Ditenderkan 15 Proyek Infrastruktur (15 Infrastructure Projects Tendered)

Source: Kompas



Jakarta, Kompas - Sebanyak 15 proyek infrastruktur yang akan dibiayai sektor swasta mulai ditenderkan pada bulan Maret ini. Hal ini merupakan kelanjutan dari hasil Pertemuan Infrastruktur Indonesia (Infrastructure Summit) yang diselenggarakan bulan Januari lalu di Jakarta.

Demikian penjelasan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengenai hasil pembicaraan rapat koordinasi terbatas (rakortas) soal infrastruktur di Jakarta, Kamis (3/3).

Turut hadir dalam rakortas, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa.

"Hasil rakortas tadi, ada banyak kemajuan dari proyek-proyek infrastruktur yang kita buat. Kami akan mengawasi, termasuk membuat peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang mengatur soal pembangunan infrastruktur ini," kata Aburizal.

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan 11 dari 14 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Tiga rancangan peraturan pemerintah yang belum tuntas itu masih diselesaikan Departemen Perhubungan.

"Dari 15 proyek tersebut, enam merupakan proyek jalan tol, dua proyek pipanisasi gas, dua proyek di sektor perminyakan, dua proyek air minum, dua proyek pelabuhan udara, dan satu proyek pelabuhan laut. Semuanya dibiayai swasta, tidak ada biaya dari pemerintah. Pemerintah akan lebih fokus pada proyek infrastruktur dasar dan pedesaan," kata Aburizal.

English Translation

Jakarta, Kompas - As Many As 15 infrastructure projects that will be financed by the private sector began to be tendered to this March. This was continuation of Indonesian results of the Meeting of the Infrastructure (Infrastructure Summit) that was held last January in Jakarta.

Was like this the explanation Coordinating Minister Perekonomian Aburizal Bakrie concerning limited results of discussions of the meeting of the co-ordination (rakortas) the matter of the infrastructure in Jakarta, Thursday (3/3).

Take part in being present in rakortas, Finance Minister Jusuf Anwar, Minister Energi and Purnomo Yusgiantoro Mineral resources, Minister of State Perencanaan Pembangunan Nasional/the Bappenas Sri Mulyani Indrawati Head, and Transport Minister Hatta Rajasa.

"Results rakortas earlier, there were many progress from infrastructure projects that we for." We will supervise, including making the presidential regulation and the government regulation that arranged this matter of the development of the infrastructure, said Aburizal.

At this time the government resolved 11 from 14 government regulation plans and the presidential regulation that were related to the development of the infrastructure.
Three government regulation plans that was not yet complete that still was completed by the Department of communications.

"From 15 projects, six was the toll road project, two projects pipanisasi gas, two projects in the sector perminyakan, two drinking water projects, two airport projects, and one seaport project." All of them were financed by private enterprise, there was no cost from the government. The government would more the focus in the project and rural areas of the infrastructure of the foundation, said Aburizal.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan proyek akan ada beberapa tahapan, yaitu prakualifikasi, tender, penandatanganan kontrak, pengumpulan dana (financial closing), lalu pembangunan. "Kita harapkan, untuk proyek jalan tol dananya sudah tersedia pada akhir tahun ini sehingga awal tahun 2006 sudah bisa dilakukan pembangunannya. Untuk proyek lainnya diharapkan dananya sudah siap pada pertengahan tahun depan," katanya.

Pada Pertemuan Infrastruktur Indonesia yang lalu ditawarkan 91 proyek senilai 22 miliar dollar AS. Pertemuan Infrastruktur Indonesia dilakukan untuk mencari sumber pembiayaan yang dapat menutupi kebutuhan dana yang tidak terpenuhi oleh dana pemerintah dan domestik.

Kebutuhan dana untuk membangun seluruh infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 1.305 triliun. Sementara kemampuan pemerintah dan kalangan perbankan, asuransi, dana pensiun, serta dana reksa dana domestik hanya mampu menyumbang Rp 495 triliun atau 38 persen dari seluruh kebutuhan dana yang ada. Sisanya dana sebesar Rp 810 triliun harus mencari sumber dana dari pengusaha swasta domestik maupun luar negeri.