Kabupaten Magelang Terancam Krisis Air (Magelang regency threatened by Water Crisis)

Source: Suara Merdeka



Suara Merdeka 30Maret 2005

BOROBUDUR - Kabupaten Magelang terancam krisis air menyusul kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air. Indikasinya, antara lain debit air tiap tahun terus menurun sedangkan kebutuhan air di luar irigasi terus meningkat.

''Agar tidak muncul konflik penggunaan air, Pemkab wajib mengakomodasi kedua kepentingan secara serasi,'' pinta Bupati Magelang Ir H Singgih Sanyoto, kemarin.

Dia menyebutkan adanya permintaan pasokan air baku dari DIY. Untuk itu, pihaknya berkerja sama dengan PT Teknik Gama Prawandha mengadakan penelitian potensi lima mata air yang kemungkinan bisa disuplai ke DIY.

English Translation

Borobudur - the Magelang Regency was threatened with by the water crisis following environmental damage in the area of the arrest of water. The indication is, including the water debit each year continued to descend whereas the requirement for water apart from the irrigation continued to increase.

'In order to not emerge the conflict of the use of water, obligatory Pemkab mengakomodasi the two interests in a harmonious manner,' requested the Magelang Regent Ir H Singgih Sanyoto, yesterday.

He named the standard existence of the request of water supplies from DIY. for that, his side berkerja was the same as Technical PT Gama Prawandha held the potential research of five springs that the possibility could be supplied to DIY.

Tiga mata air di Kecamatan Candimulyo, yaitu Tuk Lanang dan Tuk Putri di Desa Tampir Kulon, serta Kanoman (Sidomulyo). Kemudian Tuk Mudal di Sawangan dan Gending (Mertoyudan).

Dr Ir Joko Sujono dari PT Teknik Gama Prawandha mengungkapkan, kebutuhan air baku DIY 500 liter/detik dan bisa dipenuhi tuk di Gending, Kanoman, dan Mudal. Namun konsekuensinya, pasokan ke Mertoyudan dikhawatirkan berkurang dari 200 liter/detik menjadi 68 liter/detik.

Alternatif kedua, semua mata air dibiarkan apa adanya untuk menunjang pemanfaatan di masa yang akan datang serta untuk pengembangan Kabupaten Magelang khususnya Candimulyo dan Mertoyudan.

Hal itu memberikan pilihan DIY untuk memanfaatkan air baku Kali Progo lewat Bendung Karang Talun.

Permintaan DIY hanya dipasok oleh Gending 68 liter/detik, Kanoman 158 liter/detik, Tuk Lanang 154 liter/detik, Tuk Putri 60 liter/detik, dan Mudal 60 liter/detik.

''Ketiga pilihan di atas menimbulkan dampak pengurangan air irigasi Selokan Mataram dan Van Der Wijck,'' ujar Joko.

Untuk itu, perlu dibuatkan profil mata air dan master plan pemanfaatan sumber air berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Bupati menginginkan, semua persoalan dievaluasi secara komprehensif. Besarnya potensi di lima mata air didiskusikan lagi sehingga diketahui validitas debit airnya.

''Untuk mengambil keputusan terhadap permintaan DIY, Tim Kabupaten Magelang perlu rapat,'' kata Singgih.

Namun, dia menyatakan setuju jika potensi air yang lebih terutama yang mengalir ke sungai dimanfaatkan untuk kepentingan pendapatan asli daerah (PAD).

Kasi Air Bersih dan Teknik Penyehatan DPU Kabupaten Magelang Budi Sumantri ST MM mengungkapkan perlunya kesamaan persepsi dan pemahaman tentang kondisi sumber mata air yang diteliti.

Dengan demikian, tidak menimbulkan dampak merugikan Pemkab Magelang maupun Pemprov DIY jika permintaan pasokan air bersih terpenuhi.

Read more!(Selengkapnya)

Pemkot Bekasi Tak Serius Tangani Kasus Bantar Gebang (Bekasi Government not serious in handling Bantar Gebang case)

Source: Kompas



Kompas - 29 Maret 2005

Bekasi, Kompas - Pencemaran air tanah di sekitar tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi menyebabkan sebagian besar warga Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumur Batu tidak lagi bisa mengkonsumsi air sumur.

Pemerintah Kota Bekasi tidak serius dalam menangani kasus pencemaran air tanah dari air sampah itu. Hal ini terlihat tidak adanya upaya dari Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkecil dampak tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang terhadap kondisi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang tinggal berbatasan dengan lokasi pembuangan sampah itu.

English Translation

Bekasi, Kompas - Pollution of the ground water around the place of the disposal of the waste end of Jakarta in Bantar Gebang, Bekasi caused most Cikiwul citizens, Ciketing Country, and the Stone Well could no longer consume well water.

The Bekasi government of the City not serious in handling the case of pollution of the ground water from the waste water. This was seen by the nonexistence of efforts from the Bekasi Government of the City to reduce the impact of the place of the disposal of the end (TPA) the Bantar Gebang waste towards the condition and the health of the community for the environment that remained bordering with the location of garbage disposal.

"Nanti akan dievaluasi lagi kalau memang pengelolaan TPA Bantar Gebang sekarang ini masih saja menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Pencemaran air sumur itu memang ada dan tanggung jawab Dinas lIngkungan Hidup untuk bisa membantu warga mendapatkan air yang layak minum. Nanti juga akan dilihat lagi sejauhmana penanganan kondisi lingkungan oleh pengelola TPA sekarang ini," kata Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih saat dimintai tanggapannya soal keluhan warga Bantar Gebang terhadap pencemaran air tanah di wilayah mereka, Senin (28/3).

Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bekasi M Affandi mengatakan dari laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada akhir tahun lalu, memang dinyatakan ada kondisi air tanah di beberapa lokasi yang tidak layak minum.

Menurut dia, pencemaran air lindi hingga mencemari air sumur warga itu memang kenyataan yang diakibatkan ada kebocoran dari saluran air lindi. Kondisi itu disebabkan ada instalasi pengolahan air sampah yang tidak berfungsi karena kebocoran saluran air lindi yang melewati inlet atau sumur isap.

"Air lindi yang tidak terolah itu ada yang masuk ke saluran air warga yang akhirnya meresap ke dalam air sumur. Sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu DPRD meminta supaya PT Patriot Bekasi Bangkit memperbaiki. Tetapi sampai sekarang kami belum juga dapat laporan. Karena itu, DPRD akan meminta Pemkot bekasi dan DKI Jakarta untuk memberikan teguran atas kelalaian pengelola TPA Bantar Gebang," kata Affandi.

Keluhan mengenai keberadaan TPA Bantar Gebang yang menimbulkan kekumuhan itu juga disampaikan warga saat berdialog dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Siti Fadilah mengunjungi Bantar Gebang untuk meresmikan penggunaan asuransi kesehatan dari PT Askes bagi pelayanan kesehatan keluarga miskin.

Menurut dia, masalah kekumuhan tersebut tugas Wali Kota Bekasi. "Jika kekumuhan itu menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat setempat , ya Dinas Kesehatan harus segera turun tangan," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Masa Depan Air Murah Terancam Buram (Future of cheap water threatened by design)

Source: Kompas



Jakarta, Kompas - Masa depan pengelolaan air bersih yang terakses masyarakat miskin, khususnya di kota, terancam buram bila Mahkamah Konstitusi menerima utuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah selesai melewati rangkaian persidangan uji materiil. Ketidakjelasan jenis pengelolaan air oleh swasta dan penjaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat merupakan dua faktor yang mengancam.

Hal ini diperparah dengan tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi pemilik hak guna usaha dalam undang-undang (UU) tersebut. Bila terjadi pergeseran urutan prioritas penyediaan sumber daya air, sesuai perizinan awal, maka pemerintah dan pemerintah daerah yang mengatur kompensasi kepada pemakainya (Pasal 29 Ayat 5).

English Translation

Jakarta, Kompas - the Future of clean water management that was accessed by the poor community, especially in the city, was threatened by the design when the Constitution Court received intact number regulations 7 2004 about the Management of Water resources that was finished through the material series of the meeting of the test. Lack of clarity of the kind of the water management by private enterprise and the everyday guaranteeing of the fulfilment of the requirement of the community was two factors that threatened.

This was aggravated with the nonexistence of the firm legal sanction for the owner of the right for efforts in regulations (UU) this. When the shift in the place of the priority in the provisions of water resources, in accordance with beginning permission, happening then the government and the regional government that arranged compensation to his user (the Article 29 articles 5).

"Jelas ada privatisasi dalam UU tersebut, meskipun tidak disebut secara vulgar. Persoalannya, jenis privatisasi seperti apa tidak diatur," kata Wijanto Hadipuro, pengajar Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Fakultas Ekonomi Universitas Soegijapranata Semarang, dalam diskusi publik UU Sumber Daya Air: Implikasinya bagi Publik, Kamis (24/3) di Jakarta.

Menurut dia, di dunia terdapat dua model privatisasi air, yakni model Inggris/Wales dan Perancis. Model Inggris menerapkan sistem swasta dapat memiliki kepemilikan saham secara penuh, sedangkan model Perancis bersifat partnership, di mana seluruh infrastruktur dan aset menjadi milik pemerintah. Namun, pemerintah dapat mensubkontrakkan beberapa jasa terkait pengelolaan air bersih.

Ketidakjelasan ini, lanjut Wijanto, dapat diartikan bahwa keduanya dapat diterapkan di Indonesia. Beberapa pengalaman membuktikan pengelolaan air oleh pemerintah akan lebih menjamin terakses, baik dari segi harga maupun distribusi. Sebaliknya, swasta yang mengutamakan keuntungan akan mengarahkan distribusi air kepada yang sanggup membayar.

Pembicara lain, Benny D Setianto, mengatakan bahwa pasal- pasal dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Air tidak memperjelas jaminan ketersediaan air bagi semua orang. Begitu pula tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana bila hak ulayat atas air di wilayahnya dapat dimenangkan bila dihadapkan dengan hak pemilik izin pengelolaan sumber daya air.

Dengan cara pandang UU yang cenderung mengesahkan sumber daya air dapat dikuasai seseorang/sekelompok orang, maka hal itu mendukung air sebagai komoditas. Padahal, seperti diatur dalam Pasal 5, negara wajib menjamin hak atas air bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari yang sehat, bersih, dan produktif. "Sayangnya pada pasal-pasal berikutnya tidak pernah ditemukan mekanisme yang hendak ditempuh agar jaminan negara itu dapat diwujudkan," kata Benny.

Untungkan pengusaha

Diuraikan Wijanto, isi UU Pengelolaan Sumber Daya Air yang diuji materiil memberi jaminan aman bagi pengusaha. Mereka dilibatkan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, hak guna usaha air dijamin, penggunaan sumber air dijamin secara jelas berikut prioritasnya, dan tidak ada pasal yang mendorong secara rinci agar pihak pengelola mengutamakan kepentingan masyarakat.

Budi Wignyosukarto, pengajar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, mengingatkan bahwa sebagian besar pengguna air di Indonesia adalah petani untuk irigasi sawah-sawah mereka. Dengan prioritas distribusi air yang bukan untuk irigasi, lanjut dia, bisa dipastikan bahwa petani akan kekurangan air untuk persawahan.

"Apalagi irigasi tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan," kata dia.

Read more!(Selengkapnya)

People see newfound hope as Germany provides water

Source: The Jakarta Post




SPRING OF HOPE: German Minister of Research and Education Edelgard Bulmahn visits a dam project, which is sourcing water in an underground river, aimed at solving the water crisis in Gunung Kidul regency, Yogyakarta. The small dam is slated to be completed next month. (JP/Slamet Susanto)

Slamet Susanto, The Jakarta Post, Yogyakarta

Drought, which often leads to a water crisis, has been an annual problem for about 132,000 residents in Gunung Kidul regency, Yogyakarta.

In the beginning of the dry season, it is common to see people forming a long queue at lakes in the regency. When the dry season gets worse, people get desperate and sell their valuables such as cows, goats or trees to purchase water.

As many people sell their valuables, especially cattle, to buy water during the peak of the dry season, local residents often jokingly say "drinking cows" or "drinking goats" when they drink the water.

Fortunately, Gunung Kidul residents now see light at the end of the tunnel. Government workers have been digging for several months on a spot of land in Bribin area, Gunung Kidul, where an underground river is located and have now reached the surface of an underground river, some 100 meters below the surface.

After the successful digging project, the workers have just started to build an underground dam to store water from the river. The small dam is slated to be completed next month.

The Rp 6 billion (US$666,666) dam will be able to accommodate 210 liters of water per second. The water debit in the river reaches 2,000 liters per second in the dry season and 4,000 liters per second in the rainy season. The dam is expected to be able to meet the water needs of the 132,625 people living in Gunung Kidul regency.

The head of the Settlement and Regional Infrastructure Office at the Yogyakarta administration, Tri Harjun Ismail, said that the workers had dug 100 meters deep and 2.4 meters wide. The digging started in July last year and was completed recently.

After completing the digging project, the workers will later build an underground dam, which will be completed in April this year.

"Then, the next step is to set up an electricity turbine, that can bring the water up to the surface," said Harjun, adding that the overall project will be completed in the next few months.

The project is a joint effort between the Indonesian government, the German government and various universities in the country. The dam itself will cost the state Rp 6 billion, while the digging project cost Rp 70 billion.

The German Minister of Research and Education, Edelgard Bulmahn, visited the area last week to observe the project. He said that what the Indonesian government had done in Bribin could be a model for similar projects in other places in the country.

Read more!(Selengkapnya)

Pipa Transmisi Pecah Pasokan Air Terganggu (Broken transmission pipe interrupts water supplies)

Source: Pikiran Rakyat



Dirut PDAM Kota Bandung Minta Maaf

BANDUNG, PR).-
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung, H.M. Budiman minta maaf kepada masyarakat Kota Bandung, menyusul pecahnya pipa transmisi Cisangkuy lama di daerah Kukje Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Senin (28/3). Akibat pecahnya pipa trasmisi itu, debit air baku yang dipasok ke pengolahan air bersih di Jln. Badaksinga Kota Bandung berkurang hingga 700 l/detik dari debit normal 1.500 l/detik.

Dampak selanjutnya, para pelanggan di beberapa daerah di Kota Bandung juga mengalami gangguan pasokan air bersih antara 2-4 hari. Di antara daerah yang terganggu tersebut Bandung Timur, Bandung Tengah/Selatan, dan Bandung Barat.

English Translation

The managing director, Bandung City PDAM, apologises

Bandung, (PR).-
The Managing Director of the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) the Bandung City, Wise H. M. apologised to the Bandung City community, following the Cisangkuy outbreak of the transmission pipe old in the Kukje Kec area. The row, Kab. Bandung, Monday (28/3). Resulting from the outbreak of the pipe trasmisi that, the standard water debit that was supplied to the clean processing of water in the Road. Badaksinga the Bandung City decreased through to 700 l/second from the normal debit 1,500 l/second.

The further impact, the customers in several areas in the Bandung City also experienced the clean disturbance of water supplies between 2-4 days. Between the area that was disrupted this East Bandung, Middle Bandung/South, and West Bandung.

"Kami minta maaf kepada masyarakat, khususnya para pelanggan atas gangguan itu. Saat ini, kami sedang melakukan perbaikan pipa yang pecah," ujar Budiman saat dikonfirmasi "PR" di sela-sela memimpin upaya perbaikan tersebut, Senin sore kemarin.

Sejauh ini, belum diketahui persis penyebab pecahnya pipa transmisi itu. Ada beberapa dugaan, antara lain akibat getaran kendaraan secara terus menerus, karena lokasi pipa persis berada di bawah ruas jalan yang padat lalu lintas.

Selain itu, umur pipa yang memang sudah tua. Pipa transmisi Cisangkuy ada dua buah, satu pipa lama yang ditanam tahun 1959 dan satunya lagi dibangun beberapa tahun lalu. Pipa yang pecah adalah pipa lama berdiameter 800 mm.

"Penyebab pastinya, sedang kami teliti. Namun yang jelas, selain sudah tua, sebagian pipa transmisi Cisangkuy sepanjang 30 km berada persis di bawah jalan raya dan rumah-rumah penduduk," tambahnya.

Tinggal 800 l/detik

Menurut Budiman, pekerjaan perbaikan baru bisa dilakukan maksimal pada malam hari. Sebab, kondisi lalu lintas yang padat sangat rawan terjadi kecelakaan serta menyebabkan macet.

"Kalau dilakukan siang hari, situasinya tidak mendukung. Selain jalanan menjadi macet, juga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas."

Budiman juga mengungkapkan, pecahnya pipa transmisi Cisangkuy lama menyebabkan debit air baku yang mengalir ke pengolahan Badaksinga tinggal 800 l/detik, dari sebelumnya 1.500 l/detik. Angka tersebut, praktis tidak mencukupi pasokan kepada para pelanggan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Bandung, PDAM memberi layanan air tangki selama 24 jam. Air tangki akan diantar ke rumah sesuai alamat yang diberikan pemesannya. "Layanan air tangki saya perintahkan 24 jam. Soal harga, saya tidak hafal karena daftarnya ada di kantor," ujar Budiman.

Read more!(Selengkapnya)

Waduk Cihurip Masuki ”Feasibility Study” (Cihurip Reservoir ”Feasibility Study”)

Source: Pikiran Rakyat



Jika Layak, Akan Dibangun 2006

KUNINGAN, (PR).-
Rencana pembangunan Waduk Cihurip di Desa Cihurip Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, kini tengah menghadapi tahapan uji kelayakan (feasibility study) secara teknis. Jika lolos uji kelayakan, baik teknis maupun finansial, waduk yang direncanakan memiliki volume air sekira 10 juta meter3 ini, ditargetkan mulai dibangun tahun 2006 mendatang.

Menurut informasi yang diperoleh "PR", Minggu (27/3), tim yang terkait dengan masalah tersebut, baik dari tingkat kabupaten maupun pusat, belakangan kerap mengunjungi lokasi, sebagai bahan pembahasan tahapan-tahapan, sekaligus upaya menyosialisasikan rencana waduk itu kepada masyarakat di sekitar bakal lokasi waduk tersebut.

English Translation

If Suitable, will be built 2006

KUNINGAN, (PR).-
the Cihurip Plan of the development of the Reservoir in the Cihurip Kec Village. Ciawigebang Kab.Kuningan, currently deals with the stage of the appropriateness test (feasibility study) technically. If slipping away the appropriateness test, both technical and financial, the reservoir that was planned had the volume of water approximately 10 million meter3 this, was aimed at began to be built this coming 2006.

According to information that was received by "PR", on Sunday (27/3), the team that was related to this problem, both from the level and the centre, of the regency later often visited the location, as the material of discussions of the stages, at the same time efforts menyosialisasikan the reservoir plan to the community around would this location of the reservoir.

Rencana pembangunan Waduk Cihurip ini, merupakan bagian dari program pemerintah pusat, untuk menopang air baku industri, pertanian dan konsumsi, terkait dengan rencana rencana Cirebon menjadi kota industri dan kota pelabuhan. Kebutuhan air, dipastikan akan meningkat sangat tinggi, mengingat Kuningan merupakan daerah pasokan air bagi kebutuhan industri maupun rumah tangga di wilayah Cirebon. Di samping, juga sebagai upaya konservasi sumberdaya air bagi wilayah Kuningan kawasan timur.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kuningan, Ir. Abdul Kodir, membenarkan, jika pihak terkait dengan rencana pembangunan Waduk Cihurip, kini tengah menggodok berbagai kesiapan awal. Diakuinya pula, pembangunan waduk tersebut merupakan program pusat, di mana tujuannya untuk mengatasi kerawanan air baku, baik untuk irigasi, industri, pertanian dan air bersih di wilayah Kuningan Timur.

"Kebutuhan air di masa mendatang, apalagi dikaitkan dengan rencana Cirebon menjadi kota industri dan kota pelabuhan. Kebetulan, Kuningan wilayah timur, termasuk daerah yang tangkapan airnya kritis akibat banyaknya hutan yang dibabat, sehingga perlu adanya alternatif untuk konservasi sumberdaya air," jelasnya.

Menurut Abdul Kodir, masalah kebutuhan anggaran untuk pembangunan waduk, belum dapat diketahui secara pasti, karena masih dalam hitungan dan pengkajian. Hanya, menurutnya, secara fisik, volume aktif waduk yang akan dibangun tersebut, sebesar 2,7 juta meter3, sedangkan kedalaman setinggi 43 meter. Sedangkan luas genangan mencapai 1,2 km2, dengan volume tampungan 10 juta meter3, dan luas permukaan waduk pada MFL seluas 120 hektare.

Dari DAS Cipanundah

Sumber air waduk tersebut, lanjut Kodir, berasal dari DAS Cipanundah. Karena itu, pihaknya bersama aparat Departemen PU dalam hal itu PIPWAS Cimanuk-Cisanggarung, tengah menggodok rencana pembangunan, termasuk di dalamnya uji kelayakan. Jika tahapan studi kelayakan (feasibility study) baik fisik maupun anggaran berjalan lancar, layak dan disetujui, maka langkah selanjutnya akan dibuatkan detail engenering design (DED) atau perencanaan detail.

"Tapi, pembangunan waduk ini, direncanakan bisa dimulai tahun 2006 mendatang. Sehingga, berbagai tahapan itu, harus diupayakan selesai tahun 2005 ini juga. Dengan begitu, pada awal tahun 2006, projek pembangunan Waduk Cihurip ini, sudah bisa memasuki tahapan tender. Dan masyarakat di sekitar bakal lokasi, sangat mendukung rencana ini," ucapnya.

Read more!(Selengkapnya)

Cekungan Bandung Kritis (Bandung Basin Critical)

Source: Pikiran Rakyat



Dihentikan, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah di 3 Wilayah

BANDUNG, (PR).-
Kondisi cekungan Bandung sudah sangat kritis, sehingga pengawasan pengambilan air bawah tanah (ABT) di zona ini akan diperketat. Bahkan untuk tiga wilayah, yakni kawasan Ujungberung, Leuwigajah dan Dayeuhkolot, pemerintah tidak akan lagi mengeluarkan izin pengambilan ABT. Sedangkan untuk sumur yang sudah ada, volumenya diperkecil.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat, H. Ismail Hasjim saat dihubungi "PR", Minggu (27/3). Hal yang sama juga diungkapkan Ismail usai Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi se-Jabar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Jabar, Rabu pekan lalu.

English Translation

Stopped, Underground Permission of the Taking of Water in 3 territories

Bandung, (PR) -
the Bandung Condition for the basin has been very critical, so as the underground supervision of the taking of water (ABT) in this zone will be tightened. Moreover for three territories, namely the Ujungberung region, Leuwigajah and Dayeuhkolot, the government still does not dismiss taking permission ABT. Whereas for the available well, his volume was reduced.

Was like this it was said the West Javanese Section Head of the Mining of the Province, H. Ismail Hasjim when being contacted by "PR", on Sunday (27/3). The same thing was also revealed by Ismail after the Meeting and Energy of the Co-ordination of the Mining Field of more than one West Java in the Office and West Javanese Energy of the Mining Service, Wednesday last week.

Menurut Ismail, kondisi ABT di cekungan Bandung sudah sangat kritis. Untuk itu, Dinas Pertambangan melakukan penertiban terhadap kegiatan pengambilan ABT yang dilakukan persorangan, kelompok masyarakat maupun badan usaha yang tidak berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penertiban dilakukan secara berkala dengan memeriksa izin pengambilan ABT. Apabila diketahui tidak ada izin, demikian Ismail, pihaknya akan segera menutup sumur ABT itu. "Kami sudah beberapa kali menutup sumur bor liar, karena kalau dibiarkan akan merusak lingkungan khususnya ketersediaan ABT di cekungan Bandung."

Namun, lanjutnya, ketentuan itu kadang susah diterapkan apabila pengambil ABT itu adalah pengusaha kecil seperti pemilik rumah makan. Karena, kalau ditutup, usaha mereka tidak akan jalan lagi. Kendati demikian, untuk kondisi-kondisi tertentu, yang keadaannya sudah benar-benar kritis seperti di kawasan Ujungberung, Dayeuhkolot dan Leuwigajah, penertiban itu dilakukan secara ketat dan tidak ada yang dipilah-pilah.

"Bahkan, untuk tiga wilayah itu, tidak lagi dikeluarkan izin pengambilan ABT," kata Ismail. Ia menambahkan, "Kami pernah menolak pengajuan izin dari sebuah perusahaan tekstil di Ujungberung, karena kondisi ABT di daerah itu memang sudah sangat kritis."

Dikurangi 10%

Selain penertiban dan pengawasan, pihak pemerintah provinsi juga melakukan daftar ulang terhadap perusahaan atau perseorangan yang mengambil ABT. Daftar ulang yang dilakukan dua tahun sekali itu dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas jumlah pengambil ABT sekaligus melakukan pengendalian. "Pada saat daftar ulang itu kami melakukan pengurangan debet air sebesar 10%. Hal itu dimaksudkan untuk mengen¬dalikan air tanah," ujar Ismail.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar, Nu'man A. Hakim saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan se-Jabar mengungkapkan, air bawah tanah khususnya di cekungan Bandung harus dikendalikan. Ia juga menginstruksikan agar Dinas pertambangan memberi sanksi tegas kepada pencuri ABT. "Perusahaan kadang mempunyai 3-4 sumur bor ABT. Satu sumur didaftarkan, yang lainnya gelap, kadang sumur bor itu disimpan dibalik meja direkturnya dengan tujuan akan tidak ketahuan," katanya.

Nu'man menekankan masalah ABT cekungan Bandung benar-benar harus ditangani serus. "Kami sempat dipanggil oleh Komisi VIII DPR RI menanyakan keseriusan penanganan air bawah tanah cekungan Bandung. Apabila kondisi ABT dibiarkan terus kritis, tidak akan lama lagi ABT akan habis dan selanjutnya Bandung akan kekurangan air yang hebat," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Provinsi Riau Menuju Krisis Air Bersih Akut (The Province of Riau Headed for Acute Clean Water Crisis)

Source: Kompas



Kompas - 23 Maret 2005

Pekanbaru, Kompas - Penggundulan hutan dan alih fungsi lahan yang semula berupa hutan primer menjadi areal tanaman monokultur mengakibatkan sumber air bersih di Provinsi Riau terkuras habis. Krisis air bersih parah dan berkepanjangan akan menimpa wilayah ini dalam 10-15 tahun ke depan. Awal masa krisis ini telah dimulai beberapa tahun terakhir, ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya lagi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Riau.

Berdasarkan data terakhir hingga pertengahan Maret 2005 dari Pusat Kajian Rona Lingkungan dan Sumber Daya Alam Universitas Riau, seluruh masyarakat Riau menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari persediaan air tanah. Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit selama 20 tahun terakhir berdampak negatif terhadap keseimbangan persediaan air tanah.

English Translation

Pekanbaru, Kompas - Denudation and the land change in function of the forest that originally took the form of the primary forest to the area of the monoculture crop resulted in the clean source of water in the Riau Province being drained completely. The clean water crisis serious and protracted will fall on this territory in 10-15 years in the future. Early this crisis period was begun several last years, was pointed out with not the fulfilment again the clean requirement for water in the Riau coastal territory.

Was based on the last data to mid March 2005 from the Centre and Riau resources of University Nature of the Study of the Colour of the Environment, all the Riau community made the clean fulfilment of the requirement for water from ground water supplies dependent. However, the expansion of the oil palm plantation during the last 20 years had a negative impact on the balance of ground water supplies.

"Total luas lahan perkebunan saat ini mencapai 1,8 juta hektar atau meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 1980-an. Sedikitnya 235 juta pohon kelapa sawit setiap hari menyerap 2,8 miliar liter air tanah. Berkurangnya air tanah ini diperparah oleh kerusakan lingkungan sungai-sungai di Riau yang menyebabkan airnya tak lagi layak dikonsumsi," kata Direktur Pusat Kajian Rona Lingkungan dan Sumber Daya Alam Universitas Riau Ariful Amri.

Dia mengungkapkan, 95 persen dari 4,3 juta areal hutan alam di Riau telah rusak. Sebagian besar disebabkan oleh penggundulan hutan baik legal maupun tidak. Sementara pemanfaatan untuk perkebunan terus dilakukan, rehabilitasi masih sedikit. Saat ini di empat daerah aliran sungai (DAS) utama di Riau kondisinya sudah memprihatinkan. Dua minggu hujan, pasti banjir. Dua minggu terik, kekeringan muncul.

Berdasarkan data dari Rona Lingkungan Unri, di empat DAS Kampar, Indragiri, Rokan, dan Siak secara normal dulu terjadi siklus banjir besar lima tahun sekali. Namun, sejak tahun 2000 hingga 2004, banjir terjadi setiap tahun.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang pesat sama sekali tidak menolong. Bahkan tanaman ini termasuk rakus air dengan kemampuan menyerap 12 liter per batang per hari.

Padahal, ketersediaan air tanah menjadi solusi bagi masyarakat Riau sebagai sumber pemenuhan air bersih. Sepuluh tahun terakhir air sungai yang menjadi sumber air telah tercemar dengan berdirinya ratusan industri di sepanjang tepi sungai. Kucuran jutaan meter kubik limbah menyebabkan air sungai tak layak dikonsumsi.

Kekurangan air bersih

Berkurangnya areal hutan hingga 60 persen lebih juga mengakibatkan perubahan cuaca menjadi tidak menentu. Jika lima tahun lalu masyarakat masih dapat mengharapkan air bersih dari hujan selama lima-enam bulan pada musim penghujan, kini hal ini tidak dapat diharapkan lagi. Kemarau dirasakan lebih panjang dibanding musim hujan.

Krisis air bersih akibat tidak menentunya cuaca, antara lain terjadi di Kecamatan Rangsang Barat, Kota Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, yang telah menginjak bulan ketiga. Lebih dari 4.000 warga di sedikitnya tiga desa kekurangan air bersih karena hujan baru turun dua kali sepanjang Januari hingga Maret.

Read more!(Selengkapnya)

Selamatkan Air Bersih! (Rescue Clean Water!)

Source: Jawa Pos



Jawa Pos - 23 Maret 2005

BUNDARAN HI - Ada yang beda di Bundaran Hotel Indonesia siang kemarin. Di kawasan sekitar tugu Selamat Datang itu terlihat puluhan orang yang tengah membagikan sekuntum mawar merah kepada para pengguna jalan. Selain membagikan bunga, mereka juga membagikan stiker tentang pentingnya menghemat air bersih.

"Ini adalah aksi simpatik agar masyarakat peduli terhadap air bersih yang semakin berkurang. Acara tersebut juga diadakan dalam rangka menyambut hari air sedunia. Saat ini, sepertiga manusia di bumi mengalami bencana kesulitan air," terang Indraswari Goeritno, salah seorang koordinator aksi. Wanita paruh baya itu terlihat bersemangat membagikan bunga kepada pengguna jalan yang kebetulan melintas sembari mengacung-acungkan poster imbauan agar hemat air.

"Kami harus berusaha menyelamatkan air demi kehidupan bersama," terang staf pengajar Universitas Indonesia ini. Menurutnya, selain mengampanyekan kepedulian air bersih, aksi tersebut juga menjadi salah satu rangkaian deklarasi masyarakat untuk menyelamatkan air. Lalu, bagaimana dengan air bersih di Jakarta ?

English Translation

The HI ROUNDABOUT - Be that the difference in the Indonesian Hotel Roundabout of the afternoon yesterday. In the region around the pillar Welcome that was seen by dozens of people who were distributing a red rose to the users of the road. Apart from distributing the flower, they also distributed the sticker about the importance of saving clean water.

"This was the congenial action so that the community cares about clean water that increasingly decreased." This agenda was also held on the occasion of welcomed the water day a world. At this time, a third of the humankind in the earth experienced the disaster of the water difficulty, clear Indraswari Goeritno, one of the action co-ordinators. The old woman was seen was enthusiastic distributed the flower to the user of the road who by chance passed by sembari point upwards-hold up the appeal poster so that the water opinion.

"We must try to rescue water for the sake of the life together," clear this Indonesian staff of the University teacher. According to him, apart from campaigning for the clean interest of water, this action also became one of the series of the declaration of the community to rescue water. Then, how with clean water in Jakarta

Menurut Indraswari, saat ini, pasokan air bersih di Jakarta didapat dari Tarum Barat. "Dulunya, pasokan air bersih di Jakarta didapat dari banjir kanal. Namun, setelah air di tempat itu semakin kotor, pasokan air dialihkan ke Tarum Barat," paparnya. Saat ini, kadar baku mutu di Tarum Barat masih layak untuk dikonsumsi.

Indraswari menandaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air. "Kami memiliki sumber air yang cukup besar. Namun, pengelolaannya belum maksimal," ujar Indraswari. Sumber utama air adalah hujan. Untungnya, Indonesia termasuk negara yang memiliki curah hujan tinggi. Indonesia termasuk negara kelima dengan curah hujan terbesar di dunia.

Saat ini, ketersediaan air bersih nasional baru mencapai 60 persen dari total kebutuhan. Angka tersebut menandakan bahwa sekitar 90 juta rakyat Indonesia terpaksa hidup dengan menggunakan air yang tidak layak bagi kesehatan.

Aksi tersebut menjadi perhatian tersendiri para pengguna jalan yang melintas. Ratusan tangkai bunga mawar yang dibagikan puluhan peserta aksi langsung habis dibagikan. Aparat kepolisian tidak menjaga ketat aksi tersebut. Mereka hanya berjaga-jaga sembari mengatur arus lalu lintas di ruas jalan MH Thamrin menuju Sudirman dan sebaliknya.

Read more!(Selengkapnya)

PAM, tap water firms fall short of promise on drinkable water

Source: The Jakarta Post



Damar Harsanto, The Jakarta Post, Jakarta

Jakarta residents may have to put aside their dream to be able to drink piped water directly from the tap, as was previously promised by the City-owned tap water corporation and its two foreign partners, Thames PAM Jaya (TPJ) and PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

"Previously, we were targeting to be able to produce potable water by 2007 ... But, it seems we can only start the first stage of preparations for potable water production in 2007," Rhamses Simanjuntak, a director with TPJ said at a hearing with the City Council's commission D on development affairs.

Rhamses admitted that many TPJ customers had lodged complaints regarding poor quality tap water.

Rhamses added that his company had to make extra efforts to treat water due to the heavy pollution in rivers that are used as water sources.

The poor quality of the raw water supply also makes the company's water treatment costs expensive, especially during the dry season when pollution levels rise.

"Actually, the water is already treated so that it is clean and not smelly. However, it is subsequently contaminated due to the old pipes still in use," Rhamses claimed.

Most pipeline networks currently used by TPJ and Palyja were built during the Dutch colonial period.

Meanwhile, a senior executive with Palyja, Bernard Lafronge complained of fluctuating volumes of water supplies as being the main cause of the operators' failure to provide a continuous flow of tap water.

"The supply of untreated water has never been steady for the seven years of our operations. The volume is also below the supply we need," Lafronge said.

It was no surprise, Lafronge said, that many customers complained about repeated disruptions to their water supply.

TPJ, which is a subsidiary of Britain's Thames Water International, supplies customers in the east of Jakarta, while Palyja, a subsidiary of France's ONDEO (formerly Lyonaisse des Eaux), serves customers in the western part of the city. The two companies cater to the water needs of some 705,000 customers across the city.

Both companies signed 25-year collaboration agreements in 1998.

During the hearing, the two companies acknowledged that they had suspended investment over the last seven years because of the effects of the protracted economic crisis, which forced the administration not to increase water tariffs despite inflation.

"But, starting this year and up until 2007, we plan to start significant investment in the business totaling Rp 634 billion," Lafronge said.

TPJ would be following suit, investing Rp 432.79 billion between 2005 and 2007, mostly for the extension of the pipeline network.

Read more!(Selengkapnya)

Bandung Barat regency gets OK

Source: The Jakarta Post




BANDUNG: West Java province will create a new regency, making for a total of 26 regencies and municipalities.

The provincial council has approved the proposal to split Bandung regency into two, with the new regency will be named Bandung Barat.

Hundreds of residents, who have opposed the new regency, staged a protest outside the council. They prefer to have Cimahi municipality expanded to include them.

West Java provincial council speaker, A.M. Ruslan, said the proposal was approved after 15 districts in Bandung regency expressed their wish to separate since they were being neglected by the regency administration.

The council's approval will be forwarded to West Java Governor Danny Setiawan on March 25 and then to the Ministry of Home Affairs for processing. -- JP

Read more!(Selengkapnya)

Water Day

Source: The Jakarta Post




WATER DAY: Environmental activists stand at the Hotel Indonesia traffic circle in Central Jakarta as part of a campaign to promote water conservation. The action on Tuesday was held to commemorate World Water Day. (JP/Mulkan Salmona)

Read more!(Selengkapnya)

Cimahi Pertanyakan Lagi Aset PDAM (More Questions About Cimahi PDAM Assets)

Source: Pikiran Rakyat




CIMAHI, (PR).-
Aset PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung sebaiknya segera diserahkan ke Kota Cimahi. Seharusnya paling lambat setahun setelah Cimahi menjadi kota, seluruh aset kabupaten induk sudah diserahkan ke Kota Cimahi. Untuk itu, meskipun secara resmi belum diserahkan, PDAM Tirta Raharja harus memberikan sedikitnya 30 persen pendapatannya ke Kota Cimahi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Cimahi, Drs. H. Ade Irawan seusai melakukan kunjungan kerja bersama seluruh jajaran Komisi B ke Kantor Pusat PDAM Kab. Bandung, Jln. Kolonel Masturi Cimahi, Selasa (22/3).

English Translation

CIMAHI, (PR).-
Assets PDAM Raharja Kab Water.Bandung apparently was immediately handed over to the Cimahi City. Ought to be slowest a year after Cimahi became the city, all the asset of the parent regency has been handed over to the Cimahi City. So despite officially was not yet handed over, PDAM Raharja Water must give at least 30 percent his income to the Cimahi City.

Was like this was sent by the Chairman of the Commission of B DPRD the Cimahi City, Drs. H. Ade Irawan after doing the working visit with all the B Commission rank to the PDAM Kab Head Office. Bandung, the Road. Masturi Cimahi Colonel, Selasa (22/3).

Menurut Ade, PDAM Kab. Bandung sampai saat ini belum memberikan kontribusinya kepada Kota Cimahi dengan alasan secara resmi asetnya belum diserahkan ke Kota Cimahi. Akibatnya, pendapatan PDAM Rp 1,2 miliar yang harus dibayarkan pada 2004, diserahkan sepenuhnya kepada Kab. Bandung.

Kondisi tersebut, katanya, terjadi akibat kelambanan pembahasan aset yang dilakukan Pemkot Cimahi dengan Pemkab Bandung. Padahal, menurut informasi, sudah dibentuk tim kecil untuk membahas soal penyerahan aset PDAM ke Kota Cimahi sejak 2002. Namun sampai saat ini, belum tampak hasilnya.

"Untuk itu, kami minta Pemkot Cimahi lebih intens melakukan pembahasan dengan Pemkab Bandung mengenai masalah ini. Karena belum ada kepastian masalah ini, porsi pendapatan yang seharusnya diterima Cimahi dari PDAM bukan tidak mungkin akan hilang," ujar Ade didampingi anggota Komisi B, Rd. Agus Sutragus.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B lainnya, Zulkarnaen, S.Si. dan Ir. Syamsurijal, M.M.. Aset PDAM Kab. Bandung secepatnya harus diserahkan ke Kota Cimahi, termasuk bagian pendapatannya. Jangan sampai, Cimahi hanya dibebani utangnya, sedangkan pendapatannya seluruhnya diserahkan ke Kab. Bandung.

Untuk itu lanjutnya, PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung hendaknya menyerahkan setidaknya 30 persen dari Rp 1,75 miliar pendapatannya (yang harus diberikan pada 2005) ke Kota Cimahi. Karena dari 46.000 pelanggan PDAM Tirta Raharja, sebanyak 13.000 pelanggan dikelola oleh PDAM Cabang Kota Cimahi. Bahkan, sekira 11.000 pelanggan di antaranya merupakan masyarakat Cimahi.

"Untuk itu kami mendorong Pemkot Cimahi untuk lebih serius melakukan pembahasan penyerahan aset ini. Jangan sampai, prosesnya dibiarkan berlarut-larut sehingga pendapatan yang seharusnya menjadi milik Cimahi seluruhnya diserahkan ke Kab. Bandung.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cimahi, Ajang Rachman memprotes pelayanan PDAM di wilayah Cimahi Selatan, tepatnya di sekitar Perumnas Cijerah. Karena suplai air ke kawasan tersebut selalu tersendat.

"Masa sehari ngocor, sehari nggak. Pokoknya, kami minta PDAM segera membenahi pelayanannya sehingga tidak merugikan masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Teknik PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, Ir. Yudi H. ketika dihubungi "PR" melalui telefon mengakui bahwa aset PDAM yang ada di Kota Cimahi belum diserahkan ke Cimahi. Mengingat, pemeriksaan aset PDAM yang ada di Cimahi masih diproses oleh BPKP. Diperkirakan pada April mendatang, prosesnya selesai.

Ketika disinggung soal pendapatan, diakui Yudi, selama PDAM menghasilkan keuntungan sejak tahun 2003, seluruh pendapatannya diserahkan ke Kab. Bandung. Mengingat, sampai saat ini, belum ada pembicaraan yang jelas antara Pemkot Cimahi dengan Pemkab Bandung mengenai pembagian hasil keuntungan PDAM.

"Untuk itu, sebagai pengelola, PDAM hanya menyarankan agar ada pembicaraan lagi soal pembahasan pembagian keuntungan tersebut. Dari hasil usaha tahun 2004, ada porsi untuk Cimahi," tuturnya.

Menyinggung keluhan pelayanan PDAM khususnya di Cijerah, Kel. Melong, menurut Yudi, kawasan itu masih belum dijangkau oleh PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung. Untuk itu, pelayanannya masih di-back up oleh PDAM Kota Bandung.

Read more!(Selengkapnya)

City, govt to draw up sewage master plan

Source: The Jakarta Post

JAKARTA: A joint team from the Jakarta administration and the Ministry of Public Works is preparing a master plan for the redevelopment of the sewage system across the capital, an executive said on Saturday.

"Hopefully, the team will be able to finalize the master plan this year," said the president director of the city-owned sewage utility, PD PAL Jaya, Pudjo Prihadi Santoso.

Pudjo said that the master plan would cover mapping areas in the city and possible options for managing sewage in those areas.

According to Pudjo, the administration will fully handle the management of sewage in slum areas, while private companies, if they were interested in investing here, could manage the sewage systems in more lucrative housing estates and prime business areas.

Read more!(Selengkapnya)

Spending on Water Services

Source:Connecting East Asia - A New Framework for Infrastructure (World Bank, ADB, JBIC)



Indonesia
PDAM customers in Jakarta and Bandung pay between 1-2 percent of average annual income on water, while in areas not served by PDAMs surveys have found some of the poorest household spending 16-33 percent.

Read more!(Selengkapnya)

East Asia Needs $1 Trillion for Infrastructure Over Next Five Years

Source: The World Bank




TOKYO, March 16, 2005 - Developing countries in East Asia need to spend more than a trillion dollars over the next five years in roads, water, communications, power, and other infrastructure to cope with rapidly expanding cities, increasing populations, and the growing demands of the private sector, says a new study released here today by the Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), and the World Bank.

Government and private investment in infrastructure has been vital to growth in East Asia, providing the regional and international links for trade, and connecting rural and urban areas to help share the benefits of rapid growth. After the economic crisis of the late 1990s, private investment in infrastructure dropped off for countries like Indonesia and the Philippines, resulting in a serious infrastructure gap after years of little or no investment. Poorer countries in the region like Lao PDR and Cambodia continue to attract little or no private infrastructure funds.
Now, developing countries in East Asia[1] face a massive infrastructure funding challenge. The study estimates that the 21 countries covered will need more than US$200 billion per year to fund new investment and maintenance of power and piped gas, transport, information and communications technology, and water and sanitation systems. China is expected to require 80 percent of the total investment. A more active citizenry across the region is also demanding better services, including rural roads and bridges to access markets, and clean water and sanitation services.

Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure, the first joint study by ADB, JBIC, and the World Bank, notes that companies investing in infrastructure, both inside and outside of the region, say they are keen to invest where government policies and regulations are predictable. The study is based on extensive regional consultations with government officials, private investors, NGOs, academics and development partners. In addition, in-depth interviews with officials from 48 companies from both inside and outside of the region were conducted to gauge the level of interest in infrastructure investment and to identify what criteria companies use when deciding where to invest. Among the constraints to investment, the companies cited the lack of enforcement of contracts, inconsistencies in regulations and in the courts, and corruption.

Governments clearly have significant incentives for improving their investment climates and making sure that reliable public policies are in place to attract the right kind of investment, said ADB Vice President Geert van der Linden. In the past, infrastructure has been a key driver of economic growth and for reducing poverty. Getting the policies right is clearly going to be a priority for countries in the region to attract the private funds needed to promote economic growth and to share the benefits of that growth with poorer groups.

This is particularly important as the region is increasingly interconnected through supply chain production networks and expanding cross-border trade.

"In order to continue the growth trend, East Asian countries must keep up with the demands of companies which need energy, reliable logisticslinks, and other serviceas part of investment climates, said JBIC Governor Kyosuke Shinozawa. Basic infrastructure service, such as water and sanitation as well as transportation services, for people particularly for the poor, needs to be provided for achieving Millennium Development Goals.

Although the private sector will provide a portion of the financing, and public-private partnerships will also be critical, the public sector itself also has an important role to play where private financing is insufficient, unavailable, or too expensive, particularly in the smaller countries. The emphasis must be on selecting the right investments and putting in place the right institutional and policy structures to make them worthwhile.

Recently, infrastructure provision through development aid has been reaffirmed as concept covering not only construction of physical infrastructure facilities, but also service provision through the facilities, said Kiyoto Ido, Director-General, International Bureau, Ministry of Finance, Japan. In IDA 14 Replenishment meetings, the Japanese government strongly insisted that economic growth is a prerequisite for poverty reduction and that infrastructure provides a basis for expanding opportunities for economic growth and poverty reduction. Consequently, IDA 14 Deputies' Report states the necessity of significant increase of spending for assisting infrastructure provision.

The three institutions supporting this study intend to play a major role in supporting its findings and in helping countries meet their growing infrastructure and institutional needs.

Over the course of our consultations, people we talked with emphasized the long-term nature of infrastructure development, a process which requires dedicated and reliable partners, said Jemal-ud-din Kassum, the World Bank's Regional Vice President for East Asia and Pacific. Although official lenders and donorsprovide a small fraction of the financing in this sectorcompared to government's own budget and private investment, usually for more complex projects or new approaches, the organizations responsible for this study are contemplatingstepping up our engagement, both in terms of the funds we provide and the scope of the projects we support. It is critical that we seize this opportunity to contribute to the region's ability to reduce poverty, expand opportunities, and share the benefits of future growth.

Click Here To Download Report

Read more!(Selengkapnya)

Council makes a stink about septic tank deal with Malaysian firm

Source: The Jakarta Post

Damar Harsanto, The Jakarta Post/Jakarta

The City Council's commission D on development affairs has sharply criticized city-owned sewerage company PD PAL Jaya for entering into an agreement with Malaysian firm Pembinaan Jayabumi (PJS) for a sewage management project without obtaining the council's consent.

"PD PAL failed to notify us of the joint venture deal, despite the fact that the venture will certainly have a great effect on all Jakarta residents," the commission's deputy chairman Muhayar Rustamuddin said in a hearing with PD PAL Jaya's board of directors.

"What we fear is that the joint venture gives no advantage at all in terms of sewage treatment technology, as has previously happened with a similar sewage project in Setiabudi, South Jakarta," said Muhayar of the Prosperous Justice Party.

The Setiabudi sewage plant that was built in 1986 by the Ministry of Public Works in cooperation with the World Bank failed to treat raw sewage properly, with most of it running untreated into the West Flood Canal in front of the plant.

Similarly, commission chairman Sayogo Hendrosubroto also questioned the reasons behind the decision to adopt Malaysian septic tank technology and involve a Malaysian firm in such a large scale project affecting all Jakarta residents.

"It's simply humiliating. Don't we have simple septic tank technology here? Why do we need to import it from Malaysia, which of course, will be much more expensive than similar technology made by Indonesian experts?" Sayogo queried.

The Jakarta administration has decided to require that all residents wanting to build new houses equip them with the Malaysian designed septic tanks. It was claimed that the new septic tanks would help curb contamination of groundwaters and rivers with untreated waste, as currently happens using conventional septic tank systems.

The City Environmental Management Agency (BPLHD) has said that it was urgent that city residents install better septic tanks given reports of high levels of Escherichia coli bacteria in all of the city's 13 rivers.

The bacteria comes from human feces and can cause diarrheal diseases, and has now contaminated 80 percent of shallow groundwater wells in the city.

PD PAL Jaya and PJS have established a joint venture company, called PT Jayabumi Utama, to manufacture 4,000 units of the tanks for households this year.

The tanks will be sold for between Rp 4 million and Rp 5 million each, depending on size.

PAL Jaya president director Pudjo Prihadi Santoso said that the administration would take a 20 percent equity share in the project totaling about $1 million.

Read more!(Selengkapnya)

Utang PDAM Perlu untuk Dikonversi (PDAM Debt Needs To Be Converted)

Source: Kompas



Palembang, Kompas - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia akan memperjuangkan konversi utang Perusahaan Daerah Air Minum di semua pemerintah kota, dari utang menjadi penyertaan modal pemerintah pusat. Konversi diperlukan agar keuntungan PDAM dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan hanya membayar utang.

Itu dikatakan Direktur Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Sarimun Hadisaputra, Rabu (16/3), di sela-sela pembukaan Rapat Teknis Apeksi untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretaris Daerah, di Palembang. Utang PDAM yang relatif besar dinilai telah membelenggu badan usaha milik daerah (BUMD) itu dan sudah dikeluhkan banyak pemerintah kota (pemkot).

Menurut Sarimun, utang PDAM yang miliaran rupiah adalah warisan masa lalu yang sangat menghambat perluasan jangkauan pelayanan. Keuntungan PDAM yang tidak terlalu besar hampir habis tersedot untuk membayar utang. Akibatnya, hampir semua PDAM di berbagai kota belum dapat melayani 60 persen penduduk.

English Translation

Palembang, Kompas - all the Indonesian Association of the Government of the City will fight for the conversion of the debt of the Company of the Area of the Drinking Water in all the governments of the city, from the debt to participation of capital of the government of the centre. The conversion was needed so that the PDAM profit could be used to increase the quality of the service, not only paid the debt.

That was said by Director Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Sarimun Hadisaputra, Wednesday (16/3), in Technical Apeksi gaps of the Meeting opening for the Body and the Secretary of the Area of Planning of the Development of the Area, in Palembang. The PDAM debt that relatively big considered to shackle the company of property of the area (BUMD) that and has been complained about by many governments of the city (pemkot).

According to Sarimun, the PDAM debt that billions rupiah was the past inheritance that really hindered the expansion of the range of the service. The PDAM profit that was not too big almost completely was consumed to pay the debt. As a result, almost all PDAM in various cities not yet could served 60 percent the inhabitants.

Padahal, Indonesia sudah menandatangani perjanjian Millennium Development Global di Johannesburg, Afrika Selatan, untuk menyediakan air bersih bagi 80 persen penduduk pada tahun 2015.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, utang PDAM Tirta Musi Palembang kepada pemerintah pusat membengkak dari Rp 190,79 miliar (tahun 1974) menjadi Rp 288,31 miliar (2005). Jumlah ini jauh lebih besar daripada utang Pemkot Palembang kepada pemerintah pusat yang mencapai Rp 58,2 miliar.

Menurut dia, besarnya utang disebabkan oleh bunga yang sangat tinggi, yaitu 9-11,5 persen per tahun. Ini lebih besar daripada bunga utang luar negeri yang 1-2,5 persen per tahun. Ia menambahkan, PDAM Tirta Musi belum bisa menaikkan harga karena akan membebani masyarakat.

Menurut Santana, selain mengonversi utang, pemerintah pusat juga perlu menghapuskan bunga utang dan biaya-biaya serta denda administrasi agar BUMD itu dapat menjadi perusahaan yang sehat.

Read more!(Selengkapnya)

New houses required to install plastic septic tanks

Source: The Jakarta Post

Damar Harsanto, The Jakarta Post, Jakarta

The city administration will require all Jakarta residents wanting to build new houses to install fiber-reinforced plastic septic tanks, as part of measures to curb contamination of groundwater and rivers with untreated waste.

"We will require all residents applying for building permits to equip their new houses with these modified septic tanks," Governor Sutiyoso said, after witnessing a signing ceremony marking the establishment of PT PAL Jayabumi Utama, a joint venture company owned by city sewage firm PD PAL Jaya, Malaysian firm Pembinaan Jayabumi (PJS) Berhard, and local partner PT Kandiyasa Dirgatama.

Sutiyoso said the administration decided to adopt the Malaysian technology, which uses a septic tank made of fiber-reinforced plastic, in order to reduce pollution levels from sewage because the technology was "more affordable than building a costly piped sewerage system."

Three years ago, the city administration planned to build deep tunnels and pipes connecting all houses in the capital, but later dropped the project because of the extremely high cost, over Rp 50 trillion (US$5.3 billion).

PT PAL Jayabumi Utama, the joint venture company, would produce septic tanks at its plant at the Jababeka industrial estate in Bekasi, West Java. The tanks would be sold for between Rp 4 million to Rp 5 million per unit, depending on size.

PAL Jaya president director Pudjo Prihadi Santoso said that the administration would be taking a 20 percent share in the US$4 million project.

"Hopefully, we will be able to produce at least 4,000 units of septic tanks for households this year," Pudjo said.

Aside from septic tanks for households, the company will also produce community septic tanks that can be shared by more than 50 houses.

Jakarta is apparently in urgent need of better septic tanks. The City Environmental Management Agency (BPLHD) reported that only 39 percent of current septic tanks used by residents can properly neutralize untreated sewage. Also, most of them only process human waste, leaving other waste waters, such as bathing and washing water, to run into the city's drainage system and ending up in the city's rivers.

The agency has repeatedly found high levels of E. coli bacteria in all of the city's 13 rivers.

The bacteria, which comes from human feces and can cause gastrointestinal diseases, has seeped through from septic tanks and has contaminated 80 percent of shallow groundwater wells in the city.

The agency's data shows that Jakarta's population of some 12 million people produces no less than 1.5 billion liters of sewage per day.

"Unfortunately, our sewage treatment plants only handle two percent of total sewage," Sutiyoso said.

Pembinaan Jayabumi Berhad said earlier that the new septic tanks would reduce pollution levels from sewage to 50 biological oxygen demand (BOD), from the 75 to 85 BOD of conventional tanks. It said that the tanks would be equipped with plastic foam that would act as a filter as well as being a hotbed for decomposing bacteria.

Read more!(Selengkapnya)

PDAM Akan Naikkan Tarif (PDAM will raise the tariff)

Source: Suara Merdeka

BALAI KOTA- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi pengaruh pada biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang. Oleh karena itu, perusahaan tersebut berencana merasionalisasi tarif langganan air bersih yang disuplai oleh perusahaan daerah itu.

Hal itu dijelaskan Direktur Utama PDAM Ir Agus Sutyoso MSc, setelah rapat dengan Komisi B DPRD , Selasa (15/3). ''Langkah rasionalisasi ini jangan diartikan dengan menaikkan tarif,'' tegasnya.

English Translation

BALAI KOTA- the Price Increase of the oil fuel (BBM) gave the influence to the operational cost of the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) the Semarang City. Therefore, this company planned to rationalise the clean tariff of the water customer that was supplied by the regional company.

That was explained the Managing Director PDAM Ir Agus Sutyoso MSc, after being close to the B DPRD Commission, on Tuesday (15/3). 'This step in the rationalisation should be not interpreted by raising the tariff,' he stressed.

Rasionalisasi tarif air bersih itu akan dikaji selama dua bulan. Hasilnya akan disampaikan kepada DPRD, komisaris, dan badan pengawas PDAM.

Dia mengakui, dampak dari kenaikan harga BBM itu secara tidak langsung menyebabkan harga infrastruktur terkait proses produksi air PDAM juga mengalami kenaikan. ''Langkah merasionalisasi tarif itu juga didasari prediksi-prediksi kondisi keuangan PDAM sebelum ada kenaikan harga BBM. ''

Anggota Komisi B Yearzy Herdian mengemukakan, pihaknya belum terlalu jauh membahas rencana PDAM tersebut. Hingga kemarin Komisi B belum bersikap, karena pembahasan dengan PDAM belum sejauh itu. ''Yang jelas, kenaikan harga BBM sudah sangat memberatkan rakyat,'' kata dia.

Namun dia mengemukakan, apabila PDAM ingin merasionalisasi tarif air bersih, sebaiknya disesuaikan dengan golongan pelanggannya.

''Mengapa setelah ada keinginan merasionalisasi tarif, PDAM membuat usulan anggaran pada pos Biaya Rupa-Rupa sebesar Rp 3,2 miliar? Ada sepuluh item di pos itu namun masing-masing item itu tidak dijelaskan secara detail penggunaannya.''

Misalnya, sepuluh item itu yakni biaya pegawai, biaya hubungan langganan, pengolahan air. Ada lagi usulan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar untuk insentif kesejahteraan pegawai, dan biaya hubungan hankam Rp 273 juta, biaya perjalanan dinas dan karya wisata sebesar Rp 500 juta. ''Itu semua akan dianggarkan 2005,'' tutur dia.

Read more!(Selengkapnya)

Bogor to increase water rates

Source: The Jakarta Post




Bogor: Residents of Bogor and Depok, both in West Java, will have to dig deeper into their pockets in order to keep clean water running in their houses, with water company PDAM Tirta Kahuripan planning to raise tariffs following the fuel price rises.

Arguing that the recent fuel price hike increased the cost of production of clean water, PDAM Tirta Kahuripan Director Herry Suprapto said the increase was needed to ensure a steady supply of water.

"The tariff increase is going to be implemented in June. As of now the regental administration is still discussing it. The fuel hike has affected the production cost of water," he said.

Herry said the planned increase was also expected to cover subsidies given to low-income subscribers.

Of its 91,000 customers, over 57,000 of them came from low-income families. The company plans to add another 34,000 customers in 2005.

The government increased fuel prices by an average 29 percent on March 1, but has instituted a program of health and education subsidies for the nations's poorest citizens.

Herry did not say how much he wanted the water tariff to increase, saying only that his company paid out subsidies worth Rp 7 billion (US$760,000) per year

Tirta Kahuripan also wanted to increase water volume to 400 liters per second in some parts of West Java. The current volume in Depok was only 200 liters per second, in Cibinong 100 liters, and in Gunung Putri 100 liters.

The company takes its water from sources that include rivers, springs and groundwater wells.

Tirta Kahuripan currently produces a total of 2,026 liters per second coming from 11 river installations, 10 spring water installations and eight groundwater wells.

According to Herry, the limited supply of water has affected consumers living far from the company's installations. "The company cannot supply them water 24 hours a day," said Herry.

According to the company's records, only 95 percent of its consumers have running water 24 hours a day. In Depok, of its 1,100,000 residents, less than a quarter have access to clean water.

"We have limited supply of water from natural sources, while the number of consumers is increasing," Herry said.

He also said residents of Bogor and those in the districts of Jonggol, Cariu, Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea, Kedunghalang, Parung Panjang, Ciomas, and Kemang, have difficulties in getting clean water during the dry season, which runs from April to October.

Read more!(Selengkapnya)

Air Baku Berlumpur, 4 Hari Leding Mampat (4 Days of Muddy Water)

Source: Kompas

Jakarta, Kompas - Warga di Jakarta Utara, khususnya di daerah Pluit Timur, Pluit Barat, hingga Muara Karang, mengeluhkan mampatnya keran- keran air di rumah mereka sejak empat hari lalu. Meski pengatur aliran air sudah diputar maksimal, air tetap tak mengucur. Akibatnya, warga harus mengirit air.

Pada hari keempat, Selasa (8/3), air tetap tidak mengalir, sementara persediaan air tinggal tersisa sedikit sehingga warga makin khawatir. Apalagi, kebanyakan warga tidak mempunyai sumur sehingga terpaksa membeli air bersih dari penjual air dorongan.

English Translation

Jakarta, Kompas - the Citizen in North Jakarta, especially in the East area of the whistle, the West whistle, as far as the Estuary of Coral, complain about solid him the tap- the water tap in their house since the last four days. Although the organiser of the water current has been turned maximal, water continued to not gush. As a result, the citizen must save water.

In the fourth day, Tuesday (8/3), water continued to be not flowing, while water supplies were kept remaining a little so as the citizen increasingly worried. Moreover, most citizens did not have the well so as to be forced to buy clean water from the seller of urging water.

"Namun, hari ini penjual dorongan juga sudah tak ada lagi, mungkin karena sangat laris. Saya sendiri belum sampai membeli air dorongan karena air di penampungan benar-benar kami irit. Kalau terpaksa sekali, bisa jadi air mineral dipakai untuk mandi," papar Ny Halim, warga RT 04 RW 06 di kompleks perumahan di Pluit Timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurut dia, banyak tetangganya yang sudah membeli air dorongan dan kemarin kebingungan karena tidak ada lagi penjual air yang lewat.

"Saya lalu menelepon Kantor PAM di Muara Karang, tetapi dioper ke pusat. Petugas di PAM pusat mengatakan, saat ini sedang tak ada produksi. Lha saya kan bingung. Saya tanya mengapa, tetapi mereka tidak menjawab. Kalau enggak ada air, ya repot sekali, karena itu kebutuhan vital," tutur Ny Halim.

Warga di Pluit dan Muara Karang selama ini berlangganan air dari PT PAM Lyonnaise Jaya. Tak hanya di Pluit, di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, aliran air juga tidak selancar biasanya. Ny Tun, warga RW 05 Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengatakan, aliran air sangat kecil meski masih tetap lancar. Dia berlangganan air bersih dari rekanan PDAM DKI Jakarta lainnya, PT Thames PAM Jaya.

Direktur Hubungan Institusi PT PAM Lyonnaise Jaya Kumala Siregar menjelaskan, banjir di Kalimalang menyebabkan air baku yang akan diolah menjadi air bersih banyak mengandung lumpur.

Tingkat kekeruhan air yang masuk ke tempat pengolahan air minum di Pejompongan dan Cawang mencapai 8.000 Ntu. Padahal, batas normal kekeruhan air yang diizinkan hanya 600-800 Ntu.

Akibatnya, air baku yang masuk harus diendapkan terlebih dahulu sebelum diolah. Kumala mengatakan, air baku yang keruh menyebabkan produksi air menurun 20-30 persen.

"Gangguan di tempat pengolahan air menyebabkan sebagian wilayah tak mendapat distribusi air," ungkap Kumala.

Read more!(Selengkapnya)

Tarif PDAM Bogor akan Naik (Tariff of PDAM Bogor will rise)

Source: Media Indonesia




BOGOR--MIOL: Mulai Juni mendatang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berencana menaikkan tarif penjualan air. Kenaikkan tarif itu menyesuaikan dengan kenaikkan harga BBM yang sangat mempengaruhi biaya produksi air.

Direktur Umum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Herry Soeprapto kepada wartawan, Rabu (9/3). Selain para pelanggan air di Kabupaten Bogor, kenaikkan tarif ini juga akan dirasakan oleh para pelanggan di Depok. Sebab, pasokan air bersih di wilayah tersebut juga disuplai oleh PDAM Kabupaten Bogor.

“Meski kini masih dalam pembahasan di legislatif (DPRD Kabupaten Bogor), namun dipastikan kenaikkan tarif baru ini berlaku mulai Juni mendatang,” tutur Herry di ruang kerjanya.

English Translation

Bogor -- MIOL: from this coming June the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) Water Kahuripan the Bogor Regency planned to raise the tariff of the sale of water. Increasing the tariff adapted with increasing the BBM price that really affected the cost of the production of water.

Director Umum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Herry Soeprapto to the reporter, Wednesday (9/3). Apart from the water customers in the Bogor Regency, in this tariff will also be felt by the customers in Depok. Because, clean water supplies in this territory also was supplied by PDAM the Bogor Regency.

“Meski currently still in discussions in legislative (DPRD the Bogor Regency), but was ascertained increasing this new tariff was current from June mendatang,” said Herry in his office.

Kenaikkan tarif PDAM, menurut Herry, bukan saja dipengaruhi oleh kenaikkan BBM, namun dipengaruhi juga dengan biaya subsidi untuk para pelanggan air bersih untuk rumah sederhana. Ditambah juga, para pelanggan golongan sosial.

“Anggaran biayanya mencapai Rp 7 milyar lebih,” jelasnya.

Herry memaparkan, jumlah pelanggan air bersih untuk golongan rumah sederhana

di Kabupaten Bogor dan Depok, kini mencapai 57.169 satuan langgan (sl) dari 91.000 pelanggan PDAM Kabupaten Bogor. Kebijakan itu juga nantinya akan dialokasikan bagi pengembangan pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Peningkatan pelayanan itu akan melalui proyek Metropolitan Botabek, juga diikuti dengan penambahan kapasitas air sebanyak 400 liter/detik. Jumlah kapasitas air itu terdiri dari 200 liter di Kota Depok, 100 liter di Cibinong, dan 100 liter di Gunungputri.

Herry mengharapkan dengan adanya program pengembangan itu, akan ada

penambahan sambungan pelanggan sebanyak 34.000 unit, yang berarti PDAM bisa menambah pelayanan air bersih untuk 204 ribu jiwa. Dengan begitu, perusahaan air ini bisa meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat sebesar 15,35 persen.

Sumber air bakunya, PDAM akan menggunakan air permukaan (sungai), mata air, dan sumur bor. Saat ini kapasitas terpasang sudah terealisasi sebesar 2.026,5 liter per detik, terdiri dari 11 instalasi pengolahan lengkap sebesar 1.130 liter/detik yang bersumber dari air permukaan sungai, 10 instalasi pengolahan air sebesar 777.5 liter/detik bersumber dari mata air, dan sisanya 8 instalasi pengolahan dengan total kapasitaas

119 liter/detik bersumber dari sumur bor.

Herry juga mengatakan warga pelanggan PDAM Kabupaten Bogor tidak perlu

khawatir dengan kualitas air yang diolahnya. Ia menegaskan, air yang diolah itu telah memenuhi standar kualias air bersih sesuai Peraturan Menkes RI No 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih. Dan secara bertahap akan ditingkatkan sesuai standar peraturan Menkes No 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.

Namun Herry mengakui pihaknya masih menemukan kendala pelayanan selama ini. Kondisi geografis salah satu kendala itu. “Dengan kondisi para pelanggan yang tersebar luas dan terbatasnya persediaan air baku, sebagai penyebab utamanya, sehingga berpengaruh terhadap penyuplaian air kepada setiap pelanggan, terutama para pelanggan yang jaraknya jauh,” katanya. Para pelanggan yang dipengaruhi kondisi geografis itu layanan airnya tidak bisa terlayani selama 24 jam.

Menurut data, baru 95 pelanggan saja yang bisa terlayani airnya selama 24 jam. Sisanya hanya lima persen saja atau sekitar 4.550

pelanggan belum mendapat pengaliran air selama 24 jam. Sedangkan data para pelanggan air bersih di Kota Depok, PDAM Kabupaten Bogor

telah mencatat ada sebanyak 244.482 jiwa dari 1.104.203 total penduduk Kota Depok yang sudah terlayani air bersih. Dengan kapasitas air produksi terpasang adalah 635 liter per detik dari total kapasitas air terpasang 2.026 liter perdetik atau sekitar 31,33 persen.

Kondisi yang paling terasa jika masuk musim kemarau. Wilayah para pelanggan yang akan kesulitan mendapat pelayanan air bersih mencakup sembilan kecamatan yaitu

Jonggol, Cariu, Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea, Kedunghalang, Parung Panjang, Ciomas, dan Kemang.

Sedangkan pelayanan di Kota Depok dari PDAM Kabupaten Bogor, hingga kini tercatat telah terlayani sebanyak 244.482 jiwa dari 1.104.203 jiwa penduduk Kota Depok.

Read more!(Selengkapnya)

Flooding in Jakarta

Source: The Jakarta Post

STRANDED IN FLOOD: Two people sit on a roof as two girls play in the water that surrounds their homes in Kampung Pulo, East Jakarta. Thousands of houses in much of low-lying East Jakarta were flooded on Sunday following a few days of heavy rain. (JP/P.J. Leo)

OVERWHELMING BUSINESS: The owners of building material shops on Jl. Jatinegara Barat, get ready to close. The Ciliwung River has breached its banks and started to flood the area. Continuous heavy rain since Saturday afternoon had swamped many parts of the capital on Sunday, forcing more than 650 families to take shelter and the police to close several roads and re-direct traffic. (JP/P.J. Leo)

Read more!(Selengkapnya)

Ditenderkan 15 Proyek Infrastruktur (15 Infrastructure Projects Tendered)

Source: Kompas



Jakarta, Kompas - Sebanyak 15 proyek infrastruktur yang akan dibiayai sektor swasta mulai ditenderkan pada bulan Maret ini. Hal ini merupakan kelanjutan dari hasil Pertemuan Infrastruktur Indonesia (Infrastructure Summit) yang diselenggarakan bulan Januari lalu di Jakarta.

Demikian penjelasan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengenai hasil pembicaraan rapat koordinasi terbatas (rakortas) soal infrastruktur di Jakarta, Kamis (3/3).

Turut hadir dalam rakortas, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa.

"Hasil rakortas tadi, ada banyak kemajuan dari proyek-proyek infrastruktur yang kita buat. Kami akan mengawasi, termasuk membuat peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang mengatur soal pembangunan infrastruktur ini," kata Aburizal.

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan 11 dari 14 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Tiga rancangan peraturan pemerintah yang belum tuntas itu masih diselesaikan Departemen Perhubungan.

"Dari 15 proyek tersebut, enam merupakan proyek jalan tol, dua proyek pipanisasi gas, dua proyek di sektor perminyakan, dua proyek air minum, dua proyek pelabuhan udara, dan satu proyek pelabuhan laut. Semuanya dibiayai swasta, tidak ada biaya dari pemerintah. Pemerintah akan lebih fokus pada proyek infrastruktur dasar dan pedesaan," kata Aburizal.

English Translation

Jakarta, Kompas - As Many As 15 infrastructure projects that will be financed by the private sector began to be tendered to this March. This was continuation of Indonesian results of the Meeting of the Infrastructure (Infrastructure Summit) that was held last January in Jakarta.

Was like this the explanation Coordinating Minister Perekonomian Aburizal Bakrie concerning limited results of discussions of the meeting of the co-ordination (rakortas) the matter of the infrastructure in Jakarta, Thursday (3/3).

Take part in being present in rakortas, Finance Minister Jusuf Anwar, Minister Energi and Purnomo Yusgiantoro Mineral resources, Minister of State Perencanaan Pembangunan Nasional/the Bappenas Sri Mulyani Indrawati Head, and Transport Minister Hatta Rajasa.

"Results rakortas earlier, there were many progress from infrastructure projects that we for." We will supervise, including making the presidential regulation and the government regulation that arranged this matter of the development of the infrastructure, said Aburizal.

At this time the government resolved 11 from 14 government regulation plans and the presidential regulation that were related to the development of the infrastructure.
Three government regulation plans that was not yet complete that still was completed by the Department of communications.

"From 15 projects, six was the toll road project, two projects pipanisasi gas, two projects in the sector perminyakan, two drinking water projects, two airport projects, and one seaport project." All of them were financed by private enterprise, there was no cost from the government. The government would more the focus in the project and rural areas of the infrastructure of the foundation, said Aburizal.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan proyek akan ada beberapa tahapan, yaitu prakualifikasi, tender, penandatanganan kontrak, pengumpulan dana (financial closing), lalu pembangunan. "Kita harapkan, untuk proyek jalan tol dananya sudah tersedia pada akhir tahun ini sehingga awal tahun 2006 sudah bisa dilakukan pembangunannya. Untuk proyek lainnya diharapkan dananya sudah siap pada pertengahan tahun depan," katanya.

Pada Pertemuan Infrastruktur Indonesia yang lalu ditawarkan 91 proyek senilai 22 miliar dollar AS. Pertemuan Infrastruktur Indonesia dilakukan untuk mencari sumber pembiayaan yang dapat menutupi kebutuhan dana yang tidak terpenuhi oleh dana pemerintah dan domestik.

Kebutuhan dana untuk membangun seluruh infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 1.305 triliun. Sementara kemampuan pemerintah dan kalangan perbankan, asuransi, dana pensiun, serta dana reksa dana domestik hanya mampu menyumbang Rp 495 triliun atau 38 persen dari seluruh kebutuhan dana yang ada. Sisanya dana sebesar Rp 810 triliun harus mencari sumber dana dari pengusaha swasta domestik maupun luar negeri.

Read more!(Selengkapnya)

Restrukturisasi PDAM Bisa Gandeng Perusahaan Asing (Restructure PDAM with Foreign Company)

Source: Media Indonesia



Penulis: Windy Diah Indriatari

JAKARTA--MIOL: Restrukturisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak harus dengan bantuan langsung dari pemerintah. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asing untuk membentuk perusahaan patungan investasi PDAM.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution mengatakan hal itu kepada wartawan, di Jakarata, Sabtu.

Menurut Mulia, perusahaan patungan yang dibentuk nantinya akan melakukan investasi dalam penyediaan prasarana PDAM. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus membuat perjanjian yang jelas, khususnya mengenai pembagian kepemilikan.

English Translation

Jakarta -- MIOL: the Restructuring of the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) must not with direct help from the government. The regional government could co-operate with the foreign company to form the PDAM investment joint venture.

Director General Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution said that to the reporter, in Jakarata, on Saturday.

According to Noble, the joint venture that will be formed eventually will do investment in the provisions of the infrastructure PDAM. In This Case, the two sides must make the clear agreement, especially concerning the distribution of ownership.


Pembentukan perusahaan patungan, kata Mulia, telah mulai dilaksanakan pemda Provinsi Papua, untuk investasi prasaran di beberapa PDAM seperti wilayah Kabupaten Sorong. Pemda Papua bekerjasama dengan perusahaan

asal Belanda untuk membentuk perusahaan patungan tersebut.

"Perusahaan yang mereka bentuk sifatnya tentu juga untuk mendukung beberapa sektor yang mereka anggap prioritas untuk dibantu. Itu tidakperlu melalui APBN," jelasnya.

Terkait rencana restrukturisasi PDAM melalui penghapusan utang, Mulia mengatakan pihaknya sedang membahas lebih lanjut rencana restrukturisasi yang diajukan PDAM. Depkeu telah menerima 148 usulan restrukturisasi utang PDAM, dan telah diinventarisasi sebanyak 30 usulan PDAM yang persyaratan dokumennya dinilai mendekati lengkap.

Mulia mengungkapkan, restrukturisasi utang PDAM kemungkinan akan memperoleh dukungan dari Bank Dunia.

"Itu misalnya untuk membantu Bengkulu, Jambi, Makassar. Tapi untuk Makassar masih kita lihat dulu apakah memenuhi syarat karena Makassar kan baru direstrukturisasi. Kita harapkan tahun ini terlaksana. Nanti kita usulkan dalam revisi APBN," ujarnya.

Menurut Mulia, restrukturisasi utang PDAM akan ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan menghapus utang PDAM, atau kedua, memperpanjang masa jatuh tempo utang melalui penjadwalan ulang. Bila PDAM yang bersangkutan dinilai masih mampu maka cara yang ditempuh adalah penjadwalan ulang.

Khusus untuk penghapusan utang, Mulia menjelaskan, Depkeu masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan piutang. PP itu akan mengatur tata cara penghapusan piutang pemerintah dengan nilai hingga Rp100 miliar.

"PP-nya sudah disusun, tinggal menunggu keluar saja."

Menurut data Depkeu, secara keseluruhan tunggakan PDAM mencapai Rp2,64 triliun. Jumlah tersebut mencapai 53,13% pinjaman PDAM dari pemerintah. Tunggakan terbesar, menurut Mulia, terdapat di PDAM DKI Jakarta dan Tangerang dengan nilai total mencapai Rp1 triliun.

Dari 30 rencana restrukturisasi utang PDAM yang telah diinventarisasi, 20 PDAM mengajukan rencananya melalui Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum) dan 10 PDAM mengajukan langsung ke Depkeu.

Read more!(Selengkapnya)

Lemahnya Koordinasi Ancam Sumber Daya Air (Weak Coordination Threatens Water Resources)

Source: Kompas



Jakarta, Kompas - Sejak beberapa tahun lalu dunia mengisyaratkan bahwa ketersediaan air bagi penduduk bumi tidak sebanding dengan peningkatan permintaan. Di Indonesia, kondisi makin parah karena lemahnya koordinasi penanganan sumber daya air belum juga teratasi.

Padahal, jumlah lahan kritis semakin luas termasuk hilangnya kawasan tangkapan air, sedimentasi, dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Pencemaran air pun terus terjadi.

English Translation

Jakarta, Kompas - since several last year the world signalled that the availability of water for the incomparable inhabitants of the earth with the increase in the request. In Indonesia, the condition increasingly serious because the weakness of the co-ordination of the handling of water resources has not still been overcome.

In fact, the number of critical lands increasingly wide including the loss, the sedimentation, and river basin damage of the region of the arrest of water (DAS). Pollution of water then continued to happen.

Mengenai luasan lahan kritis, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 1990 menunjukkan, lahan kritis di Indonesia mencapai 13,2 juta hektar dan tahun 2004 naik menjadi 42,10 juta hektar. Sebanyak 60 DAS masuk prioritas pertama, 222 DAS prioritas kedua, dan 176 DAS prioritas ketiga.

"Penyebabnya adalah tidak adanya koordinasi yang tepat antarinstansi dan sektor-sektor yang berkepentingan," kata Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Dr Ir Edi Effendi Tedjakusuma MA dalam lokakarya "Pengelolaan Sumberdaya Air Berkelanjutan". Acara diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup kerja sama dengan LSM WaterFinns dari Finlandia di Jakarta, Rabu (2/3).

Pernyataan serupa diungkapkan Deputi Pelestarian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Sudariyono dan Kepala Sub-Direktorat Konservasi Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum M Ali. Menurut data PU, sejumlah waduk tingkat sedimentasinya berat, di antaranya Jatiluhur (Jawa Barat), Karangkates (Jawa Timur), Wonogiri (Jawa Tengah), dan Gragak di Bali.

Sedimentasi juga menimpa lima danau, masing-masing Tondano, Limboto, Tempe, Toba, dan Poso. Sebelas sungai tercatat tercemar berat limbah industri, rumah tangga, dan logam berat merkuri (Hg). "Pendayagunaan sumber daya air tidak diimbangi upaya konservasi. Ini butuh penanganan bersama," katanya.

b>Tidak dibahas

Peserta dari Yayasan Konservasi Borneo Gusti Anshari menyayangkan sisi lingkungan tidak dibahas secara memadai dalam acara kemarin.

Keberlanjutan sumber daya air, lanjut staf pengajar Universitas Tanjungpura itu, semestinya tidak hanya dikupas mengenai air minum dan dampaknya semata. "Harus ada pembahasan bagaimana upaya yang harus dilakukan terhadap lingkungan, demi keberlanjutan sumber daya air," katanya.

Akan tetapi, hingga acara berakhir, tidak ada rekomendasi bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antarkedua negara.

Read more!(Selengkapnya)

168 Juta Penduduk belum Dapat Akses Air Bersih, Indonesia akan Krisis Air pada 2025 (No Clean Water Access, Water Crisis by 2025)

Source: Media Indonesia



JAKARTA (Media): Sekitar 168 juta penduduk Indonesia (52-60%) belum mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Rendahnya akses mendapatkan air bersih ini disebabkan potensi sumber daya air di Indonesia cenderung menurun. Diperkirakan pada 2025 Indonesia mengalami krisis air.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sudariyono, usai membuka lokakarya Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan, kemarin di Jakarta. Menurut Sudariyono, bila manajemen pengadaan air bersih tidak dilakukan secara baik, maka Indonesia bisa menjadi negara rawan krisis air.

English Translation

Jakarta (Media): around 168 million Indonesian inhabitants (52-60%) did not yet get access against clean water and sanitation. The low level of access got this clean water as a result of the potential for water resources in Indonesia tended to descend. Estimated to 2025 Indonesia experienced the water crisis.

That was said by the Deputy of the Field of Conservation of the Environment of the Ministry of the Environment (KLH) Sudariyono, ended opened the Continuous workshop of the Management of Water resources, yesterday in Jakarta. According to Sudariyono, when the clean management of the procurement of water was not carried out well, then Indonesia could become the country of the danger of the water crisis.

Data KLH menyebutkan potensi sumber daya air di Indonesia diperkirakan 15.000 m3/kapita/tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari potensi rata-rata pasokan dunia yang hanya 8.000 m3/kapita/tahun. Pulau Jawa pada 1930 masih mampu memasok 4.700 m3/kapita/tahun. Tetapi saat ini potensinya tinggal sepertiga atau 1.500 m3/kapita/tahun.

''Diperkirakan pada 2020 total potensi semakin berkurang menjadi 1.200 m3/kapita/tahun. Hanya 35% dari potensi alami itu yang layak secara ekonomi untuk dikelola. Potensi ini jauh di bawah standar angka minimum yang ditetapkan PBB, yaitu 1.100 m3/kapita/tahun,'' jelasnya.

Lebih lanjut, Sudariyono mengatakan, permintaan air bersih pada 2015 untuk kebutuhan domestik diperkirakan 81 juta m3. Peningkatan permintaan air bersih telah terlihat sejak 2000, yaitu sebesar 6,7%. ''Angka tersebut belum termasuk kebutuhan air bersih untuk sektor pertanian yang mencapai 98% dari konsumsi air Indonesia. Kebutuhan akan air itu terus meningkat 6,67% per tahun sampai 2015.''

Sudariyono menjelaskan, permasalahan pengelolaan sumber daya air di Indonesia antara lain adanya fragmentasi pengelolaan air antarinstansi pemerintah dan sulitnya koordinasi. Pengelolaan sumber daya air, lanjutnya, masih berorientasi pada sisi penyediaan. Sementara pemakaian air cukup boros, karena kesadaran untuk menghemat sangat rendah di kalangan pelaku pertanian, industri maupun domestik.

Krisis air

Dalam kesempatan sama Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU Basuki Hadimuljono mengatakan, persediaan air di Indonesia sebetulnya cukup melimpah tetapi tidak merata di setiap wilayah. Keberadaan air di sepanjang tahun sangat dipengaruhi musim dan letak geografis, ''Ketersediaan air pada 17.508 pulau di Indonesia sangat variatif. Kondisi air melimpah di Indonesia bagian barat karena kaya air hujan dibandingkan Indonesia timur.''

Kendati demikian, lanjut Basuki, Pulau Jawa yang luasnya 7% dari daratan Indonesia memiliki potensi air tawar nasional sekitar 4,5%. ''Tetapi pulau Jawa harus menopang 65% jumlah penduduk Indonesia, sehingga daerah ini rawan tekanan penyediaan air. Ini perlu diwaspadai. Indeks Penggunaan Air (IPA), yaitu rasio antara kebutuhan dibanding ketersediaan alami di beberapa wilayah sungai di Jawa cukup tinggi,'' kata Basuki.

Semakin tinggi IPA di suatu wilayah, maka potensi konflik penggunaan air di wilayah hulu dan hilir, sektor industri maupun antarindividu akan meningkat tajam. Menurut Basuki, rendahnya akses pelayanan air bersih untuk masyarakat Indonesia dikarenakan adanya degradasi di berbagai sektor menyangkut keberadaan air bersih, ''Degradasi air akibat pertambangan, perambahan hutan, eksploitasi air, pencemaran dan peningkatan sedimentasi air di sungai bisa menyebabkan krisis air. Indonesia diperkirakan mengalami krisis air pada 2025,'' jelas Basuki.

Beberapa ahli air dari Finlandia yang hadir dalam lokakarya tersebut, di antaranya Markku Maunula, Division Manager Finnish Environment Institute mendesak dilakukannya manajemen pengelolaan air untuk mengatasi krisis air.

''Meskipun Finlandia memiliki pasokan air bersih cukup banyak karena memiliki lebih dari 200 danau air tawar dan sungai-sungai besar, pemerintah mengawasi betul penggunaan air bersih,'' kata Maunula.

Ia memberi contoh dalam penggunaan air bersih untuk minum, keperluan rumah tangga dan bisnis telah memiliki regulasi sendiri-sendiri. ''Untuk air minum kualitas air yang disediakan memenuhi syarat baku mutu air minum dan kesehatan. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga, toilet bisa menggunakan air limbah yang sudah didaur ulang. Sehingga penggunaan air bersih bisa dikendalikan.''

Sementara Timo Heinonen dari WaterFinns berbagi pengalaman mengenai bagaimana manajemen air dan sanitasi untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Menurutnya, manajemen air telah dimulai di Finlandia sejak 1800 an dengan sasaran masyarakat perkotaan. Saat ini terdapat kurang lebih 1.500 pusat pasokan air yang terbagi dalam skala besar, sedang dan kecil.

Pasokan air ini, kata Heinonen, dikelola oleh lembaga di bawah departemen atau perusahaan yang berkedudukan di kota.

''Sesuai dengan The Water Services Act maka masyarakat diwajibkan untuk peduli terhadap penghematan air dan membiasakan menggunakan air limbah untuk keperluan rumah tangga.''

Ia memberi contoh mencuci mobil, menyiram tanaman, air toilet dan keperluan rumah tangga lainnya bisa menggunakan air limbah. Contoh tersebut akan diupayakan dan dicoba di Indonesia melalui perjanjian kerja sama antara negara Finlandia dan Indonesia dalam membangun manajemen pengelolaan air.

Read more!(Selengkapnya)