Thursday, August 26, 2004

900 Sumur Bor Ditutup (900 illegal artesian wells closed, Bandung)

Source: Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Tidak kurang dari 900 sumur bor ilegal terpaksa ditertibkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Jabar mengingat sumur tersebut dapat mengganggu keseimbangan air tanah dan air permukaan. Dari jumlah tersebut yang paling banyak berada di wilayah Kota/Kab. Bandung, Cimahi, Sumedang dan selebihnya tersebar di wilayah Jabar lainnya.

English Translation

Bandung, (PR).-
Not less than 900 illegal artesian wells were forced to be controlled by the team of the Mining Service and West Javanese Energy considering this well could disrupt the balance and the surface water of the ground water. From this number that often was in the City territory/Kab. Bandung, Cimahi, Sumedang and the spread rest in the West Javanese territory other.


Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jabar, Ismail Hasjim saat ditemui "PR", Rabu (25/8) mengungkapkan ke-900 sumur ilegal itu terpaksa ditutup karena dapat merusak lingkungan khususnya ketersediaan air tanah. "Apalagi musim kemarau seperti ini, untuk mendapatkan air di daerah tertentu dirasakan susah, terlebih kalau pengambilan air tanah tidak dikendalikan akan lebih susah lagi mendapatkan air," jelasnya.

Diungkapkan, dalam penertiban itu diketahui yang paling banyak mengambil air tanpa izin itu adalah rumah makan, dan industri kecil serta sebagian industri besar. "Di wilayah Kota/Kab. Bandung, Cimahi, Sumedang, Tasik (yang termasuk Balai Air Tasik) ada sekira 250 sumur bor ilegal dan selebihnya masuk Balai Air Purwakarta, Cirebon dan Bogor," paparnya.

Untuk meminimalisasi terjadinya pembuatan sumur bor ilegal selain dengan penertiban juga dengan pengaturan, seperti diterbitkannya izin yang sudah barang tentu dipertimbangkan secara teknis. "Debit yang dihasilkan, jarak dan pertimbangan teknis lainnya adalah salah satu persyaratan keluarnya izin," ungkapnya.

Selain itu, pengaturan lewat pajak bor air juga salah satu cara efektif pengendalian air. "Kami tidak menjadikan pajak air sebagai pendapatan tapi tujuan utama adalah untuk pengendalian sumur bor," tandasnya.

Kemudian dalam rangka mengantisipasi kekurangan air di musim kemarau ini, pihak Dinas Pertambangan dan Energi juga melakukan survei melalui 500 titik di seluruh Jawa Barat. Sampai sekarang ada 50 lokasi yang berpotensi menghasilkan air tanah. "Kegiatan ini sudah dan sedang dilakukan, sebagai salah satu antisipasi kekurangan air. Jadi ketika di suatu tempat diperlukan, kita tinggal menunjuk titik yang ditentukan sebelumnya," katanya.

Salah satu penyebab kekurangan air ini adalah karena semakin berkurangnya jumlah pohon. Karena itu ketika gubernur mencanangkan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) selain menghijaukan kembali lahan kritis tapi juga pada dasarnya mengembalikan keadaan air tanah.

Begitu juga di tempat-tempat tertentu sekarang ini sudah dirasakan kesulitan air. Untuk mengantisipasi keadaan itu maka pihak Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jabar melakukan program penyediaan air bersih untuk rumah tangga dengan cara membuat sumur bor sedalam 100-125 meter.

"Untuk anggaran 2004 sekarang ini daerah di Jabar menjadi prioritas untuk segera dibangun sumur bor tersebar di lima kabupaten mengingat di daerah itu sudah dirasakan sangat memerlukan," katanya.

Di Dusun Manis Desa Sergangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, target dapat memenuhi kebutuhan warga di empat dusun. Lalu di Dusun Cibodas Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, target 4 dusun. Kemudian di Dusun Girang Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

Dua lagi direncanakan dibangun di Dusun Cikule Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang. Target untuk memenuhi warga di 3 dusun dan terakhir sumur bor itu direncanakan dibangun di Dusun Poponcol Desa Ridomanah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. "Untuk membangun 5 sumur bor itu dananya diambil dari APBD dan APBN," ungkap Ismail.