, based on the observations of the West Java Environmental Management Agency, liquid waste dumped by the industries into the river does not meet the required standards.

Citarum and its tributaries supply water to Bandung's state water company, which caters for about 57 percent of the 2.5 million residents of the city. Besides which, the river water retained by Jatiluhur dam is the main source of raw water for Jakarta. -- JP

Read more!(Selengkapnya)

Ground water near fishpond may not be safe

Source: The Jakarta Post

Dewi Santoso, The Jakarta Post/Jakarta

People living near fishponds need to take care in using ground water as it may be polluted with bacteria and other micro-organisms from water used to clean fishponds, a study revealed.

A field study carried out by the National University (Unas) at Prapat village in Pangandaran, West Java, reveals that ground water surrounding fishponds is highly polluted with organisms and coliform of bacteria.

The study was among those presented at a symposium on Saturday at the university. Founded by one of the country's literary giants, the late Sutan Takdir Alisyahbana, a controversial advocate of rationality, is the country's oldest school of biology.

Conducted in August by a five-member team of Unas lecturers, the study shows that the ground water of nine shallow wells supporting nine households around the fishpond contains an organic level of between 88.48 milligrams per liter (mg/L) and 236.7 mg/L. It said the normal level of organisms contained in clean water should not exceed 10 mg/L.

The study further shows that the ground water contains a high level of coli-form of bacteria which the researchers said, is an indication of contamination by e-coli -- the Escherichia coli bacteria found in human feces.

"One suggestion is to expand septic tanks to enable them to hold the water used to clean the fishpond and to prevent it from polluting the ground water," said researcher Yeremiah R. Camin.

Currently, the locals use septic tanks to retain water used to clean the fishpond.

Yeremiah explained that the study was conducted due to local residents' complaints of the ground water.

"We visited the place two years ago and the residents complained that it (the ground water) had a bad fish odor and looked murky," he said.

"The study does not say that such high levels of bacteria and other micro-organisms will immediately result in diarrhea or other skin diseases, as we will need to conduct another study on that. But it does state that people should be careful in using ground water, especially when they live near fishponds, as it may not be clean or safe for consumption," he told The Jakarta Post.

Read more!(Selengkapnya)

Thursday, September 16, 2004

Sindang Ratu Akan Dapat Air Bersih (Village of Sindang Ratu, Garut, to get clean water)

Source: Pikiran Rakyat

GARUT, (PR).-
Wakil Bupati Garut, Memo Hermawan, berjanji akan segera membangun fasilitas air bersih bagi Desa Sindang Ratu, setelah meninjau warga desa yang telah memanfaatkan air comberan itu, Rabu (15/9). Bantuan yang dijanjikan adalah pemasangan pipa air bersih yang diperkirakan sepanjang 8 km.

English Translation

Garut, (PR).
- the Garut Representative of the Regent, the Hermawan Memo, promised immediately to develop clean water facilities for the Village of Sindang Queen, after considered villagers that made use of the sewage, on Wednesday (15/9). Help that was promised was the clean fitting of the water pipe that it was estimated along 8 km.


Dalam kunjungannya ke desa tersebut, Memo melihat langsung bak-bak penampungan air comberan disertai pejabat terkait. Memo juga mendengarkan langsung keluhan dan keinginan warga untuk mendapatkan fasilitas air bersih. Seraya menyatakan keprihatinannya melihat kondisi warga yang memanfaatkan air comberan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Memo langsung memerintahkan agar dinas terkait segera menindaklanjuti keluhan warga, dengan memasang pipa dari sumber air ke perkampungan. "Untuk sementara kita gunakan air bantuan PDAM saja dulu," ujarnya.

Kunjungan tersebut dilakukannya setelah mendapat perintah dari bupati, usai rapat koordinasi pemerintahan Pemkab Garut. "Pak Bupati kebetulan saat ini schedule-nya ke Kec. Caringin. Tapi beliau memerintahkan agar masalah ini cepat ditanggulangi dan cepat dilaporkan. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang sudah menyampaikan informasi dan kepada masyarakat memohon maaf karena tidak bisa hadir dalam kesempatan ini," ujarnya. Penyediaan air bersih untuk warga, ujar Memo, akan segera dilaksanakan dengan anggaran apa pun.

Sementara itu, anggota DPRD Kab. Garut, Haryono mengatakan, sudah semestinya pemerintah segera menidaklanjuti keluhan warga. Ia mengatakan, dalam kondisi darurat seperti ini, anggaran apa pun bisa dimanfaatkan, termasuk anggaran untuk bencana alam.

"Siapa bilang tidak ada anggaran untuk bencana alam? Kita punya dana sebesar Rp 2 miliar untuk bencana alam dan yang terjadi di Sindang Ratu itu bisa dikategorikan sebagai bencana alam, gunakan saja dana itu," tegasnya.

Ketika disinggung apakah sejak dulu DPRD tidak pernah mendengar laporan warga, Haryono menjawab, sekarang bukan saatnya mengungkit masa lalu. "Yang penting sekarang bagaimana persoalan warga dapat segera diselesaikan. Tapi yang saya tahu dari daerah pemilihan I (termasuk didalamnya Kec. Wanaraja -red) pengajuan bantuan yang sering diajukan biasanya untuk pembangunan bangunan, fasilitas olah raga, dll," jelasnya.

Haryono juga mengatakan, yang mungkin menjadi hambatan dalam penanganan masalah ini di DPRD adalah belum terbentuknya komisi-komisi, karena hingga saat ini tata tertib DPRD Kab. Garut belum selesai dirumuskan. "Untuk itu saya megimbau teman-teman di dewan untuk segera menyelesaikan tugas pertama kita yaitu menyusun tatib," ujarnya.

Read more!(Selengkapnya)

PDAM Akan Manfaatkan Air dari Danau Galian (PDAM Cianjur will make use of the Water from the Galian Lake)

Source: Pikiran Rakyat

Warga Gekbrong & Cikahuripan Cianjur tak Usah Khawatir

CIANJUR, (PR).-
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Cianjur tetap akan memanfaatkan air di bekas galian pasir di daerah Cikahuripan sebagai air baku perusahaan tsb. Sekalipun sejumlah kalangan menentang rencana itu. Untuk merealisasikan rencana itu, dibutuhkan biaya sekira Rp 18 miliar.

English Translation

The citizen Gekbrong & Cikahuripan Cianjur not Need To worried

Cianjur, (PR).

- the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) Kab. Cianjur continued to make use of the water in second-hand galian sand in the Cikahuripan area as the standard water of the company tsb. Although several circles opposed the plan. To bring about the plan, was needed the cost approximately Rp 18 billion.


"Ada lima danau bekas lahan galian yang airnya bisa dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan air baku PDAM. Dari segi kuantitas atau jumlah dan kontinuitas air yang tersedia, semuanya memenuhi persyaratan untuk dieksploitasi," ungkap Direktur PDAM Kabupaten Cianjur, Drs. Akik Darut Tahkik, yang mengutip hasil studi kelayakan dari konsultan PT Bemako Reka Prima Bandung.

Konsultan juga menyimpulkan, kata Akik, jika air di bekas galian tsb, dieksploitasi PDAM, tidak akan berpengaruh terhadap air permukaan, termasuk sumur-sumur milik masyarakat. Kalaupun ada pe-ngaruhnya, kebutuhan warga sekitar galian akan air tetap terpenuhi. Karena prioritas utama pemanfaatan air dari bekas galian itu, masyarakat yang berada di sekitar daerah Gekbrong dan Cikahuripan.

"Kekhawatiran akan terganggunya persediaan air permukaan milik masyarakat karena tersedot oleh kegiatan PDAM di bekas galian pasir sama sekali tidak berdasar. Dari hasil studi yang dilakukan, eksploitasi air yang dilakukan di sana tidak berpengaruh terhadap air permukaan milik masyarakat. Apalgi jika proyek ini terealisasi, kebutuhan akan air bersih dari sekira 10.000 konsumen akan terpenuhi," ujar Akik yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/9).

Warga mendukung

Akik mengungkapkan, untuk memantau apakah air permukaan di sumur-sumur masyarakat terganggu atau tidak oleh kegiatan eksploitasi yang dilakukan PDAM, pihaknya akan membangun lima sumur pantau. Selain itu, akan mengalihkan aliran Sungai Cikupa yang masuk ke dalam danau bekas galian. "Nanti sungai tersebut akan dinormalisasi sehingga tidak masuk ke danau, tapi langsung ke jalur sungai di seberang danau, sehingga air sungai tidak akan berkurang karena tersedot oleh kegiatan PDAM ," kata Akik.

Saat ini, menurut Akik, PDAM serta Pemkab Cianjur sudah me-mulai projek dengan agenda sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu, kemungkinan dilanjutkan dengan detail engineering. Kemudian diteruskan dengan pengerjaan konstruksi. "Kalau pengerjaan konstruksinya, dalam waktu 9 bulan juga selesai," kata Akik.

Sehari sebelumnya, Selasa (14/9) lalu ratusan santri yang mengatasnamakan diri Himpunan Santri Bersatu (Hisab) mendatangi DPRD Kabupaten Cianjur untuk mempertanyakan rencana PDAM Cianjur mengeksploitasi genangan air di bekas galian pasir di Cikahuripan, Gekbrong, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Mereka mengaku, PDAM dan Pemerintah Kabupaten Cianjur selama ini tidak pernah mengajak dialog warga untuk rencana tersebut.

"Padahal, rencana PDAM itu menyangkut hajat hidup ribuan warga yang menggantungkan hidup pada sumber air tersebut. Setidaknya, ribuan hektare sawah di tujuh desa diairi dari genangan air tersebut," ujar Ketua Hisab, Ade Ismatulah.

Namun, pernyataan tersebut dibantah PDAM. Budi Karyawan, Kepala Bagian Produksi dan Distribusi PDAM Kabupaten Cianjur menyatakan, justru warga di Cikahuripan dan Gekbrong mendukung rencana tersebut karena mereka membutuhkan air bersih. Budi malah mempertanyakan aksi yang digalang para santri tersebut. "Mereka dari mana? Kami malah mendapat dukungan warga Gekbrong dan sekitarnya," tutur Budi.

Budi sambil menunjukkan surat pernyataan dukungan yang ditandatangani Kepala Desa Gekbrong, Asep Miftah, dan Ketua Forum Badan Perwakilan Desa (BPD) Kecamatan Warungkondang, Jajang menyatakan, warga Gekbrong dan Cikahuripan selama ini harus membeli air bersih dari daerah Batu Karut, Sukabumi, seharga Rp 5.000,00 per jeriken. "Apalagi pada musim kemarau seperti sekarang, kebutuhan air bersih semakin meningkat," ujar Budi lagi.

Read more!(Selengkapnya)

Wednesday, September 15, 2004

Cimahi Harus Tanggung Utang Rp 17,2 Miliar (Cimahi must bear Rp 17.2 billion debt)

Source: Pikiran Rakyat

Apabila Aset PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung Diserahkan

CIMAHI, (PR).-
Pemkot Cimahi harus menanggung utang sebesar Rp 17,213 miliar apabila PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung diserah, terimakan. Utang yang berasal dari dana pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan Departemen Keuangan (Depkeu) itu akan jatuh tempo 2010 mendatang. Jika tidak lunas dalam tempo yang sudah ditentukan, dipastikan PDAM tidak akan mendapatkan pinjaman lagi dari Bank Dunia.

English Translation

If assets PDAM Raharja Kab Water. Bandung Diserahkan

CIMAHI, (PR).
- Pemkot Cimahi must bear the debt of Rp 17,213 billion if PDAM Raharja Kab Water. Bandung diserah, hand over. The debt that came from the Asian Development Bank loan fund (ADB) and the Department of Finance (Depkeu) that will be due 2010 came. If not the keel in the time that has been determined, it was confirmed PDAM will not obtain the loan again from the world Bank.


Namun pihak PDAM Tirta Raharja tampaknya tidak terlalu mempersoalkan utang itu. "Jangan takut sama utang karena hampir seluruh PDAM di Indonesia punya utang," kata Direktur PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, Deddy Sudradjat, didampingi Direktur Umum, Ir. Triyani, dan Direktur Teknik, Ir. Yudi Ia mengatakan hal itu, saat dengar pendapat dengan DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi di Gedung DPRD Cimahi, Jln. Gatot Subroto, yang dipimpin Wakil Pimpinan Sementara DRPD Kota Cimahi, Ir. H. Ridho Budiman Utama Selasa (14/9).

Deddy menyebutkan, dana pinjaman Rp 17 miliar yang digunakan untuk pembangunan instalasi di wilayah Cimahi semula hanya Rp 9 miliar, yang harus dibayar selama 15 tahun. Namun, karena kondisi PDAM sebelumnya selalu merugi, PDAM sempat nunggak selama beberapa tahun. Akibatnya, jumlahnya pinjaman itu terus membengkak karena bunga. Dua tahun terakhir PDAM Tirta Raharja memang meraih laba hingga Rp 2,4 miliar/tahun. Namun, dari keuntungan itu, 55% di antaranya disetorkan ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung.

Sementara itu, Ir. Triyani menyatakan, jatuh tempo pembayaran utang PDAM itu semula pada akhir 2005. Namun, karena kondisi keuangan PDAM yang selalu merugi dan baru dua tahun terakhir memiliki laba, pihaknya meminta reschedulling kepada Depkeu hingga tahun 2010.

Kendati demikian, PDAM harus membayar cicilan sesuai jadwal dan melaporkan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) setiap tahun. "Jika tidak juga bisa membayar, bukan tidak mungkin PDAM tidak akan pernah lagi mendapat pinjaman dari Bank Dunia," katanya.

Tetap minta diserahkan

Secara terpisah, Deddy kepada "PR" menjelaskan, PDAM Tirta Raharja selalu siap jika terjadi pengalihan aset. Namun, sebelum ada kesepakatan masalah itu, hendaknya PDAM dikelola bersama. Sebab, pembahasan pengalihan aset bisa memakan waktu lama. Apalagi, 90% sumber air baku PDAM Cimahi berasal dari Kab. Bandung.

Menurut Direktur Teknik PDAM, Ir. Yudi, dengan kondisi cekungan air di wilayah Bandung yang semakin kritis, tentunya itu akan mempengaruhi debit sumber air baku untuk PDAM. Untuk itu, PDAM Tirta Raharja bisa menyiapkan sumber air baku baru seperti memanfaatkan Saguling, kendati diperlukan investasi hingga Rp 300 miliar.

Menyikapi hal itu, Pemkot dan DPRD Kota Cimahi tetap sepakat untuk terus memperjuangkan aset PDAM Tirta Raharja agar diserahkan ke Kota Cimahi. Menurut Ridho Budiman Utama, itu merupakan tuntutan UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Berdasarkan UU setelah Cimahi terbentuk menjadi kota otonom, seluruh aset provinsi atau kabupaten induk yang ada di Kota Cimahi harus diserahkan ke Kota Cimahi selambat-lambatnya setahun setelah pembentukan kota. Kenyataannya, sudah lebih dari tiga tahun, pembahasan soal penyerahan aset PDAM belum juga tuntas.

Asisten Administrasi dan Keuangan Kota Cimahi, Aat Nuriati mengakui, pembahasan aset PDAM cukup alot. Padahal, Pemkot Cimahi sudah siap menanggung utang PDAM Tirta Raharja jika nanti diserahkan ke Cimahi.

Read more!(Selengkapnya)

Saturday, September 11, 2004

Sungai di Bandung, Bisa Jadi Sumber Kematian (Bandung Rivers Badly Polluted)

Source: Pikiran Rakyat

Tingkat Pencemarannya Sangat Tinggi

BANDUNG, (PR).-
Sungai Cikapundung serta 37 sungai lainnya yang mengalir di Kota Bandung, mestinya menjadi sumber kehidupan bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kenyataannya, sungai-sungai itu justru menjadi sumber kematian bagi makhluk hidup akibat pencemaran yang sangat tinggi.

English Translation

His level of Pollution was Very High

Bandung, (PR).
- the Cikapundung River as well as 37 other rivers that poured in the Bandung City, apparently to the source of the life for humankind and other living creatures. The fact is, the rivers precisely became the source of the death for living creatures resulting from pollution that very high.


Tidak hanya makhluk-makhluk air sebangsa ikan yang sekarang musnah, manusia pun rentan terjangkit penyakit. Bahkan mengakibatkan kematian jika mengonsumsi langsung air dari sana. "Ini akibat pencemaran yang sangat tinggi," ujar Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Bandung, Papar Djafar, Jumat (10/9), saat jumpa pers di Balai Kota Bandung.

Djafar sengaja menjelaskan kondisi lingkungan Kota Bandung, menyusul adanya tudingan miring terkait pemberian penghargaan kepada Wali Kota Dada Rosada dari Kementererian Lingkungan Hidup (LH) dalam lomba uji emisi kendaraan dinas pemkot, kalangan swasta, serta perseorangan. Penghargaan berupa piagam tersebut diserahkan Menteri LH Nabiel Makarim di Kantor Kementerian LH di Jakarta, Kamis (9/9).

Menurut Djafar, akibat pencemaran yang tinggi, sungai-sungai di Kota Bandung dalam kondisi kritis. Ditambah kerusakan hutan di daerah atas (hulu-red.), praktis setiap kemarau menjadi kering. Ironisnya, setiap musim apa pun masyarakat Bandung tetap kesulitan air bersih.

"Memenuhi kebutuhan minum warga Bandung, pemkot terpaksa mengalirkan air dari Kabupaten Bandung yang jaraknya 60 kilometer. Di sisi yang sama, kandungan air bawah tanah (di Kota Bandung) juga jauh berkurang," jelas Djafar pula.

Djafar juga tidak memungkiri jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai paru-paru kota kini sangat sedikit. Itu pun keberadaan sumber daya buatan (SDB) seperti taman kota, banyak yang diintervensi secara fisik seperti berdirinya gubuk/bangunan liar atau pohon pelindung yang diubah fungsi menjadi sandaran kios PKL, bahkan ditebang untuk dijadikan tiang gubuk liar.

Sementara itu, kata Djafar, 2,5 juta jiwa penduduk Kota Bandung dipertanyakan pula, apakah benar-benar menjadi modal sumber daya manusia (SDM) atau justru menjadi beban. Selama ini baik wali kota maupun dirinya tidak pernah mengatakan lingkungan Kota Bandung sudah bersih, sehat, bebas polusi, dll.

Terserah

Menyikapi pemberian penghargaan lomba uji emisi kendaraan, Papar Djafa menyatakan namanya lomba pasti ada yang menang atau kalah. Secara kebetulan, uji emisi sejak Juni hingga Agustus oleh Kementerian LH, menempatkan Kota Bandung sebagai pemenang.

"Soal penilaiannya apa, terserah Menteri LH. Justru penghargaan maupun kritik dari pihak lain, menjadi motivasi kami untuk mengembalikan lingkungan Kota Bandung menjadi sehat, bersih, dan bebas polusi," ujar Djafar.

Seperti diberitakan, hasil uji emisi menunjukkan tingkat kadar emisi kendaraan milik pemkot, kalangan swasta, maupun perseorangan rendah.

Pemberian penghargaan dari Menteri LH tersebut menuai kritik pakar lingkungan dari Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad) Bandung, Chay Asdak, Ph.D. Dia minta masyarakat tidak terkecoh terhadap penghargaan itu karena tidak sesuai dengan kondisi riil.

"Kalau penghargaan itu diberikan dalam kerangka sebagai pemicu upaya pelestarian lingkungan di Kota Bandung, bagus-bagus saja. Akan tetapi, kalau kita melihat dari sisi lain yang lebih substantif, award atau apa pun namanya itu menjadi tidak relevan dengan kondisi riil," ungkap Chay Asdak.

Read more!(Selengkapnya)

NGOs oppose water rate hike

Source: The Jakarta Post

JAKARTA: The Indonesian Consumers Foundation (YLKI), the Jakarta Water Consumers Community (Komparta) and the Indonesian Water Contractors Association (Akaindo) oppose the plan to gradually increase water rates every six months.

'City-run tap water operator PD PAM Jaya is trying to assure the public that the existing problems in the company are because of the low water rates and consumers reluctance to pay their water bills,' YLKI chairwoman Indah Suksmaningsih told a press conference on Friday.
She criticized the city administration for ignoring the public's objection to the plan.
'PDAM only considers the city revenue, instead of public interests,' she added.
The plan was approved by the Jakarta City Council on July 23 and implemented by the Ministry of Settlement and Regional Infrastructure on Aug. 4. -- JP

Read more!(Selengkapnya)

Friday, September 10, 2004

PDAM Temukan Mesin Pompa Sedot dari ”Water Meter” ( PDAM Indramayu finds unmetered connections)

Source: Pikiran Rakyat

RSU Indramayu Langgar Perda

INDRAMAYU, (PR).-
PDAM Kabupaten Indramayu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Indramayu, Kamis (9/9), untuk memastikan adanya keluhan tentang sulitnya pemenuhan kebutuhan air bersih pada musim kemarau sekarang ini. Hal itu dilakukan karena PDAM merasa kebutuhan pelanggan telah terpenuhi, meskipun terjadi kekeringan saat ini.

English Translation

RSU Indramayu the Perda Prayer House

INDRAMAYU, (PR).
- PDAM the Indramayu Regency carried out the sudden inspection (the surprise inspection) to RSUD Indramayu, on Thursday (9/9), to ascertain the existence of the complaint about the clean difficulty of the fulfilment of the requirement for the water in this current dry season. That was done because PDAM felt the requirement for the customer was fulfilled, although happening the drought at this time.


Dari hasil pengecekan jaringan pipa, petugas PDAM ternyata memergoki adanya mesin pompa yang dipasang secara ilegal pihak rumah sakit pemerintah itu langsung dari water meter. Mesin pompa ilegal itu dipasang pihak RSUD di dekat ruang VIP. "Dengan adanya mesin pompa yang dipasang langsung dari water meter, maka water meter yang berdekatan tidak kebagian jatah air. Jadi, bukan karena PDAM tidak mampu memenuhi kebutuhan air pelanggan tetapi karena adanya pelanggaran yang dilakukan pihak RSUD sendiri," kata Direktur Teknik PDAM Indramayu Memet Jumaedi, S.H., M.H. didampingi Bagian Humas Endang Effendi, S.E. kepada wartawan usai melakukan inspeksi mendadak.

Pemasangan pompa secara ilegal seperti yang dilakukan RSUD, kata Memet, merupakan pelanggaran. Yakni melanggar Perda Nomor 9 Tahun 1991 tentang penggunaan air bersih yang dikelola PDAM Indramayu. "Kedudukannya sama, rumah sakit itu adalah pelanggan. Jadi kalau ada pelanggaran serupa, tindakan yang diberikan adalah sesuai aturan yang ditetapkan dalam perda," kata keduanya.

Inspeksi mendadak dilakukan, menurut Memet Jumaedi, karena PDAM merasa terganggu dengan munculnya pemberitaan mengenai krisis air bersih di rumah sakit setempat. Pasalnya, selama itu pihak PDAM mengaku tidak menerima pengaduan adanya kekurangan air bersih di RSUD. Untuk membuktikannya, PDAM kemudian membentuk tim kecil melakukan sidak ke rumah sakit. "Saya tahu justru dari adanya pemberitaan di media massa yang sangat membantu untuk mengetahui fakta yang sebenarnya," tandas Endang Effendi, S.E. menambahkan.

Selain adanya temuan pelanggaran, tim sidak PDAM mencatat terjadinya kebocoran pada instalasi pipa di rumah sakit tersebut. Setidaknya, tim sidak mencatat adanya tiga titik kebocoran di RSUD Indramayu. Hal itu menurut Endang, akan berpengaruh pada tekanan air yang dikeluarkan melalui keran. "Kalau bocor, selain pemborosan juga berpengaruh pada tekanan air. Bagi PDAM tentu tidak masalah, tapi bagi rumah sakit akan membebani pembayaran rekening karena ada air yang terbuang percuma," tegas Endang.

Endang menyesalkan adanya penggunaan mesin pompa air yang menyedot langsung dari water meter. Padahal menurutnya, sejak instalasi PDAM di RSUD itu dibuat pada tahun 2002, pihaknya telah mengarahkan agar air yang ke luar dari water meter ditampung dalam bak besar, baru kemudian dialirkan dengan bantuan mesin pompa. "Ini malah dirubah, menghisap air langsung dari water meter dan hal itu tentu sangat berpengaruh karena air yang seharusnya mengalir ke bagian lain habis tersedot oleh pompa air," tandasnya.

Sanksi denda

Pada bagian lain Endang mengatakan, pelanggaran yang dilakukan RSUD Indramayu itu akan dikenakan sanksi berupa denda 3 kali lipat dihitung berdasarkan rekening pembayaran bulan terakhir. Jika hal itu tidak diindahkan oleh pihak rumah sakit, PDAM mengancam akan melakukan pemutusan instalasi sesuai dengan aturan yang berlaku di Perda Nomor 9 Tahun 1991. "Posisi kami memang mengharuskan untuk melakukan itu. Tetapi kita lihat saja nanti, bagaimana tindakan dari pihak rumah sakit, agar jangan sampai kami yang selalu disalahkan," ujarnya lebih jauh.

Seperti diberitakan, RSUD Indramayu mengeluhkan layanan PDAM yang tidak mampu memenuhi kebutuhan air di RSUD di musim kemarau. Akibatnya, di samping mengganggu layanan medis, keluarga pasien yang menunggu di RS merasa tidak nyaman karena tidak tersedianya air bersih.

Terhadap temuan PDAM, Kepala Pelayanan RSUD Indramayu dr. Dedi Rochendi mengatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi atas temuan tersebut. Meski begitu, Dedi tetap mempersilakan pihak PDAM untuk menerapkan sanksi atas dugaan pelanggaran tersebut. "Saya sendiri tidak tahu kalau mesin pompa menyedot langsung dari water meter. Tetapi sudahlah, kalau PDAM berkeinginan seperti itu silakan saja," ujarnya.

Lebih jauh Dedi tetap bersikeras bahwa layanan air bersih dari PDAM tetap tidak dapat digunakan maksimal oleh RSUD. Dedi malah menyatakan, keadaan itu sudah berlangsung lama. Bahkan, pihaknya mengaku pernah mengajukan permintaan pengiriman air bersih melalui tangki ke PDAM namun disodori biaya tinggi hingga Rp 250 ribu per tangki. "Sampai dengan hari ini (kemarin-red), saya cek kondisi tekanan airnya masihh tetap sama kok. Mau beli lewat mobil tangki harganya terlalu mahal, yakni mencapai Rp250 ribu per tangki. Jadi kami ambil alternatif dengan memanfaatkan tiga sumur yang ada di lingkungan rumah sakit," tandasnya.

Read more!(Selengkapnya)

Tapping of groundwater harm tank fish: Expert

Source: The Jakarta Post

Theresia Sufa, The Jakarta Post, Bogor

A researcher with the Bogor Institute of Agriculture (IPB) has expressed concern that the condition at the Ornamental Fish Breeding and Marketing Center in Cibinong, Bogor regency, could be deteriorated due to the exploitation of groundwater in Cibinong and Ciseeng districts by industries.

"Groundwater in both districts is an invaluable treasure for researchers like me. The water has the ideal acidity to breed ornamental fish and if we dig to a certain depth in the area, we can find coral," IPB's water ecosystem expert Joko Purwanto said on Wednesday, on the sidelines of a seminar on "Improving Maritime Potential through Science, Technology and Agribusiness".

The Rp 18.5 billion (around US$2 million) ornamental fish complex, which was inaugurated by President Megawati Soekarnoputri in March, can accommodate fish from about 3,000 breeders and traders in Greater Jakarta. It will also function as a research and grading station, to select and improve the quality of the fish before they are exported to countries around the world.

According to the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the complex could increase the value of Indonesian ornamental fish export to US$50 million per year, from $15 million last year.

Indonesia captures only 7.5 percent of the total world market for ornamental fish. This is low, considering the country is home to 4,500 types of ornamental fish -- more than half of the estimated total of about 8,000 species. About 300 species have been identified and named, while around 50 have been bred and commercialized.

Joko further said that groundwater exploitation by the factories could have endangered the environment. "We should have realized that the use of groundwater must be limited to minimize environmental damage."

He added that Bogor should have learned from Jakarta, where seawater had intruded into groundwater wells on the northern coast up to Jl. Thamrin, Central Jakarta.

Joko called on the regency's environmental management agency to regulate the use of groundwater, enforce the regulation and impose sanctions on any violators.

Read more!(Selengkapnya)

PDAM Bekasi ready to supply water

Source: The Jakarta Post

BEKASI: Deputy Mayor Solihin Sari said on Thursday the municipality's tap water operator, PDAM, would provide water for residents who could no longer rely on their wells due to drought.

However, he was quoted as saying by Antara there was only enough water for household necessities, so residents had to use the water wisely.

"I have instructed the relevant officials to monitor the condition of the residents' groundwater wells ... we will immediately send the water trucks," he said.

As with other parts of Greater Jakarta, eastern Bekasi is facing sever water shortages, which also threaten rice crops. -- JP

Read more!(Selengkapnya)

Thursday, September 09, 2004

Dry as a bone

Source: The Jakarta Post




A group of people wheel their bicycles far from their drought-affected village of Dlingo in Bantul regency, Yogyakarta in search of grass for their cattle. Severe drought may end by the end of this month, according to weather forecasts issued by the Meteorology and Geophysics Agency on Wednesday. (JP/Tarko Sudiarno)

Read more!(Selengkapnya)

Wednesday, September 08, 2004

Mengantre Air

Source: Pikiran Rakyat




WALAUPUN hujan sempat mengguyur wilayah Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu, masyarakat Kp. Pasirmalang, Desa Jelegong, Kec. Soreang, Kab. Bandung tetap harus mengantre air karena sumurnya kering dalam dua bulan ini. Kucuran air bersih ini mereka dapatkan dari sebuah pabrik onderdil sepeda motor di sekitar permukiman penduduk yang memberikannya secara cuma-cuma.*DENI YUDIAWAN/'PR'"

English Translation

ALTHOUGH rain could splash the Bandung territory and surrounding area several previous days, the Kp community. Pasirmalang, the Jelegong Village, Kec. Soreang, Kab. Bandung continue to have to mengantre the water because of his well was dry in two months. Kucuran of this clean water was obtained by them from a factory of motorcycle spare parts around the settlement of the inhabitants that gave him free of charge.

Read more!(Selengkapnya)

Tuesday, September 07, 2004

PDAM Kab. Tasik Berlakukan Tarif Baru (New water tariff for PDAM Kabupaten Tasikmalaya)

Source: Pikiran Rakyat

TASIKMALAYA, (PR).-
Terhitung mulai pembayaran Oktober 2004, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kab. Tasik menerapkan tarif baru bagi para pelanggannya. Kenaikan ini mencapai sekira 60% dari tarif sebelumnya. Kenaikan tarif dasar air itu disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 8 tahun 2004 tertanggal 2 September 2004 tentang penetapan tarif air minum pada PDAM Tirta Sukapura Kab. Tasikmalaya.

English Translation

Tasikmalaya, (PR).
- was counted from payment in October 2004, the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) Sukapura Kab Water. Tasik applied the new tariff for his customers. This rise reached approximately 60% of the tariff beforehand. The rise in the tariff of the foundation of the water was ratified through the Instruction (SK) the number Regent 8 in 2004 dated September 2 2004 about the determining of the drinking water tariff to PDAM Sukapura Kab Water. Tasikmalaya.


Menurut Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Kab. Tasik Drs. H. Tjetjep Koeswaya, Senin (6/8), tarif air minum yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini. Langkah itu diambil guna memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, sekaligus mempertahankan kesinambungan perusahaan. Sehingga PDAM telah melaksanakan penyesuaian tarif air minum dengan harapan, bisa menutupi biaya operasional, pemeliharaan, pembayaran pinjaman dan bunga serta bisa lebih peningkatkan pengembangan dan pelayanan.

Sedangkan besaran kenaikan tarifnya bervariasi, ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok jenis pelanggan. Kenaikan tarif itu tidak diberlakukan kepada semua golongan pelanggan. Namun hanya empat golongan pelanggan yang terkena kenaikan tarif. Khusus bagi masyarakat umum, masuk kategori non niaga pemakaian 0 m3 - 10 m3 menjadi Rp 800/m3, 11 m3 - 20 m3 menjadi Rp 1.350/m3 dan pemakaian diatas 20 m3 menjadi Rp 2.600/m3. Sedangkan golongan niaga dari Rp 900/m3 menjadi Rp 1.350/m3 dan jasa profesional dan industri/pabrik dari Rp 1.800/m3 menjadi Rp 2.400/m3.

Lonjakan operasional

Alasan kenaikan tarif, adanya lonjakan kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan, seperti kenaikan pipa juga pengeluaran lain yang diperlukan, bahan kimia, listrik, BBM, dan telefon. Semuanya mengalami penaikan antara 2 - 3 kali lipat dari semula. Hal itu tentunya mempengaruhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Kemudian kondisi pipa PDAM saat ini sudah banyak yang termakan usia, mayoritas berusia lebih dari 20 tahun malah ada yang lebih. Itu tentunya membutuhkan biaya pemeliharaan intensif. Malahan ada diantaranya yang harus diganti. Kemudian adanya perubahan ekosistem di sekitar sumber air yang mengakibatkan terjadi fluktuasi debit air dan perlu segera diantisipasi.

Selain itu pihaknya juga harus mengeluarkan biaya tambahan ongkos produksi dan oprasional sembilan unit PDAM yang selalu merugi. Kerugian dari sembilan unit itu, setiap tahunnya hampir mencapai Rp 300 juta. Sehingga pihaknya selama ini melakukan subsidi silang. Kesembilan unit itu masing-masing Cineam, Cigalontang, Taraju, Bantar Kalong, Karangnunggal, Sukaraja, Salawu, Cibalong dan Rajapolah.

Aspek lainnya meningkatkan penerimaan aliran air atau pemerataan aliran air di seluruh konsumen sebagai tindak lanjut dari adanya rencana perubahan sistem distribusi air diperkotaan menjadi tiga wilayah yaitu Utara, Tengah dan Selatan.

Cecep mengakui kenaikan tarif PDAM itu akan terasa oleh pelanggan saat pembayaran nanti. Malah pihaknya sudah menduga nanti masyarakat atau pelanggan akan kaget dan bereaksi. Sehingga pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pada saat pembayaran tidak kaget.

"Saya kira reaksi itu akan muncul saat melakukan pembayaran. Tapi mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Apalagi kalau dibandingkan dengan tarif yang berlaku di daerah lain seperti Ciamis, Cianjur, Kuningan, Subang dan Garut, ternyata diantara tarif, Tarif di Tasik ini masih lebih rendah," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Ministry prepares clean water supply for coming drought

Source: The Jakarta Post

JAKARTA (Antara): The government is preparing three steps to ensure supply of clean water ahead of this year drought, a senior official said on Monday.

"We will provide water tanks, increase water production and channel money meant for fuel subsidies to clean water provision," Ministry of Settlement and Regional Infrastructure's director general of urban and rural planning Patana Rante Tobing said.

"These are short-term steps to overcome the drought problems. We, however, we also have to prepare middle-term and long-term efforts," he said.

Rante said the ministry would install 163 water tanks with most of them, 140 units, to be deployed in Java.

"The ministry will also build water treatment plants with a capacity of 45 liters a second. We must also find other sources of untreated water and send mobile treatment plants there.

"As for the medium term, the ministry is preparing water-searching and simple water treatment technologies," he said.

According to data from the Meteorology and Geophysics Agency (BMG), drought is expected in 18 provinces with seven provinces already suffering from its effects. In Java there are 24,000 villages regularly affected by drought.

Read more!(Selengkapnya)

Monday, September 06, 2004

PDAM Indramayu Pasok Air Gratis (PDAM Indramayu supplies free water to villages)

Source: Pikiran Rakyat

8 Tangki Menyuplai Air ke Desa-desa

INDRAMAYU (PR).-
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Indramayu membagikan air bersih kepada masyarakat secara gratis ke desa-desa. Pemasokan air bersih dilakukan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh kuwu.

English Translation

8 tanks supplied the Water to Village-desa

INDRAMAYU (PR).
- the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) the Indramayu Regency distributed the clean water to the community free to villages. The clean supplying of the water was carried out was based on the request that put forward by kuwu.


Direktur PDAM Indramayu Suyanto, S.T. kepada "PR", Minggu (5/9), menyebutkan bahwa delapan mobil tangki air milik PDAM dioperasikan untuk menyuplai air bersih ke desa-desa yang dilanda krisis air.

"Untuk saat ini yang masih dipasok masih beberapa desa di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lelea dan Krangkeng," ujarnya. Dikatakan, tidak semua desa yang dilanda kekeringan secara otomatis dipasok air bersih. Desa yang diberi bantuan air bersih secara gratis itu adalah atas permohonan kepala desa atau kuwu dan baru setelah itu direalisasi untuk disuplai air.

Terkait dengan kegiatan pemberian air bersih, Dirut PDAM Suyanto mengharapkan para kuwu menyiapkan tempat penampungan air atau wadah yang lebih besar. ”Jadi masyarakat tidak terlalu berdesak-desakan mengambil air sambil membawa ember dan jeriken. Akan tetapi, kalau ditampung dulu di satu tempat, mereka akan lebih leluasa mengambil air,” katanya.

Secara terpisah Kabag Humas PDAM Indramayu, Endang Effendi mengatakan, pada awal kemarau ini, debit Sungai Cimanuk masih mencukupi untuk pengadaan air baku PDAM. Tiap harinya dari 1,7 juta meter kubik yang dibutuhkan PDAM Indramayu, sebesar 1,5 juta meter kubik berasal dari Sungai Cimanuk, sedangkan sisanya sebesar 200.000 meter kubik diperoleh dari intake sungai di Kandanghaur.

"Dengan debit air yang ada saat ini, PDAM bisa diharapkan tidak akan kehabisan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bagi 43 ribu pelanggan," kata Endang.

Makin parah

Sementara itu dari pemantauan "PR", musim kemarau tahun ini menyebabkan beberapa daerah di Kab. Indramayu kian kesulitan mencari air bersih. Alasannya, sumber air baru di beberapa tempat di wilayah yang gersang itu mengering. Akibatnya, kebutuhan air bersih untuk minum sehari-hari saja kian kesulitan.

Seperti beberapa desa di Kec. Lelea dan Krangkeng, masyarakatnya mulai bingung sulitnya menemukan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-sehari. Ketika PDAM Kab. Indramayu datang hendak membagikan air bersih secara gratis, mereka langsung memburu mobil tangki air saling berdesakan.

Kondisi yang sama terjadi di Desa Telagasari Kec. Lelea, saat mobil tangki air baru saja memasuki satu perkampungan yang sulit air, warga setempat tua muda, pria wanita, berbaur saling berdesakan sambil menjinjing ember, dan jeriken mendekat ke mobil tangki yang sudah mulai pelan jalannya.

"Dalam satu desa setiap hari rata-rata dipasok air sampai empat rit, yang setiap tangkinya berkapasitas 4.000 liter," kata Hikmat. Menurutnya, desa yang khusus ia suplai air bersih di Kecamatan Lelea antara lain, Desa Pengauban, Langgen Sari, Telagasari, Tempel Wetan, Tempel Kulon, dan Desa Tamansari.

Warga menyambut baik langkah yang dilakukan PDAM Indramyu untuk mendrop bantuan air bersih ke desa-desa. “Kami harapkan upaya PDAM Indramayu ini bisa berjalan sampai krisis air bersih di musim kemarau inii berakhir,” harap beberapa warga.

Read more!(Selengkapnya)

Aqueduct to supply more water to Jakarta

Source: The Jakarta Post

Urip Hudiono, The Jakarta Post/Jakarta

The government is planning to build an aqueduct directly connecting the Jatiluhur reservoir in Purwakarta, West Java, to Cibubur, East Jakarta, as an alternative to the existing West Tarum Canal.

Minister of Settlements and Regional Infrastructure Soenarno said on Saturday that the construction of the aqueduct was urgently needed because the existing canal, which supplies 80 percent of water to the capital, had been deteriorating.

"Rapid development (of housing and industry) along the canal in the next five years will increase pollution levels in those areas and make the cost of purifying the water rise," he was quoted as saying by Antara, the government news wire, on Saturday.

The two foreign-owned tap water companies in Jakarta -- PT Thames PAM Jaya and PT PAM Lyonnaise Jaya, which cooperate with city tap water operator PD PAM Jaya -- take their supply of raw water from West Tarum Canal. The canal is also used for irrigation purposes, as well as sewage disposal by households and business located along its banks.

Soenarno said the new 70-kilometer aqueduct would cost some Rp 600 billion (US$64.70 million) to build. The money will be allocated from the national budget and disbursed to Perum Jasa Tirta II, the Jatiluhur reservoir management company.

The government is also considering plans to a water treatment plant in either Jakarta or Jatiluhur. If it is done at the reservoir, Perum Jasa would be responsible for directly channeling the purified water to the capital.

The aqueduct will cross Cibeet River, Cikarang River, Bekasi River and Ciliwung River before ending at Cibubur.

Separately, Perum Jasa's technical director Sri Hernowo said in a recent seminar on tap water service that Jakarta required a separate drinking water aqueduct.

He also called on the city administration to look into other water resources to meet the city's demand, such as from the Ciliwung River, in order to optimize the supply from the Cisadane River in the west.

A five-year study by Perum Jasa has concluded the annual water demand, including for drinking, will reach 7.39 billion cubic meters by 2005 -- about than 96 percent of the reservoir's maximum capacity of 7.7 billion cubic meters.

The annual water demand will eventually increase to more than 8.6 billion cubic meters, which will far exceed the reservoir's capacity, even after a project to increase the capacity to 7.75 billion cubic meters is completed.

Jatiluhur, along with Saguling and Cirata reservoirs, can only utilize 60 percent of the Citarum River's capacity due to human damage.

"We have to seriously rehabilitate the condition of Citarum River's upstream sections, which have been adversely affected by deforestation as well as its downstream sections, which are clogged with pollution," Hernowo said.

Read more!(Selengkapnya)

Saturday, September 04, 2004

PDAM Ciamis dan Warga Terpaksa Rebutan Air (PDAM Ciamis and citizens struggle for water)

Source: Pikiran Rakyat

CIAMIS, (PR).-
Akibat musim kemarau dalam beberapa bulan terakhir ini, mengakibatkan pasokan air baku PDAM Ciamis terus menyusut. Bahkan, PDAM kini mengambil air baku dari Sungai Cileueur dan "berebut" dengan masyarakat pemilik lahan sawah di daerah Kec. Sadananya.

English Translation

Ciamis, (PR).
- As A Result Of the dry season in several last months, resulted in standard water supplies of PDAM Ciamis continuing to shrink. Moreover, PDAM currently takes the standard water from the Cileueur River and "fought" with the community of the owner of the paddy-field land in the Kec area. Sadananya.


Dari pemantauan "PR", Sabtu (4/9), di bendung intake Ampera Ciamis, sebagai tempat PDAM menyedot air baku dari Sungai Cileueur, sering kali terjadi rebutan air. Seperti Sabtu (4/9) pagi, aliran air Sungai Cileueur yang ditujukan ke PDAM ditutup oleh orang tidak dikenal di daerah Sukajadi Kec. Sadananya.

Dengan kejadian ini, pihak PDAM Ciamis kelabakan dan harus menjebol kembali tumpukan batu yang telah menutup aliran air ke PDAM. "Sewaktu kita kontrol, memang aliran menuju ke PDAM sudah ditutup. Kita sendiri tidak mengetahui siapa yang menutupnya. Kita langsung saja membukanya karena kalau tidak, nanti PDAM tidak ada air bakunya," kata Elon, petugas dari PDAM Ciamis, kepada "PR" di lokasi penyedotan air baku PDAM.

Di lokasi Cileueur, tepatnya di atas intake Ampera PDAM ada tiga saluran air untuk masyarakat. Pertama saluran dari Cileueur menuju Sukajadi, lalu di bawahnya lagi saluran ke Kertahayu dan Sedekan. Ketiga saluran itu untuk memenuhi kebutuhan sawah, kolam, dan lainnya bagi masyarakat sekitar.

Biasanya, PDAM tidak kebagian air kalau air dari aliran Cileueur dialirkan ke tiga semua saluran itu. Makanya, telah dilakukan musyawarah bersama untuk bergantian atau giliran memanfaatkan aliran air. "Kalau hari ini aliran yang dibuka ke Sukajadi, berarti yang ke tempat lain ditutup dulu. Dan terus sebaliknya. Hanya saja, ada kalanya yang ke Ciamis minta besar yaitu untuk ke daerah Cigembor. Jadi, kadang aliran di Sukajadi atau lainnya ditutup untuk kebutuhan Cigembor ini," papar Elon.

Sehari sebelumnya, informasi dari warga sekitar nyaris terjadi perkelahian karena masalah pembagian air ini. Untung saja akhirnya diselesaikan secara baik-baik oleh tokoh masyarakat.

Didi Ruswendi warga Sadananya, menyarankan semestinya PDAM segera menyelesaikan projek untuk instalasi air di Gunung Cupu. Dengan demikian, seperti janji dari PDAM, jika projek Gunung Cupu tuntas maka PDAM tidak akan mengambil air lagi dari Cileueur. Sementara menurut Elon, saat ini kemampuan PDAM mengambil air baku dari Cileueur jauh dari kondisi normal yang di atas 50 liter/detik.

"Sekarang rata-rata 20-25 liter setiap detiknya. Karena Cileueur juga kering. Kita mesti bagi-bagi dengan kebutuhan warga lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Ciamis Dikdik Sidiq mengemukakan bahwa akibat pasokan air baku menyusut, akhirnya dengan terpaksa untuk pelayanan air ke pelanggan dilakukan secara bergiliran.


Dari pemantauan "PR", Sabtu (4/9), di bendung intake Ampera Ciamis, sebagai tempat PDAM menyedot air baku dari Sungai Cileueur, sering kali terjadi rebutan air. Seperti Sabtu (4/9) pagi, aliran air Sungai Cileueur yang ditujukan ke PDAM ditutup oleh orang tidak dikenal di daerah Sukajadi Kec. Sadananya.

Dengan kejadian ini, pihak PDAM Ciamis kelabakan dan harus menjebol kembali tumpukan batu yang telah menutup aliran air ke PDAM. "Sewaktu kita kontrol, memang aliran menuju ke PDAM sudah ditutup. Kita sendiri tidak mengetahui siapa yang menutupnya. Kita langsung saja membukanya karena kalau tidak, nanti PDAM tidak ada air bakunya," kata Elon, petugas dari PDAM Ciamis, kepada "PR" di lokasi penyedotan air baku PDAM.

Di lokasi Cileueur, tepatnya di atas intake Ampera PDAM ada tiga saluran air untuk masyarakat. Pertama saluran dari Cileueur menuju Sukajadi, lalu di bawahnya lagi saluran ke Kertahayu dan Sedekan. Ketiga saluran itu untuk memenuhi kebutuhan sawah, kolam, dan lainnya bagi masyarakat sekitar.

Biasanya, PDAM tidak kebagian air kalau air dari aliran Cileueur dialirkan ke tiga semua saluran itu. Makanya, telah dilakukan musyawarah bersama untuk bergantian atau giliran memanfaatkan aliran air. "Kalau hari ini aliran yang dibuka ke Sukajadi, berarti yang ke tempat lain ditutup dulu. Dan terus sebaliknya. Hanya saja, ada kalanya yang ke Ciamis minta besar yaitu untuk ke daerah Cigembor. Jadi, kadang aliran di Sukajadi atau lainnya ditutup untuk kebutuhan Cigembor ini," papar Elon.

Sehari sebelumnya, informasi dari warga sekitar nyaris terjadi perkelahian karena masalah pembagian air ini. Untung saja akhirnya diselesaikan secara baik-baik oleh tokoh masyarakat.

Didi Ruswendi warga Sadananya, menyarankan semestinya PDAM segera menyelesaikan projek untuk instalasi air di Gunung Cupu. Dengan demikian, seperti janji dari PDAM, jika projek Gunung Cupu tuntas maka PDAM tidak akan mengambil air lagi dari Cileueur. Sementara menurut Elon, saat ini kemampuan PDAM mengambil air baku dari Cileueur jauh dari kondisi normal yang di atas 50 liter/detik.

"Sekarang rata-rata 20-25 liter setiap detiknya. Karena Cileueur juga kering. Kita mesti bagi-bagi dengan kebutuhan warga lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Ciamis Dikdik Sidiq mengemukakan bahwa akibat pasokan air baku menyusut, akhirnya dengan terpaksa untuk pelayanan air ke pelanggan dilakukan secara bergiliran.

Read more!(Selengkapnya)

Water consumers urged to complain - Jakarta

Source: The Jakarta Post

Urip Hudiono, The Jakarta Post, Jakarta

The customer is king, so the saying goes, and Jakartans should not hesitate to file complaints to tap water companies if there are problems with the service, the firms say.

However, customers should not expect operators to supply them with clean water during repair work to pipes, they said.

"(Mobile) water trucks are only prioritized for hospitals, orphanages and state facilities," PT Thames PAM Jaya (TPJ) operations center head Margie Tumbelaka told The Jakarta Post on Friday. "We can only serve individual customers during major repair work."

PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) public relations manager Maria Sidabutar said operators could only provide water trucks upon collective requests from customers during disruptions to supply.

In an effort to improve services to their customers, both firms encouraged customers to lodge complaints on their telephone hotlines.

And customers have been complaining. Data from the Indonesian Drinking Water Society (MAMI) shows more than 9,000 complaints have been lodged each month since early this year, with most complaints concerning water cuts and leaking pipes.

Both companies have promised they would immediately respond to any customer complaints.

"Besides calling our hotline, customers can also contact our nearest district office during working hours to report any leakages or file other complaints," Margie said.

All complaints would then be listed according to their location and severity. TPJ would then send a team "the next day" to check pipes in houses and repair any damage, she said.

"Simple problems like faulty water meters or a localized pipe bursting can usually be fixed within a few hours. But if the problem happens to be a leak in one of the main pipes, it could take longer," Margie said. TPJ had skilled personnel and sufficient equipment to exactly pinpoint what a problem was, she said.

While, customers would have to fill in a repair work form, they be exempt from any repair fees, Margie said. This was unless the problem was determined to have been caused by the customer, such as a water meter that had been tampered with.

Following the privatization of the city's tap water sector in 1998, tap water in Jakarta is managed by TPJ, serving customers on the east of the Ciliwung River, and Palyja, serving customers on the west.

The two operators are joint ventures between city tap water operator PD PAM Jaya and British Thames Water International and French Lyonnaise des Eaux, respectively.

Consumers can contact TPJ's hot line at (021) 5772010 and Palyja's at (021) 57986555. The service is available 24 hours.

Read more!(Selengkapnya)

Friday, September 03, 2004

Air Limbah Penduduk Pencemar Tertinggi (Domestic WasteWater Highest Pollutant)

Source:Pikiran Rakyat

Bandung Barat Belum Punya IPAL

BANDUNG, (PR).-
Air limbah penduduk (domestik) merupakan sumber pencemaran tertinggi di Kota Bandung. Akibat air limbah tersebut, sumber-sumber air untuk diolah menjadi air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), menjadi terganggu.

Di sisi lain, cakupan pelayanan air limbah oleh PDAM Kota Bandung, hingga saat ini baru mencapai 40 persen. Angka itu dihitung berdasarkan luas areal Kota Bandung dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa.

English Translation

Bandung was West did not yet have IPAL

Bandung, (PR).
- the inhabitants's Waste Water (domestic) was the highest source of pollution in the Bandung City. Resulting from this waste water, sources of the water to be processed into the clean water by the Company of the Area of the Drinking Water(PDAM), to was disturbed.

On the other hand, the scope of the waste water service by PDAM the Bandung City, through to at this time just reached 40 percent. The figure was counted was based on the Bandung area of the area of the City with the number of inhabitants of almost 3 million souls.


"Meskipun cakupannya masih terbatas, PDAM akan terus memperluas jaringan air kotor di daerah-daerah yang belum terlayani," ujar Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam sambutan yang dibacakan Sekdakot Maman Suparman, saat membuka rapat kerja Forum Komunikasi Air Limbah (Forkalim), di lokasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Bojongsoang, Bandung, Kamis (2/9).

Raker Forkalim selama dua hari (2-3/9), diikuti sejumlah PDAM/instansi di Tanah Air yang sudah mengelola air kotor. Di antaranya, PDAM Kota Bandung, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, dan PD PAL Jaya, serta Dinas Perumahan Kota Tangerang.

Soal Bandung Barat

Berdasarkan data, menurut wali kota, jumlah sambungan air kotor di Kota Bandung hanya 97.000 sambungan. Demikian pula tempat pengolahan limbah domestik tersebut juga hanya (mengolah) air limbah dari Bandung Timur dan Bandung Tengah dan Selatan.

Lokasi pengolah air limbah berada di Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung dengan kapasitas 80.835 m3/hari. "Untuk wilayah barat Kota Bandung, sejauh ini belum diolah secara masksimal. Hal ini disebabkan sulitnya penyediaan IPAL untuk areal dan layanannya serta ketersediaan lahan," tambah Dada.

Khusus layanan air kotor dari Bandung Barat, meski jaringan terpusat sudah tersedia, tetapi air buangan belum dapat diolah.

Read more!(Selengkapnya)

Cirata Menyusut (Cirata Reservoir Shrinking)

Source: Pikiran Rakyat



MUSIM kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan permukaan air di waduk Cirata terus menyusut sampai beberapa meter dari batas permukaan air normal. Penyusutan air tersebut juga terlihat dari deretan perahu yang posisinya semakin menjauh, Rabu (1/9).* ANTON RAMADHAN/"PR"

English Translation

The DRY SEASON that took place in several last months caused the surface of the water in the Cirata reservoir to continue to shrink to several metre from the normal limit of the surface of the water. This contraction of the water also was seen from the row of the boat that his position increasingly moved further away, on Wednesday (1/9).Anton Ramadhan/PR

Read more!(Selengkapnya)

Cekungan Bandung Krisis Air ( Bandung Basin Water Crisis )

Source: Pikiran Rakyat

Akibat Perubahan Lahan Konservasi dan Penyedotan Air Tanah

BANDUNG, (PR),-
Kawasan Bandung Raya yang terletak cekungan Bandung (Bandung basin) terancam krisis air akibat pesatnya perubahan fungsi lahan konservasi menjadi kawasan permukiman maupun industri. Pada saat bersamaan, eksploitasi (baca, penyedotan) air tanah jauh lebih besar dibanding produksi air dari sejumlah daerah konservasi.

Krisis air paling parah setidaknya akan terjadi di kawasan Bandung Barat (Leuwigajah, Cibeureum dan Dayeuhkolot) dan Bandung Timur (Ujung Berung dan Rancaekek). Di kedua wilayah itu, air tanah tersedot habis-habisan oleh industri yang banyak berdiri di sana. Di sisi lain, akibat berubahnya fungsi daerah konservasi, produksi air tanah tidak sebanyak jumlah air yang disedot.

English Translation

Resulting from the Change and Tanah Water Suction in the conservation Land

Bandung, (PR),- the Bandung Region Great that was located the Bandung basin (Bandung basin) was threatened by the water crisis as a result of the speed of the change in the function of the conservation land became the settlement region and the industry. At the same time, the exploitation (read, suction) the ground water far more bigger compared to the production of the water from several areas of conservation.

The water crisis worst at least will happen in the Bandung region West (Leuwigajah, Cibeureum and Dayeuhkolot) and East Bandung (the Berung Tip and Rancaekek).
In the two territories, the ground water was consumed completely by the industry that often stood there. On the other hand, resulting from the change in the function of the area of conservation, the production of the ground water not totalling the number of waters that disedot.


"Industri-industri menyedot air secara berlebihan. Selain industri, rusaknya daerah konservasi akibat dibangun permukiman oleh pengembang, berperan sangat besar atas terjadinya krisis air," kata pakar Geologi ITB, Dr. Ir. A. Djumarna Wirakusumah, di Balai Kota Bandung, Kamis (2/9).

Cekungan Bandung, kata Djumarna, terdiri dari tiga cekungan air tanah (CAT), masing-masing CAT Bandung-Soreang, CAT Lembang, dan CAT Batujajar. CAT Bandung-Soreang memiliki potensi air tanah bebas (air tanah dangkal) sebesar 795 juta m3/tahun. Hal ini karena setiap tahun CAT Bandung-Soreang menerima limpahan (intake) air tanah 795 juta m3 dari sejumlah daerah resapannya.

Dari angka itu, 117 juta m3/tahun akan meresap menjadi air tanah tertekan (air tanah dalam). Dengan demikian, potensi air tanah CAT Bandung-Soreang sebesar 117 juta m3/tahun pada kedalaman 40 m-250 m.

Sementara, berdasar perhitungan Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, kawasan Bandung Utara (KBU) menyumbang resapan air 107 juta m3/tahun. "Artinya, jika melihat luasan daerahnya, kawasan Bandung Selatan (KBS) memberikan resapan air tanah lebih besar dibanding KBU," tandasnya.

CAT Lembang mempunyai potensi air tanah bebas 164 juta m3/tahun dan potensi air tanah tertekan 16 juta m3/tahun. Sedang CAT Batujajar, yang terletak di sekitar Waduk Saguling, memiliki potensi air tanah bebas 66 juta m3/tahun dengan potensi air tanah tertekan 1 juta m3/tahun.

"Namun, kini pembangunan perumahan di Bandung Utara mulai bangkit kembali. Akibatnya, KBU sebagai daerah resapan air tanah beralih fungsi. Dampaknya, Cekungan Bandung bakal mengalami krisis air sangat parah," ujar Djumarna sambil menginformasikan, sebanyak 97 pengembang telah mendapat izin prinsip untuk membangunan perumahan di KBU.

Bandung utara

Berdasar aspek geologi lingkungan, daerah yang seharusnya paling dilindungi untuk menjaga suplai air tanah ke Cekungan Bandung adalah KBU. Sebab, KBU merupakan daerah resapan air tanah utama yang terbentang dari Jln. Setiabudi-Lembang ke arah barat hingga Padalarang.

Selain itu, lanjut Djumarna, kualitas air tanah di KBU juga harus dilindungi karena rawan pencemaran, karena muka air tanahnya tergolong dangkal --di sebagian tempat kurang dari 10 m dan permeabilitas tanahnya tergolong tinggi, yaitu 0,0001 cm/detik.

"Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan pembangunan di daerah ini paling berkembang pesat dibanding kawasan tengah dan timur. Ini menjadi penyebab krisis air di cekungan Bandung," ujarnya.

Adanya perubahan lahan di KBU, jelas menyulitkan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai tempat resapan air tanah dan tangkapan air secara alami, baik di barat, tengah, dan timur KBU.

Staf pengajar Departemen Planologi ITB Johnny Patta menambahkan, salah satu persoalan yang dihadapi Kota Bandung adalah manajemen air tanah. Hal ini, ditandai dengan berkurangnya cadangan air tanah serta menurunnya permukaan air tanah 0,42 m/tahun.

Untuk itu, harus ada larangan membangun di daerah yang lingkungan alamnya sangat sensitif. "Misalnya membangunan perumahan, harus di lokasi yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan rencana detail tata ruang (RDTR). Jangan membangun di lokasi yang lingkungan alamnya sensitif."

Read more!(Selengkapnya)

Leakages blamed for lax water supply

Source: The Jakarta Post

Urip Hudiono, The Jakarta Post/Jakarta

"We can swim! We can swim!" a girl is heard shouting in a radio ad. Then, there is the voice of her father saying that the water is dirty, because it comes from leaking pipes. The father then calls on radio listeners to report all leakages in their neighborhood to their tap water operator.

That scene may be familiar for tap water customers in the capital as they still have to deal with water shortages due to leaking pipes and illegal connections.

The lack of a comprehensive system in monitoring the supply of water by tap water operators in the city is believed to be the cause of water losses, which currently stands at 47 percent of water supply, according to Poltak H. Situmorang, chairman of the Indonesian Water Contractors Association (Akaindo) Jakarta chapter.

"The operators no longer use a 'district meter' system to maintain their water pipe network," he said on Wednesday. "They have merely reduced their water flow and even pushed for water rate hikes to compensate for the deficits due to water losses."

Poltak explained that in 1987, the city tap water operator PD PAM Jaya launched an improvement system, and contracted Akaindo to install and utilize an array of water meters on the pipes all the way down to the district level to monitor and detect water losses.

During the program, PAM Jaya managed to reduce the losses from 63 percent in Tanjung Duren to only 27 percent, from 35 percent in Senayan to 16 percent and from 65 percent to 27 percent in Pluit.

With the current tap water production of some 11 cubic meters per second, the maximum tolerable water loss is 20 percent to ensure that every customer gets water.

In 1998, PAM Jaya signed contracts with British water company Thames Water International and French water company Lyonnaise des Eaux, to establish PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) and PT Thames PAM Jaya (TPJ), to manage the city's water service. Those two companies no longer use Akaindo members for piping needs.

Poltak and Akaindo also alleged that the foreign water operators had simply reduced the water flow in an effort to reduce water losses.

"Reducing the water flow will eventually decrease pressure and less water will flow out of leaking pipes," he said. "But it also means that many customers will likely experience dry taps due to a lack of flow and pressure."

What has been more unfair to customers, Poltak said, was that the operators had regularly pushed for water rate hikes, although their efforts to fix leaking pipes were questionable.

Aikindo has some 300 water contractors as its members and has cooperated with PAM Jaya in building more than 900 kilometers of tap water piping in the city.

Officials from Palyja and TPJ, however, disagreed with Poltak's statements.

TPJ external relations and communication director, Rhamses Simanjuntak, explained that his company's use of variable water pressure equipment in its pipe network was necessary to prevent aging pipes from bursting.

"We also still use the district meter system and have a special division to handle leakages," he said.

Palyja public relations manager, Maria Sidabutar, meanwhile, said her company makes daily checks of the pipe network and has rehabilitated a total of 585 kilometers of pipes in their efforts to reduce water losses.

TPJ stated that it had managed to decrease water losses to 43 percent from 58 percent in 1998, while Palyja to 45 percent from 61 percent.

The two foreign companies also called on the residents to file reports of leakages in their neighborhoods, so that they could send a team to repair the pipes.

Read more!(Selengkapnya)

Thursday, September 02, 2004

60% Air Citarum Merupakan Limbah (60% of water in the Citarum River is Bandung waste)

Source: Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Sekira 13 m3/detik atau 60% dari 22 m3/detik total air Sungai Citarum di cekungan Bandung, saat musim kemarau adalah limbah cair. Sementara 12 m3/detik di antaranya berasal dari limbah rumah tangga dan 1 m3/detik dari limbah industri. Kondisi itu mengakibatkan Citarum diambang kematian sehingga bakal menghancurkan dunia pertanian, perikanan, industri air minum, terhentinya pasokan listrik, dan sebagainya.

English Translation

Approximately 13 m3/detik or 60% from 22 m3/detik the total Citarum river water in the Bandung basin, during the dry season was the liquid waste. Temporary 12 m3/detik including coming from the waste of the household and 1 m3/detik from the waste of the industry. The condition resulted in Citarum diambang the death so as to destroy the world, fisheries, the drinking water industry, the stopping, et cetera of electricity supplies of agriculture.


Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin, di Sekretariat DPKLTS, Rabu (1/9). "Jadi, debit asli air Citarum di musim kemarau sebenarnya hanya 40% atau 0,3 miliar m3/tahun (9 m3/detik)," katanya.

Sobirin mengatakan, jumlah 60% limbah tersebut hanya termasuk kategori limbah cair, tidak termasuk limbah padat berupa sampah. "Padahal, limbah padat tak kalah parahnya. Buktinya, sampah plastik yang dibuang oleh penduduk di hulu tampak menggunung sepanjang tepian Citarum," katanya.

Dikatakan Sobirin, setiap musim kemarau seperti sekarang ini, air Citarum selalu hitam pekat dan berbau sangat menyengat. "Bahkan, saat DPKLTS melakukan survei udara 1.000 meter di atas Citarum yang berlimbah itu, bau menyengat masih tercium di udara," katanya.

Lanjut Sobirin, setiap penduduk cekungan Bandung mengonsumsi 175 liter/hari. "Dengan total penduduk 7 juta jiwa, seluruh penduduk berarti mengonsumsi 1,225 miliar liter/hari atau 1,225 juta m3/hari. Bila dihitung ke detik menjadi 1,225 juta m3/hari atau 15 m3/detik. Karena 80% dari 15 m3/detik itu dibuang menjadi limbah cair, total limbah cair dari penduduk adalah 12 m3/detik," katanya.

Ratusan industri besar

Sobirin juga mengatakan, ada sekira 400 industri besar di cekungan Bandung yang rata-rata setiap industri menggunakan air sekira 200 m3/hari. "Jadi, totalnya adalah 400 industri x 200 m3/hari = 800 ribu m3/hari. Bila dihitung ke detik, menjadi 800 ribu m3/hari atau hampir mendekati 1 m3/detik. Namun, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan limbah rumah tangga, pencemaran limbah industri jauh lebih berbahya karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)," katanya.

Ditegaskan Sobirin, kerugian material dari kehancuran Citarum sangat besar. "Sebagai contoh, kerugian akibat kegagalan panen 300.000 ha sawah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebanyak 2 kali setahun bisa mencapai Rp 6 triliun/tahun. Sementara akibat terhambatnya pasokan listrik 5 miliar Kwh/tahun, bisa mencapai Rp 35 triliun/tahun," katanya.

Kepala Subdinas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Atih Witartih, mengakui sulit mengatasi pencemaran Citarum. Tingginya pencemaran Citarum tak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat dan pengawasan terhadap limbah rumah tangga jauh lebih sulit dibandingkan industri.

Read more!(Selengkapnya)

Banyak Irigasi Rusak Sawah Kekurangan Air (Lack of irrigation water for paddy-fields, Bandung)

Source: Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Areal pertanian irigasi di Kab. Bandung mengalami defisit air sebanyak 11.272 liter/detik atau 52,07% dari total kebutuhan 21.648 liter/detik. Pasalnya, jumlah total air di 18 irigasi di Kab. Bandung tak dapat memenuhi kebutuhan air bagi daerah di sekitarnya. Selain menurunnya debit dari sumber air akibat kemarau, defisit air diperparah dengan rusaknya hampir semua irigasi itu.

English Translation
The area of irrigation agriculture in Kab.Bandung experienced the water deficit totalling 11.272 litre/the second or 52,07% from the total requirement 21.648 litre/the second. His article, the number the total water in 18 irrigation in Kab. Bandung could not fill the requirement for the water for the area around it. Apart from the decline in the debit from the source of the water resulting from dry, the water deficit was aggravated with destruction almost all the irrigation.


Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kab. Bandung, Ir. Sofian Nataprawira, di kantornya, Rabu (1/9). "Jumlah total ketersediaan debit air di 18 irigasi itu tercatat hanya 10.376 liter/detik atau 47,93% dari total kebutuhan," katanya.

Sofian mengakui kondisi irigasi di Kab. Bandung rata-rata sudah tak memenuhi syarat karena umumnya sudah berusia tua. "Akibatnya, pengairan bagi areal pertanian di sekitar irigasi itu menjadi tak maksimal sehingga kekeringan dikhawatirkan terus meluas. Padahal, kekeringan saat ini saja sudah mencapai 4.174 ha yang mencakup kategori puso (gagal total) 532 ha, berat 873 ha, sedang 1.254 ha, dan ringan 1.515 ha," katanya.

Dikatakan Sofian, ke-18 irigasi itu adalah Cibeureum, Leuwikuya, Leuwikuray, Ciherang, Pasirkuntul, Pasirangin, Rajamandala, Wanir, Wangisagara, Cisarea, Cigadog, Kiaraeunyeuh, Juntihilir, Malang, Cangkuang, Depok, Ciyasana dan Cidadap. "Kekurangan debit air terbanyak terjadi di irigasi Leuwikuya dengan ketersediaan debit air 9,22% dari total kebutuhan. Adapun di daerah irigasi Pasir Kuntul dan Cidadap, debit air masih mencukupi," katanya.

Sofian menambahkan bahwa defisit air tahun ini jauh lebih parah dibanding periode yang sama tahun lalu. "Periode yang sama tahun lalu, kebutuhan air masih terpenuhi 67% dari total kebutuhan atau hanya terjadi defisit 33 %. Berarti, defisit kali ini sekira 20% lebih parah dibanding yang lalu," katanya.

Berdasarkan itu, Sofian mengatakan perbaikan irigasi yang rusak sudah sangat mendesak dilakukan. "Perbaikan itu harus secepatnya dilakukan agar kejadian ini tak terus berulang di tahun-tahun mendatang. Bila tak diperbaiki, kerusakan akan semakin parah di tahun-tahun mendatang sehingga kekeringan hampir dipastikan akan terus meluas," katanya.

Keppres

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan segera mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk melindungi Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Cekungan Bandung secara utuh. Keppres itu juga bisa menjadi "payung hukum" yang mengikat. Sehingga pemprov dapat turut mengoordinasikan pemerintah kota dan kabupaten yang berwenang menerbitkan izin prinsip di wilayah yang menjadi resapan air dan konservasi itu.

Wakil Gubenur Jabar Nu'man Abdul Hakim menyatakan demikian kepada wartawan usai membuka Seminar Sketsa Perekonomian Indonesia Pasca-pemerintahan Baru di Indonesia di Hotel Grand Hyatt Bandung, Rabu (1/9).

"Kawasan-kawasan rawan seperti Bopuncur (Bogor, Puncak, Cianjur--red.) atau Cekungan Bandung karena tidak bisa ditangani secara parsial di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, itu harus melalui keppres. Kesepakatan di tingkat lokal antara provinsi, kota, dan kabupaten kalau ditarik dalam konteks nasional harus ada payung hukum, yaitu berupa keppres," tuturnya.

Upaya seperti itu dilakukan, tegasnya, karena ada sementara persepsi bahwa Pemprov Jabar berlindung di balik ketiadaan wewenang, untuk menyetop perizinan yang dikeluarkan kota/kabupaten. "Kita bukan berlindung di balik itu, tapi kita ingin semuanya berada dalam koridor tertib hukum. Coba sekarang, bisa saja ketika pemprov tegas mencabut perizinan dari pengembang yang telanjur diterbitkan oleh kota/kabupaten, bisa-bisa kita yang di-PTUN-kan," kata Nu'man.

Pada sisi ini, keberadaan keppres itu diarahkan sebagai pedoman bagi semua level pemerintahan daerah. "Sehingga tidak ada lagi celah ketika kita akan menunjukkan ketegasan sikap. Yang penting sekarang kita melalukan status-quo dulu di KBU, sehingga tidak ada lagi izin keluar. Projek-projek yang ada seperti di Punclut, juga harus dihentikan," paparnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aji Asyhari memandang ada atau tidak ada keppres itu, tanpa disertai itikad serius untuk menegakkan hukum pada relnya, kawasan KBU dan Cekungan Bandung tetap terancam. "Yang penting adalah keseriusan menegakkan hukum. Adanya keppres itu nanti jangan sampai menjadi sekadar formalisme," ucapnya.

Air tanah

Direktur Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Dr. A. Djumarma Wirakusumahmengatakan, pengambilan air tanah di Cekungan Bandung dinilai sudah melebihi batas normal, dari jumlah keseluruhan air tanah di Cekungan Bandung yaitu 108 juta meter kubik per tahun telah diambil sekira 46 juta meter kubik per tahun. Padahal pengambilan air tanah yang diperbolehkan hanya sekira 30% atau sekira 30 juta meter kubik per tahun.

Ia menyatakan hal itu didampingi Kasub Direktorat Konservasi Air Tanah, Ir. H. Danaryanto, M.Sc, Rabu (1/9) kemarin di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Jabar disela-sela melakukan pembahasan dan diskusi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Air Tanah.

Diskusi yang dipandu oleh Kadis Pertambangan dan Energi, Ismail Hasjim itu dihadiri seluruh pejabat di lingkungan dinas pertambangan kota/kabupaten serta provinsi Jawa Barat.

Lebih jauh Danaryanto memprediksikan bila kondisi ini dibiarkan maka bisa terjadi kekosongan air di wilayah cekungan Bandung bahkan sekarang saja beberapa tempat seperti di Leuwigajah, Ujung Berung, Cicalengka, Majalaya, dan sebagian Kota Bandung air tanahnya sudah mulai kurang.

Yang lebih parah lagi ungkap Danaryanto bila air tanah itu sudah kosong dan untuk mengisi kembali kita harus menunggu 900 tahun lagi. "Hasil penelitian menunjukkan betapa sulitnya untuk mengembalikan air tanah. Jadi kita harus menyadari bahwa sangat penting untuk menjaga dan memelihara air tanah ini," ungkapnya.

Menurutnya, di Cekungan Bandung ini pengambilan air harus dikurangi hingga mencapai 30%. Kemudian pengambilannya pun tidak terpusat dalam satu tempat tapi harus dilakukan secara merata. "Maksimal 30% air tanah itu diambil, kalau memang kita menginginkan air tanah itu tetap lestari," tandasnya.

Sementara Dr. A. Djumarma mengemukakan untuk membuat air tanah ini lestari harus dilakukan pengaturan, salah satunya dengan perangkat Undang-undang yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP). "Dalam pengaturan air tanah ini dikoordinir oleh propinsi dengan tujuan manajemen pengaturannya dapat terkontrol," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Cekungan Bandung itu dibagi berdasarkan wilayah, Cekungan Bandung Soreang, Cekungan Bandung Lembang dan cekungan Bandung Batujajar. Dan sekarang cekungan yang sudah berkurang air tanahnya adalah Bandung dan Soreang akibat banyaknya pabrik-pabrik di wilayah tersebut yang memerlukan air.

Bahkan diindikasikan lima daerah yang air tanahnya rawan yaitu Leuwigajah, Ujung Berung, Majalaya, Cicalengka dan Kebonkawung Kota Bandung. "Upaya yang harus dilakukan sekarang adalah pengawasan pengambilan air tanah diperketat. Namun, itu juga harus ada kerja sama terus-menerus dari pusat sampai daerah," katanya.

Kadis Pertambangan dan Energi, Ismail Hasjim mengemukakan cara yang sedang ditempuh untuk melestarikan air tanah itu dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian bahkan pihaknya kini tengah menertibkan sebanyak 900 sumur bor ilegal. Namun ia juga mengakui belum bisa terpantau semua mengingat sumur bor ilegal itu susah untuk dideteksi.

Ia mengharapkan dengan terbitnya Undang Undang No. 7/ 2004 tentang sumber daya air dan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengelolaan air tanah diharapkan mampu mengatur air tanah. Apalagi sekarang ini sudah dirasakan dampak negatif yaitu berkurangnya air tanah. "Mudah-mudahan PP pengelolaan air tanah mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang ada mengenai air tanah ini," katanya.

Read more!(Selengkapnya)