19 DAS di Jawa Barat Dalam Kondisi Kritis (19 West Java River Basins in Critical Condition)

Source: Pikiran Rakyat

Jabar Kekurangan 8,9 Miliar m3 Air Setiap Musim Kemarau

BANDUNG, (PR).-
Sebanyak 19 daerah aliran sungai (DAS) dari 40 DAS di Jawa Barat dalam kondisi kritis. Dari jumlah itu, 13 di antaranya dikategorikan sangat kritis, 2 kritis, dan 4 agak kritis. Akibat kondisi seperti itu, wilayah Jabar selalu mengalami banjir pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

MENTERI Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar (kedua dari kiri) bertatap muka dengan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda di Jalan L.L.R.E. Martadinata Bandung, Selasa (2/11).*M. GELORA SAPTA/"PR"
Banyaknya DAS dalam kondisi kritis itu diungkapkan anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) S. Sobirin di sela-sela diskusi antara warga Jabar dan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Rahmat Witoelar yang difasilitasi DPKLTS di Kantor DPKLTS Jln. Riau Kota Bandung, Selasa (2/11).

"Kondisi kritis DAS itu mengakibatkan masyarakat Jabar kekurangan air sekira 8,9 miliar m3/tahun saat musim kemarau," kata Sobirin.

Disebutkan, 13 DAS dengan kategori sangat kritis terdiri dari DAS Cisadane, Ciliwung, Citarum, Kali Bekasi, Pegadungan, Ciherang, Cilamaya, Cipunagara, Kali Sewu, Cipanas, Pangkalan, Ciwaringin, dan Cimanggung. "Adapun 2 DAS kritis adalah Cilalanang dan Cimanuk. Sementara itu, empat DAS yang agak kritis adalah Bangka Deres, Citanduy, Ciletuk, dan Cimandiri," katanya.

English Translation

West Java the Lack 8,9 billion m3 the Water Each Kemarau seasons

Bandung, (PR).-

Totalling 19 river basins (DAS) from 40 DAS in West Java in the critical condition.
From the number, 13 including being categorised very critical, 2 critical, and 4 rather critical. Resulting from the condition like that, the West Javanese territory always experienced the flood in the rain season and the drought in the dry season.



Minister of State Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar (second from left) bertatap the face with the Council of the Observer of Forestry and the Environment upgraded Sunda in the Road of L. L. R. E. Martadinata Bandung, on Tuesday (2/11). M. the TUMULT of SAPTA/PR of The Number Of DAS in the critical condition was revealed by the member of the Council of the Expert in the Council of the Observer of Forestry and the Environment upgraded Sunda (DPKLTS) S. Sobirin in discussions gaps between the West Javanese citizen and Minister of State Lingkungan Hidup (Meneg LH) the Witoelar Blessing that difasilitasi DPKLTS in the Office DPKLTS the Road. Riau the Bandung City, on Tuesday (2/11).

The "critical condition for the DAS resulted in the West Javanese community of the lack of the water approximately 8,9 billion m3/tahun during the dry season," said Sobirin.

Named, 13 DAS with the category very critical consisted of the Cisadane DAS, Ciliwung, Citarum, Kali Bekasi, Pegadungan, Ciherang, Cilamaya, Cipunagara, Kali Sewu, Cipanas, Pangkalan, Ciwaringin, and Cimanggung. "Adapun of 2 critical DAS was Cilalanang and Cimanuk." In the meantime, four DAS that rather critical was Bangka Deres, Citanduy, Ciletuk, and Cimandiri, he said.

Sobirin melanjutkan, 13 DAS sangat kritis, 2 kritis, dan 1 satu agak kritis yaitu Bangka Deres mengarah ke Laut Jawa di utara. "Sedangkan tiga DAS agak kritis yaitu Citanduy, Ciletuk, dan Cimandiri mengarah ke Lautan Indonesia di selatan."

Kondisi kritis beberapa DAS itu, lanjutnya, memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat Jabar. "Pasalnya, kepadatan penduduk Jabar terkonsentrasi di utara. Jadi, begitu DAS-DAS yang mengarah ke utara rusak, sebagian besar masyarakat Jabar pun dipastikan kesulitan air," katanya.

Melihat kondisi seperti itu, Sobirin mengatakan rehabilitasi lahan kritis di Jabar harus diupayakan berhasil. "Bila kelestarian hutan bisa dipulihkan, pasokan air ke sungai pun bakal kembali pulih. Jadi, untuk memulihkan kondisi sungai, harus dimulai dengan mengembalikan kelestarian hutan," tandasnya.

Di sisi lain, Sobirin mengaku khawatir Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) di Jabar bakal gagal karena tidak terkendalinya kebutuhan konsumsi kayu. "Hal itu mengakibatkan luas kerusakan hutan setiap tahun menjadi lebih tinggi dibandingkkan yang luas lahan direhabilitasi."

Tampung aspirasi

Sementara itu, Meneg LH Rahmat Witoelar mengatakan akan menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dalam menyusun rencana pembangunan lima tahun ke depan. "Karena itu, saya sengaja datang ke Kantor DPKLTS," katanya.

Disebutkan, rencana pembangunan lima tahun yang merupakan pengganti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) direncanakan diundangkan pada Januari 2005. "Sebagai konsekuensi dari pemilihan presiden langsung, penyusunan rencana pembangunan pun dilakukan oleh eksekutif saja," kata Rahmat.

Meneg LH menyebutkan rencana pembangunan lima tahun itu kemudian akan ditawarkan kepada masyarakat. "Setelah disetujui, akan disahkan menjadi undang-undang. Jadi, presiden akan menawarkan visi dan misinya secara langsung kepada rakyat yang memilihnya secara langsung."

Ditegaskan Rahmat, peran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di masa mendatang harus lebih besar dibandingkan sebelumnya. "Pada masa lalu, KLH hanya berfungsi 'mencuci piring ' setelah pesta usai atau hanya jadi knalpot, bukan karburator. Buktinya, setelah pabrik berdiri, KLH hanya kebagian getahnya karena harus mengurusi limbahnya saja," katanya.

Oleh karena itu, Rahmat mengatakan KLH kelak harus dilibatkan dari mulai perencanaan. "Dengan begitu, keterlibatan KLH pun menjadi lebih besar sehingga diharapkan bisa meminimalkan kerusakan lingkungan," tandasnya.