Proyek Penyediaan Air Bersih di Cianjur Sarat dengan KKN (KKN in clean water project for Cianjur Sarat)

Source: Sinar Harapan

Ketua Follic Cianjur mengungkapkan, proyek penyediaan air bersih pedesaan yang dilaksanakan di 4 desa di wilayah Kec. Bojongpicung, Cianjur diduga tidak melalui proses lelang dan dalam pelaksanaannya diduga banyak melanggar ketentuan. Dijelaskan, diantara 4 proyek misalnya pekerjaan instalasi jaringan pipa air di Desa Haurwangi yang diduga direkayasa untuk paket pekerjaan sumur dalam. Hasil penelitian menunjukan pemasangan jaringan pipa itu memotong saluran di atas DAS yang sangat mengganggu aliran sungai yang pada akhirnya rentan dengan kerusakan.

English Translation

The chairman Follic Cianjur revealed, the clean project of the provisions of the water rural areas that was carried out in 4 villages in the Kec territory. Bojongpicung, Cianjur was expected not through the process of the auction and in his implementation was expected often violated the provisions. Explained, around 4 projects for example the work of the installation of the network of the water pipe in the Haurwangi Village that it was suspected was engineered for the package of the work of the well in. Results of the research menunjukan the fitting of the network of the pipe cut off the channel on the BANG that very annoying the river current that in the long run was susceptible to damage.

Read more!(Selengkapnya)

DPRD Usut Penjualan Pipa PDAM Rp 1,2 Miliar (DPRD investigates PDAM 1,2 Miliar Rp sale of pipe)

Source: Pikiran Rakyat

Teguh, ”Barang yang Telah Dijual Itu Tidak Layak Pakai”
BOGOR, (PR).-
Terkait tuduhan telah menggelapkan dana penjualan pipa bekas sebesar Rp 1,2 miliar, Dirut PDAM Kota Bogor Drs. H. Helmi Soetikno, M.M., usai rapat tertutup, Jumat (29/10) yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Jaenuri, membantah tuduhan telah menjual pipa bekas dan bukan bantuan pihak luar.

English Translation

Firm, ”Barang that was sold That was not Suitable Pakai”

Bogor, (PR).-
Related the charge embezzled the second-hand fund of the sale of the pipe of Rp 1,2 billion, the Managing Director PDAM the Bogor City Drs. H. Helmi Soetikno, M. M., after the meeting was closed, on Friday (29/10) that was led by the Chairman of the Commission of B DPRD of the City Bogor Jaenuri, denied the charge sold the second-hand pipe and not help of the outsider.

Helmi berkilah barang yang dijualnya itu tidak layak pakai dan itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan keluarnya SK Wali Kota No 028.45-272-1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang penghapusan barang inventaris dan penjualan barang persediaan PDAM Kota Bogor. Dan, penjualan tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan Pusat (BPKP).

"Pipa itu juga tidak dijual dalam bentuk per kilo sebab pipa besar yang ada lapisan semen sebanyak 250 ton," jelas Helmi.

Atas bantahan itu, Komisi B DPRD Kota Bogor belum puas dan masih menyisakan sejumlah pertanyaan atas penjualan pipa PDAM meskipun Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan itu telah menjelaskan proses penjualan pipa PDAM. Bahkan usai rapat, Sekretaris Komisi B Teguh Rihananto mengatakan penjelasan Dirut PDAM itu baru penjelasan awal.

"Hari ini kita akan tindak lanjuti dan penjelasan Dirut PDAM tadi (kemarin-red.) sebagai bahan awal melakukan penelitian," ujar Teguh usai rapat tertutup dengan PDAM, Jumat (29/10).

Bahkan, Senin (1/11) pekan mendatang, rencananya Komisi B melakukan peninjauan, seperti apa bentuk pipa yang dijual itu. "Kita tidak menduga macam-macam, tetapi tetap ditekankan bahwa pelepasan aset daerah itu apakah sesuai prosedur atau sesuai jumlahnya, akurat jenisnya, dan disampaikan ke kasnya. Makanya, harus dilakukan pembuktian," jelas anggota dari FPKS ini.

Teguh mengatakan Komisi B belum bisa mengambil sikap sekarang. Memang kondisi awal penjualan pipa itu dilakukan dan prosedurnya ada. Cuma secara implementasi belum dilihat. Termasuk dasar penjualan, kata Dirut PDAM, sesuai SK Wali Kota Tahun 1999 itu masih menjadi satu tanda tanya bagi Komisi Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Keberadaan SK Wali Kota Bogor itu harus dipertanyakan. Sebab, SK-nya sejak 1999 tetapi pelaksanaannya baru sekarang. Meskipun telah dijelaskan bahwa PDAM kesulitan dalam memasarkan sehingga baru terjual sekarang, itu juga harus dibuktikan.

Hal senada diungkapkan oleh Suherman, bahwa kasus penjualan pipa PDAM itu memang belum bisa diambil kesimpulan saat ini. Hari Senin pekan depan akan dilakukan pembuktian dan akan dirapatkan di komisi apakah perlu disampaikan di paripurna atau perlu dibuat pansus. "Jika ada temuan yang tidak bisa diselesaikan di komisi, akan disampaikan ke panmus. Terserah panmus apakah membentuk pansus atau menyerahkan ke komisi," ungkapnya.

Read more!(Selengkapnya)

Dikurangi, Pasokan Air ke Cirebon (Reduced water supplies to Cirebon)

Source: Pikiran Rakyat

KUNINGAN, (PR).-
Jumlah pasokan air baku yang selama ini diambil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon dari kawasan mata air Cipaniis Desa Paniis Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan ternyata jauh melampaui debit yang tercantum dalam Surat Izin Pengambilan Air (SIPA)-nya. Oleh karena itu, Pemkab Kuningan sebagai pihak yang mengeluarkan SIPA atas adanya pemanfaatan air dari Kuningan oleh PDAM Kota Cirebon itu kini telah memastikan untuk mengurangi pasokan air ke PDAM Kota Cirebon hingga mencapai batas yang diizinkan.

English Translation

KUNINGAN, (PR).-
The amount of standard water supplies that uptil now was taken by the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) the Cirebon City from the spring region Cipaniis the Village Paniis the Subdistrict Mandirancan the Kuningan Regency obviously far exceeded the debit that was included in the Permit of the Taking of the Water (SIPA) him. Therefore, Pemkab Kuningan as the team that issued upper SIPA of the existence of the utilisation of the water from Kuningan by PDAM the Cirebon City currently confirmed to reduce water supplies to PDAM the Cirebon City until achieving the limit that was permitted.

Temuan dan sikap tegas yang akan diambil Pemkab Kuningan itu dikemukakan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP) Kabupaten Kuningan Ir. Abdul Kodir saat dihubungi "PR" seusai meninjau desa-desa di sekitar mata air Cipaniis yang kini tengah mengalami krisis air bersih. Pernyataan yang sama juga dikemukakan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda yang turut melakukan peninjauan bersama DSDAP Kuningan, Senin (25/10).

Bupati Aang yang ditemui "PR" di ruang kerjanya, Kamis (28/10), maupun Abdul Kodir yang ditemui di tempat terpisah, menyebutkan debit air melampaui batas SIPA dari Paniis yang selama ini diambil dan dimanfaatkan sebagai air baku PDAM Kota Cirebon itu diketahui dari hasil pengukuran pihak konsultan di intake (daerah hulu) pipa PDAM Kota Cirebon di sekitar mata air Paniis, tanggal 23 Oktober 2004. Kegiatan pengukuran dari pihak konsultan itu, menurut keduanya, bahkan turut disaksikan pula oleh pejabat dari PDAM Kota Cirebon serta beberapa pejabat terkait dari Kabupaten Kuningan, termasuk di antaranya Kepala DSDAP Ir. Abdul Kodir. "Pengukuran debit di intake PDAM Kota Cirebon itu kami lakukan khusus untuk mengetahui berapa debit air dari Paniis sebenarnya yang selama ini diambil oleh PDAM Kota Cirebon," jelas Abdul Kodir.

Abdul Kodir didampingi Kabid Eksploitasi Sumber Daya Air dan Petambangan DSDAP Kuningan Uca Somantri, lebih lanjut menerangkan berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran pihak konsultan, PDAM Kota Cirebon selama ini mengambil air dari kawasan mata air Cipaniis melalui tiga saluran pipa dengan ukuran berbeda. Masing-masing jaringan pipa peninggalan Belanda berdiameter 400 mm dan 250 mm serta melalui pipa utama berdiameter 700 mm dari mata air penampung horizontal Cipaniis yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1982.

Hasilnya terukur, debit air yang secara konstan mengalir ke PDAM Kota Cirebon melalui tiga pipa penyalur tadi selama ini mencapai 1.045,2 liter per detik. Terdiri dari, sekira 75 liter per detik melalui pipa diameter 400 mm, 39 liter per detik melalui pipa berdiameter 250 mm, dan sekira 931,2 liter per detik melalui pipa berdiameter 700 mm.

Dalam SIPA terakhir yang dikeluarkan Pemkab Kuningan melalui DSDAP (dulu Kantor Sumber Daya Air dan Mineral - red.) Nomor 616/039/SDAM/2003 untuk PDAM Kota Cirebon yang berlaku dari 24 April 2003 sampai dengan 24 April 2005, PDAM Kota Cirebon hanya mengantongi SIPA atas pengambilan air dari sumur penampung mata air horizontal Paniis melalui pipa berdiameter 700 mm tadi, dengan debit sebesar 750 liter/detik.

Ambil sikap tegas

Oleh karena itu, Bupati Aang maupun Abdul Kodir menyatakan pihak Pemkab Kuningan terpaksa akan mengambil sikap tegas untuk mengurangi debit pasokan air dari Paniis ke PDAM Cirebon sesuai SIPA. Yaitu, dengan cara menutup total dua pipa peninggalan Belanda tanpa SIPA ukuran 400 mm dan 250 mm tadi serta mengurangi debit air di pipa ukuran 700 mm dengan cara mengeluarkan sebagian airnya pada bentangan pipa di sekitar Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan, untuk disalurkan dan dimanfaatakn penduduk Desa Nanggela dan sekitarnya yang hampir setiap musim kemarau dilanda krisis air bersih.

"Kami sebenarnya telah berkali-kali menyarankan PDAM Kota Cirebon supaya mengajukan pembuatan SIPA untuk pengambilan air yang melalui dua pipa peninggalan Belanda tadi, tetapi sampai sekarang tak kunjung dipenuhinya," ujar Abdul Kodir seraya menambahkan khusus untuk membatasi debit air dengan cara pengeluaran air di Desa Nanggela akan dilengkapi alat pengukur debit air (water meter).

Ditanya kapan rencana pengurangan debit air ke PDAM dengan cara tersebut dilaksanakan, Bupati Aang maupun Abdul Kodir menyebutkan hal itu sudah direncanakan bulat untuk dilaksanakan setelah Idulfitri mendatang. Ditanya lebih lanjut, secara eksplisit keduanya juga menyatakan tindakan yang akan dilakukan Pemkab Kuningan itu, selain untuk membatasi debit air sesuai SIPA, juga ada kaitannya dengan upaya dari pihak Pemkab Kuningan untuk mendapat kompensasi dari Pemkot Cirebon atas adanya pemanfaatan air dari wilayah Kuningan yang hingga kini tak kunjung mendapat sambutan positif dari Pemkot Cirebon.

Read more!(Selengkapnya)

Pemkot Harus Hentikan Eksploitasi Air Ciseupan (Kotamadya Government must stop the exploitation of Ciseupan Water)

Source: Pikiran Rakyat

FPDIP dan Anggota PAN Turun ke Lapangan

CIMAHI, (PR).-
DPRD Kota Cimahi mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi segera menghentikan eksploitasi air Danau Ciseupan untuk dijual ke pabrik-pabrik di Cimahi dan sekitarnya, yang menyebabkan kawasan Cibeber, Kec. Cimahi Selatan kekeringan. Selain itu oknum-oknum yang menjual air tersebut hendaknya ditindak tegas.

English Translation

FPDIP and the PAN Member descended to Lapangan

CIMAHI, (PR).-
DPRD the Cimahi City urged the Cimahi Service of the City Environment immediately to stop the Ciseupan exploitation of the Lake water to be sold to factories in Cimahi and surrounding area, that caused the Cibeber region, Kec. Cimahi South the drought. Moreover elements who sold this water preferably were had action taken against them firm.

Tuntutan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Cimahi Anthony S. Ch. Mandang dan anggotanya Achmad Gunawan dan Carolus Mahulete, serta Syamsurijal dari Partai Amanat Nasional, ketika melakukan survei ke Danau Ciseupan yang berada di RW 7 Kp. Ciseupan, Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis (28/10).

Jajaran Fraksi PDIP Kota Cimahi turun ke lapangan, guna menyikapi keresahan masyarakat di kawasan Cimahi Selatan, khususnya di wilayah Kel. Cibeber. Warga mengeluh sumur-sumur mereka kekeringan. Diduga, air permukaan tanah di sekitar Cibeber ikut tersedot akibat adanya aktivitas penyedotan air danau secara besar-besaran. Mengingat, lokasi permukiman warga Cibeber berada di atas permukaan danau.

"Saya mendesak Pemkot Cimahi segera melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengeksploitasian air Danau Ciseupan. Selain itu, pemerintah hendaknya segera bertindak cepat dalam menghentikan praktik eksploitasi air tersebut," ujar Carolus.

Sementara itu, Achmad Gunawan, mengatakan, Pemkot Cimahi tampaknya belum mengambil tindakan yang cepat dalam menyikapi eksploitasi air Ciseupan, yang mengakibatkan sejumlah daerah kekeringan. Terbukti, mereka masih saja membiarkan kegiatan pengambilan air yang kemudian dijual belikan ke pabrik-pabrik. Padahal, aktivitas penyedotan itu diketahui tidak mengantongi izin.

"Kami dari Fraksi PDIP mendesak Pemkot Cimahi segera bersikap tegas, karena masalah ini harus segera ditangani. Jangan sampai menunggu masyarakat demo," tegasnya.

Berdasarkan survei kemarin, Achmad dan Syamsurijal telah menemukan tujuh dari sembilan titik tempat penyedotan air Danau Ciseupan. Tangki-tangki air yang berkapasitas 5.000 liter pun tampak keluar masuk tempat itu untuk mengangkut air danau.

Sumur mengering

Sementara itu, di tempat lain yaitu di RW 1, RW 3, dan RW 9, anggota dewan mengaku menemukan sumur-sumur warga kekeringan sekalipun setelah digali dengan kedalaman 30 m.

Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Arlina K. Gumira, kepada "PR" mengatakan, bersama dengan dinas dan lembaga terkait serta Camat Cimahi Selatan tengah menangani permasalahan tersebut.

Bahkan lanjutnya, telah dibentuk tim untuk meneliti permasalahan di lapangan, di antaranya menghitung ritasi pengangkutan air danau ke pabrik-pabrik.

"Kami sedang menangani masalah ini. Tapi tolong bersabar karena masalah ini sedang kami kaji. Tentunya, kita semua ingin mencari win-win solution," akunya.

Read more!(Selengkapnya)

Warga Cibeber, Kembali Tuntut Wali Kota Cimahi (The Cibeber citizens demand action from the Cimahi Mayor)

Source:Pikiran Rakyat

Hentikan Aksi Penjual Air Ciseupan

CIMAHI, (PR).-
Sedikitnya seratus warga Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kembali menuntut Wali Kota Cimahi segera menghentikan pihak-pihak yang menjual air Danau Ciseupan ke pabrik-pabrik. Dampak yang dialami warga, sumur-sumur kekeringan diduga tidak mendapat resapan dari air danau yang permukaannya menyusut.

English Translation:

Stop the Ciseupan Action of the Seller of the Water

CIMAHI, (PR).-
At Least one hundred Kel citizens. Cibeber Kec. Cimahi South the Cimahi City, again demanded the Cimahi Mayor immediately stopped teams that sold the Ciseupan Lake water to factories. The impact that was experienced by the citizen, drought wells it was suspected did not receive the absorption from the lake water that his surface shrank.

Tuntutan tersebut disampaikan warga melalui surat yang ditandantangani oleh H. Endang Sukaryat, tokoh masyarakat RW 5 dan Ketua RT 6 RW 5 Kel. Cibeber Rahmat, ditujukan kepada Wali Kota Cimahi H.M. Itoc Tochija, Selasa (26/10). Surat itu pun dilampiri 127 tanda tangan warga dan Ketua LSM Forum Pemberdayaan Mayarakat (FPM) H. Barkah Setiawan.

Warga mengutarakan, penyusutan air bawah tanah diduga sebagai dampak eksploitasi air Danau Ciseupan yang berada di RW 7 Kel. Cibeber, tepatnya berada di bawah lokasi permukiman warga RW 5 dan sekitarnya. Apalagi, tahun ini penjualan air Ciseupan oleh kelompok tertentu ke pabrik-pabrik dirasakan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan suplai air PDAM Kab. Bandung dirasakan sangat kurang, sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Oleh karenanya, kata warga, hendaknya wali kota segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jangan sampai aspirasi mereka diabaikan seperti oleh aparat Kel. Cibeber, yang berkali-kali menerima keluhan warga.

Menurut Ketua LSM FPM H. Barkah Setiawan, warga terpaksa mengirim surat kepada wali kota sehubungan dengan masalah kekeringan di wilayah Cibeber dan sekitarnya semakin menjadi. Diharapkan, wali kota bisa menginstruksikan perangkatnya untuk segera menindaklanjuti masalah itu. Jika kondisi itu dibiarkan berlarut-larut, bisa menimbulkan kejengkelan dan bukan tidak mungkin jika kekesalan warga memuncak akan terjadi aksi unjuk rasa.

Turun ke lapangan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi H.M. Sedar, Rabu (27/10), bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaraan Daerah Kota Cimahi Encep Saepulloh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Arlina Gumira, dan Kabag TU, Lingga Sethyanegara, serta Kepala Badan Kesbang A. Ridwan langsung turun ke RW 7 Kp. Ciseupan Kel. Cibeber. Mereka menyurvei kondisi Danau Ciseupan sehubungan dengan adanya dugaan eksploitasi air di kawasan tersebut.

Menurut Arlina dan Lingga, saat ini pemkot tengah mengkaji guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Selain itu, mereka membentuk tim kecil untuk memantau kondisi di lapangan dan mengetahui jumlah pengambilan air yang diangkut dari danau ke pabrik-pabrik.

Seperti diberitakan "PR" sebelumnya, Ketua RT 6 RW 5 Kel. Cibeber menyatakan warga kesulitan air, karena sumur-sumur kekeringan menyusul kemarau panjang dan ditambah lagi dengan adanya eksploitasi air Danau Ciseupan. Bahkan, sejumlah sumur warga akhirnya dijadikan septic tank karena selalu kering. Meski berkali-kali diperdalam, tetap tidak berair. Warga terpaksa mengambil air dari sumur umum sekalipun tidak mencukupi.

Secara terpisah, sejumlah warga RW 7 Kp. Ciseupan yang berada di sekitar Danau Ciseupan, mengeluhkan hal yang sama. Meskipun ada konpensasi dari setiap truk yang membawa air, tetapi jumlahnya tidak seimbang dengan kerugian yang mereka terima. Warga harus membeli air Rp 20.000,00/tangki. Selain itu, kenyamanan hidup mereka terganggu akibat adanya aktivitas pengambilan air danau selama 24 jam.

Selain bising, jalanan di sekitar kampung pun seringkali rusak. Apalagi menurut informasi yang ada, setiap harinya ratusan tangki air diambil dari danau tersebut. Untuk itu, mereka menuntut agar penyedotan air danau dibatasi sehingga tidak mengganggu jam istirahat warga. Jika tidak, mereka mengancam akan kembali berunjuk rasa seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Read more!(Selengkapnya)

Kapasitas Pintu Air Manggarai Lebihi Ambang Batas. (Lock capacity Manggarai exceeded).

Source: Republika

Pimpro Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (PBPP-PIPWSCC) Bambang Sutjipto mengungkapkan kapasitas Pintu Air Manggarai sudah melebihi ambang batas. Sejak dibangun pemerintah Hindia Belanda, pintu air ini hanya diproyeksikan menangani debit air hingga 340 m3 per detik. Tapi, saat ini debit airnya mencapai 550 m3 per detik. Untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya mengusulkan menambah dua pintu (lubang) di pintu air tersebut. Desain pembangunan fisik penambahan dua pintu air tersebut sudah selesai dibuat.

English Translation

Pimpro the Control and the Security of the Coast of the Project of the Mother of the Development of the River Territory of the Flood Ciliwung Cisadane (PBPP-PIPWSCC) Bambang Sutjipto said the Manggarai Lock capacity has exceeded the threshold. Since being built by the Dutch East Indies government, this lock only was projected handled the water debit through to 340 m3 per the second. But, at this time his water debit reached 550 m3 per the second. To overcome this problem of his team proposed increased two doors (the hole) in this lock. The physical design of the development of the increase in two locks has been finished was made.

Read more!(Selengkapnya)

Air PAM Tidak Mengalir, Warga Kesulitan Air Bersih. (Water not flowing, citizens clean water difficulty - Indramayu)

Source: Pelita

Petugas PDAM Tirta Darma Indramayu menginformasikan bahwa gangguan perndistribusian air bersih di wilayah Desa Berondong disebabkan adanya perbaikan jaringan distribusi di wilayah tersbut. Hal tersebut mengakibatkan puluhan pelanggan PDAM di Indramayu dilaporkan mengalami kesulitan air bersih karena air PAM yang tidak mengalir. Dirut Tirta Darma Ayu PDAM Indramayu Suyamto mengakui kondisi kemarau mengakibatkan pelayanan PDAM tidak bisa optimal dan sangat terkait dengan ketersediaan jaminan air baku PDAM. Air baku PDAM mengandalkan aliran air Sungai Cimanuk dan beberapa sumber air baku lain.

English Translation

The official PDAM Indramayu Service Water informed that the disturbance perndistribusian the clean water in the territory of the fusillade Village was caused by the existence of the improvement of the network of the distribution in the territory tersbut. This matter resulted in dozens of PDAM customers in Indramayu being reported experienced the clean water difficulty because of Pam's water that did not pour. The Beautiful PDAM Indramayu Suyamto managing director of Service Water admitted the dry condition resulted in the PDAM service could not be optimal and very related with the standard availability of the water guarantee PDAM. the standard PDAM Water relied on the Cimanuk river water current and several standard sources of the water other.

Read more!(Selengkapnya)

Perebutan Air Umbulan Meruncing (Struggle for water, Surabaya)

Source: Koran Tempo

Direktur Utama PDAM Surabaya Pengky Sugito menyatakan agar debit air Umbulan yang dipakai PDAM Sidoarjo dikurangi dari 170 liter per detik menjadi 40 liter per detik. Hal tersebut dikarenakan PDAM Surabaya mengalami krisis air bersih. Menurut Soenarno juru bicara PDAM Surabaya, sebagai pemasang instalasi air dari Umbulan ke Surabaya yang melewati Sidoarjo, PDAM Surabaya hanya bisa memanfaatkan 18-20 liter air per detik.

English Translation

The managing director PDAM Surabaya Pengky Sugito said so that the Umbulan water debit that was worn PDAM Sidoarjo was reduced from 170 litre per the second to 40 litre per the second. This matter dikarenakan PDAM Surabaya experienced the clean water crisis. According to Soenarno of the spokesperson of PDAM Surabaya, as the installer of the water installation from Umbulan to Surabaya that passed Sidoarjo, PDAM Surabaya only could make use of 18-20 litre the water per the second.

Read more!(Selengkapnya)

Warga Sukabumi Selatan Menjerit Kekurangan Air (Citizens of South Sukabumi voice concerns about lack of water)

Source: Pikiran Rakyat

Berharap Ada Perhatian Serius dari Pemkab

SUKABUMI, (PR).-
Kemarau panjang mulai mengusik kehidupan warga Sukabumi Selatan. Ini ditandai dengan jeritan dari masyarakat di beberapa kecamatan, seperti Kec. Bantargadung, Cikembar, Warungkiara, Waluran, Lengkong, dan Jampangtengah. Pada umumnya kecamatan-kecamatan tersebut menderita kekurangan air bersih.

English Translation

Hope for Serious Attention from Pemkab

Sukabumi, (PR).-
Dry long began to touch on the Sukabumi life of the citizen South. This was marked by the scream from the community in several subdistricts, like Kec. Bantargadung, Cikembar, Warungkiara, Waluran, Lengkong, and Jampangtengah. Generally these subdistricts suffered the clean lack of the water.

Menurut warga, sejauh ini belum ada perhatian serius dari Pemkab Sukabumi. Akibatnya, warga terpaksa harus memanfaatkan air dari beberapa aliran sungai yang berdekatan dengan kampung mereka. Namun, volume air sungai saat ini juga sudah semakin surut. Di Bantargadung misalnya, warga yang memanfaatkan aliran Sungai Cijarian semakin khawatir karena setiap hari volume air semakin surut dan dalam waktu dekat ini kemungkinan menjadi kering kerontang.

"Kalau sungai sudah kering, kami tidak bisa berbuat banyak kecuali memohon bantuan kepada peme-rintah. Seperti tahun lalu, kami mendapatkan bantuan air bersih melalui pengiriman tangki air dan masyarakat hanya mengganti biaya BBM," ujar Ketua RW Kampung Cijaringan Marsadi.

Namun, tidak semua warga berani memanfaatkan aliran sungai secara langsung. Bagi warga yang tidak turun ke sungai untuk mandi cuci dan buang air, terpaksa harus bersusah payah mengangkut air dari sungai ke rumahnya masing-masing. "Jaraknya cukup jauh. Malah ada yang sengaja menyewa kendaraan bak terbuka dan mengangkut air dari sungai ke rumah-rumah," kata Marsidi.

Potret yang sama juga tergambar di Kecamatan Lengkong. Di Desa Bojonghaur, warga terpaksa mengandalkan aliran Sungai Cihaur yang terlihat mulai kering. Bahkan, ketika "PR" melakukan pemantauan, terlihat ada beberapa warga yang sengaja membuat calobak di pinggiran sungai agar air yang tertampung lebih bersih dan air itulah yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga.

Akibat kekurangan air bersih, dikhawatirkan muncul berbagai penyakit. Masalahnya, air yang dikonsumsi dipastikan tidak higienis. Lebih dari itu, sudah banyak warga yang melakukan buang air besar di kebun karena keringnya aliran sungai.

"Ini bukan kebiasaan warga, tetapi semua itu dilakukan ketimbang harus ditahan-tahan dan menjadi penyakit. Jadi, warga memanfaatkan kebun atau lahan-lahan kering untuk membuang air besar," kata Sulaeman, penduduk Kampung Bojonghaur.

Tak mampu

Pejabat Kepala Desa Bojong Galing, Endin Samsudin, saat ditemui di kantornya, membenarkan terjadinya kesulitan air bersih di wilayahnya. "Dari 15 kampung yang ada, paling yang tidak kesulitan air bersih hanya ada dua kampung yakni Cibogo dan Bihbul," kata Endin yang didampingi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Baerudin.

Diceritakan Baerudin, dia pun pernah berupaya membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bila musim kemarau tiba. Namun, setelah digali hingga kedalaman mencapai 30 meter, airnya tetap saja tidak ada. Padahal, untuk menggali sumur tersebut memerlukan biaya hingga jutaan rupiah. "Apa boleh buat, kami sudah berupaya namun tidak ada hasilnya. Akhirnya, keluarga kami terpaksa membeli air ke Ciburial," cerita Baerudin yang setiap bulannya harus mengeluarkan dana ekstra sebesar Rp 150.000,00 untuk membeli air bersih.

Read more!(Selengkapnya)

Pemkot Didesak Hentikan Eksploitasi Air Ciseupan (Government urged to stop exploitation of water from Ciseupan)

Source: Pikiran Rakyat

CIMAHI, (PR).-
Masyarakat Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi menuntut Pemkot Cimahi segera menutup dan menghentikan eksploitasi air Danau Ciseupan yang diperjualbelikan kelompok tertentu kepada industri-industri.

Tuntutan tersebut muncul menyusul terjadinya kekeringan di kawasan Cibeber dan sekitarnya akibat penyedotan air danau secara besar-besaran sehingga berakibat pada menurunnya air permukaan tanah. Akibatnya, sumur-sumur warga pun kekeringan.

English Translation

CIMAHI (PR).-
The Kel Community. Cibeber Kec. Cimahi South the Cimahi City demanded Pemkot Cimahi immediately closed and stopped the Ciseupan exploitation of the Lake water that diperjualbelikan the certain group to industries.

This demand emerged following the occurrence of the drought in the Cibeber region and surrounding area resulting from suction of the lake water on a large scale so as result in in the decline in the land surface water.As a result, the citizen's wells then the drought.

Keterangan yang dihimpun "PR", Minggu (24/10) Danau Ciseupan yang semula merupakan galian pasir di di RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 7 Kp. Ciseupan itu dikelola beberapa pengusaha. Air danau itu pun menutupi hektare bidang tanah milik warga, pemilik lahan galian pasir.

Karena air di sana cukup berlimpah, sejumlah pengusaha pun menjadikan air danau tersebut sebagai ladang usaha dengan menjual ke pabrik-pabrik yang ada di Cimahi dan sekitarnya. Setiap hari, ratusan tangki air berkapasitas 5.000 - 6.000 liter diangkut puluhan truk dari danau tersebut.

Diduga sepanjang musim kemarau ini, kapasitas air yang diangkut lebih banyak sehingga berdampak pada turunnya ketinggian air permukaan di danau itu antara 2-3 m. Kondisi tersebut berdampak pula pada kekeringan yang hampir melanda sebagian daerah Cibeber, di antaranya RW 3 dan RW 9.

Menurut beberapa tokoh masyarakat RT 6 RW 5 Cibeber, yaitu H. Endang Sukaryat, H. Miming, Hj. Rostiani, dan Hj. Euis, kekeringan tersebut yang paling parah terjadi pada tahun ini.

Sebelumnya, meski terjadi penurunan air permukaan tanah, sebagian sumur-sumur warga masih bisa dimanfaatkan untuk minum. Kondisi tersebut diduga keras terjadi akibat air permukaan tanah di sekitar Cibeber tersedot ke Danau Ciseupan. Mengingat, posisi permukiman warga ada di atas danau sehingga air resapan tanah bermuara ke danau itu.

Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan air minum, mereka terpaksa membeli air kemasan. Sementara untuk mandi, cuci, dan kakus, sebagian warga membeli air bersih lainnya yang dijual keliling per jeriken. Sementara, air dari PDAM tidak cukup bahkan seringkali mati. Bagi warga kurang mampu, terpaksa pergi ke pancuran umum yang jalannya cukup terjal dan menurun, sekira 500 m berada di bawah permukiman warga. Kualitas airnya pun kurang bagus.

Kurang penuh

Menurut Endang, aparat pemerintahan Kel. Cibeber kurang peduli terhadap kondisi tersebut meski seringkali dikeluhkan warga. Untuk itu, warga minta Wali Kota Cimahi segera turun tangan. Jika ternyata pemerintah sudah mengeluarkan izin untuk pengambilan air tersebut, hendaknya lebih selektif dalam memberikan izin usaha itu.

Hal itu dibenarkan Ketua RT 6 RW 5 Cibeber, Rahmat. Warga di sana sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, beberapa sumur warga termasuk sumur gali miliknya telah lama dijadikan septictank karena selalu kering sekalipun sudah diperdalam beberapa kali.

Sementara pasokan air PDAM yang semula diharapkan jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan warga ternyata sering macet. Akibatnya, ia dan warga lainnya terpaksa mengambil air dari sumur umum. Namun, sumur tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka.

Protes yang sama disampaikan Ketua LSM Forum Pemberdayaan Masyarakat, H. Barkah Setiawan, S.Pd. yang tinggal di RW 3 Kel. Cibeber. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemkot Cimahi segera menangani permasalahan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin warga akan berunjuk rasa, di antaranya menuntut agar danau tersebut ditutup, kecuali jika dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Jika tidak, hendaknya danau itu dikelola pemerintah, di antaranya untuk sumber PDAM.

Secara terpisah, warga RW 7 Kp. Ciseupan yang berada di lokasi danau mengeluhakan hal yang sama. Sejumlah warga yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan, meski usaha tersebut bisa menyerap tenaga kerja di sana, tapi kerugian yang mereka tanggung lebih banyak. Karena hampir 24 jam, penyedotan terus dilakukan sehingga truk yang mengangkut tangki air menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan warga di sana.

Bahkan, kompensasi yang diberikan kepada warga yang dikelola oleh kelompok tertentu tidak seimbang dengan kerugian warga. Karena, warga pun tetap harus membeli air seharga Rp 20.000,00/tangki. Untuk itu, mereka menuntut agar pengangkutan air danau dibatasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga. Apalagi, usaha tersebut disinyalir tidak ada izin dari Pemkot Cimahi.

Hingga kemarin Pemkot Cimahi belum menanggapi hal itu. Sejumlah pejabat yang berkompeten tentang hal tersebut tidak bisa dihubungi melalui telefon.

Read more!(Selengkapnya)

Debit Air Baku PDAM Turun 200 Liter/Detik (Water Debit PDAM Kota Bandung)

Source: Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Musim kemarau yang saat ini masih berlangsung, mengakibatkan debit sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung menurun hingga 200 liter/detik. Angka penurunan itu berdasarkan penghitungan dari tiga jenis sumber air bersih PDAM Kota Bandung, masing-masing air permukaan, mata air, dan air tanah.

English Translation

Bandung, (PR).-
The Dry Season that at this time still was taking place, resulted in the standard debit of the source of the water of the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) the Bandung City descended through to 200 litre/the second. The decline figure was based on counting from three clean kinds of the source of the water PDAM the Bandung City, respectively the surface water, the spring, and the ground water.

"Jika debit sebelumnya 2.500 liter per detik, sekarang menurun menjadi 2.300 liter per detik. Angka ini berdasarkan penghitungan dari ketiga sumber air baku yang kita gunakan melayani pelanggan," ujar Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Bandung H.M. Budiman lewat keterangan pers yang diterima "PR", Sabtu (23/10).

Menurutnya, penurunan debit air tersebut masih ditambah dengan meningkatnya pemakaian air oleh masyarakat. Hal itu disebabkan sumber air yang dimiliki masyarakat, juga sudah banyak yang berkurang.

Praktis, kondisi ini menyebabkan layanan pendistribusian air kepada para pelanggan terganggu. "Penurunan debit air serta meningkatnya pemakaian air oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap layanan pendistribusian kepada pelanggan. Saya akui, debit air yang diterima sebagian pelanggan menjadi berkurang," ujar Budiman.

Untuk mengatasi masalah tersebut, PDAM Kota Bandung akan menerapkan jadwal "penggiliran aliran air" ke daerah-daerah yang terganggu. "Penjadwalan terpaksa kita lakukan. Ini salah satu solusi, terutama bagi daerah-daerah yang pasokanya terganggu," tambah Budiman.

Berubah

Sementara itu, berkaitan bulan Ramadan dan Idulfitri 1425 H, jadwal pencatatan stan meter pelanggan maupun loket-loket pembayaran juga mengalami perubahan. Budiman mengatakan untuk Oktober dan November 2004, petugas pencatat stan meter melakukan pencatatan dari Senin-Minggu.

Sementara itu, untuk tagihan rekening bulan Oktober 2004 yang dibayarkan pada November 2004, pencatatan stan meter dilaksanakan sampai dengan 20 Oktober 2004. Kemudian tagihan rekening November 2004 yang dibayarkan Desember 2004, pencatatan stan meter dilakukan 21 Oktober-10 November 2004 dan akan dilanjutkan kembali tanggal 19-23 November 2004.

Selain itu, loket pembayaran akan buka dari tanggal 16 Oktober-6 November 2004 (pukul 8.00-12.00 WIB) dan kas tutup mulai 12 November-22 November 2004. "Tagihan rekening bulan Oktober 2004 dapat diterima pembayarannya mulai 25 Oktober 2004," tambah Budiman.

Read more!(Selengkapnya)

Suplai Air Bersih dari PDAM Menyusut (Clean water supply from PDAM Kab. Sumedang decreases)

Source: Pikiran Rakyat

SUMEDANG, (PR).-
Suplai air bersih dari PDAM Kab. Sumedang, khususnya ke wilayah perkotaan yang selama ini menggunakan jaringan distribusi dari sumber mata air Cipanteneun Cimalaka mulai seret. Bahkan, sekalipun pelayanan diberikan bergiliran, air yang keluar relatif sedikit, terkadang hanya suara angin yang keluar dari ujung keran.

English Translation

SUMEDANG, (PR).-
the clean Supply of the water from PDAM Kab. Sumedang, especially to the urban territory that uptil now made use of the network of the distribution from the Cipanteneun Cimalaka source of the spring began sluggish. Moreover, although the service was given took turns, the water that went out relatively few, occasionally only wind voices that went out from the end of the tap.

Menurut informasi yang dihimpun "PR", Rabu (20/10), pelayanan air bersih PDAM untuk wilayah kota, diberlakukan giliran dengan pembagian Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Meski demikian, tidak sedikit pelanggan gigit jari karena air yang ditunggu tak mengalir di rumah mereka.

Hal itu antara lain terjadi di daerah Kebon Kol, Empang, Cipada, kemudian sekitar Jalan Serma Muhtar, Pangeran Santri, bahkan Jalan P. Geusan Ulun. "Sepanjang siang hari, air PDAM tidak ngocor. Namun, sudah dua hari ini, air sama sekali tidak ngocor, yang terdengar hanya suara angin," ucap Wawan (35), warga di Jalan Geusan Ulun.

Kondisi lebih parah dialami warga di sekitar Perumahan Jatihurip karena letak daerahnya relatif lebih tinggi dari daerah lain. Air PDAM ke daerah ini belakangan sama sekali tidak mengalir. "Antren cukup panjang selalu terjadi di rumah warga yang kebetulan memiliki sumur.Belakangan kami mendapat bantuan air PDAM yang dikirim menggunakan mobil tangki," ucap Endi Rosyadi, warga Perum Jatihurip.

Kabag Humas PDAM Sumedang Cece W. Gumilar mengakui kondisi debit air PDAM belakangan semakin merosot. Penurunan itu terjadi di sumber mata air Cipanteneun dan Nanggorak. "Jika kondisi normal, debit air Cipanteneun mencapai 55 liter/detik, saat ini turun hanya 30 liter/detik. Juga Nanggorak, dari 60 liter/detik, turunjadi 22 liter/detik," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Cece, untuk melayani konsumen di wilayah perkotaan, pihaknya terpaksa memberlakukan pelayanan sistem giliran dengan pembagian wilayah Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. "Tapi, memang ada beberapa titik yang sama sekali tidak dapat mendapatkan air karena daerahnya tinggi," ujarnya.

Didrop mobil tangki

Diakui pula, dalam upaya memberikan pelayanan secara adil dan merata, pihaknya dihadapkan kepada persoalan dilematis. Pasalnya, untuk melakukan suplai air ke Perumahan Jatihurip itu, PDAM terpaksa mengorbankan suplai air untuk pelanggan di wilayah kota.

Dengan demikian, ketika dilakukan suplai ke Jatihurip, seluruh jaringan di perkotaan terpaksa ditutup. "Meski begitu, untuk suplai air dengan mobil tangki, kami tidak memungut biaya karena ini sebagai bentuk pelayanan kami kepada konsumen," ujarnya.

Jumlah pelanggan air PDAM Sumedang saat ini 25.553 konsumen, termasuk di Sumedang Utara dan Sumedang Selatan sekira 6.667 konsumen. Penurunan debit air, selain terjadi di sumber air Cipanteneun dan Nanggorak, juga dialami sumber mata air Goa Walet serta Cigendel.

Read more!(Selengkapnya)

Warga Baleendah Kesulitan Air Bersih (Clean Water Difficulties for the Citizens of Baleendah)

Source: Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, sumur dan pompa air di wilayah Kab. Bandung, mengering. Seperti di Kampung Balegede dan Kampung Paros Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, puluhan kepala keluarga mengalami kesulitan air bersih.

Diperoleh keterangan, di kedua kampung itu untuk memeroleh air bersih terpaksa harus membeli air Rp 400,00 hingga Rp 500,00 per jerigen. Yana R (30), penduduk Kampung Balegede saat ditemui "PR" Selasa (19/10), menjelaskan, sebenarnya setiap tiba musim kemarau pasti di daerahnya selalu kekurangan air. Pompa air dan sumur gali dengan kedalaman 30 meter tidak lagi berair. Oleh karena itu warga di daerahnya harus membeli air antara 10 - 15 jerigen per hari.

English Translation

Bandung, (PR).-
Resulting from the protracted dry season, the well and the water pump in the Kab territory. Bandung, dried up. Like in the Balegede Village and the Village Paros the District Baleendah the Baleendah Subdistrict, dozens of head of household experienced the clean water difficulty. Received by information, in the two villages to memeroleh the clean water was forced to have to buy the Rp water 400,00 as far as Rp 500,00 per the jerrycan. Yana R (30), the Balegede inhabitants of the Village when being found "PR on" Tuesday" (19/10), explained, in fact each arrived the certain dry season in his area always the lack of the water. The water pump and the well delved with the depth 30 metre no longer juicy. Because of that the citizen in his area must buy the water between 10 - 15 jerrycans per the day.

Hal sama diungkapkan Rahmat (32), warga Kampung Pasir Paros. Sumur di kampungnya selain mengering, kalaupun ada airnya berwarna keruh sehingga tidak bisa dipakai mandi atau keperluan lain. "Jangankan untuk minum, untuk mandipun tidak bisa," ujar Rahmat.

Berkaitan dengan itu, baik Yana maupun Rahmat, memohon kepada Pemkab Bandung agar ke kampungnya segera dibuat jaringan air PDAM. Apalagi saat bulan puasa, warga sangat membutuhkan lebih banyak air. "Atau untuk sementara tolong dibuatkan sumur artesis, biar setiap musim kemarau warga tidak kekurangan air bersih lagi seperti sekarang ini," ujar Rahmat.

Kekeringan, ternyata bukan di Kecamatan Baleendah saja, namun hampir di beberapa wilayah di Kab. Bandung juga mengalami hal serupa, termasuk sawah turut kekeringan. Menurut data terakhir yang didapat dari di Dinas Pertanian Kab. Bandung, hingga pertengahan Oktober 2004, lahan persawahan yang kekeringan dengan kategori berat seluas 1.797 ha, kategori sedang 1.196 ha, ringan 1.395 ha, sedangkan yang mengalami gagal panen atau puso sebanyak 1.657 ha.

Kemarau

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kab. Bandung Ir. Sofian Nataprawira, menjelaskan, semakin meluasnya kekeringan disebabkan musim kemarau yang belum kunjung berakhir, buruknya lingkungan, dan fluktuasi suhu yang tinggi. Sedangkan yang gagal panen atau puso, terparah di Kecamatan Soreang, yaitu sebanyak 213 ha. Akibatnya harus kehilangan sekira 7.900 ton gabah kering giling, dan akibat kegagalan panen tersebut ribuan petani kehilangan penghasilan.

"Luas sawah puso kemungkinan masih bisa meningkat, mengingat 1.797 ha sawah lainnya saat ini mengalami kekeringan berat," katanya.

Guna mengatasi kekeringan, menurut Sofian, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain memonitor areal sawah, sumber air, memantau pengaturan pemakaian air, melakukan pompanisasi, mengatur pola tanam, membantu benih, dan merehabilitasi lahan kritis.

"Sebanyak 45 ton bantuan benih siap diberikan kepada petani yang sawahnya mengalami puso," katanya. seraya menambahkan bahwa 45 ton benih itu siap ditanam di lahan seluas 1.800 ha.

Selain itu, sebanyak 70 pompa bantuan pemerintah siap digunakan untuk menanggulangi kekeringan. Selain itu, pemerintah pun akan segera menambah 19 pompa lagi dalam waktu dekat ini.

"Bahkan, selain milik pemerintah, ada sekira 211 pompa milik masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kekeringan," ujar Sofian.

Menanggapi kekeringan yang semakin meluas, anggota Fraksi Madani DPRD Kabupaten Bandung H. Asep Anwar mengatakan, sebaiknya Dinas Pertanian cepat terjun ke lapangan untuk mengatasi semakin meluasnya kekeringan tersebut. Misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, apa yang harus diperbuat bila kekeringan terus berlanjut.

Salah satu contoh, kata Asep, memberikan penyuluhan dengan penggantian tanaman, dari biasa menanam padi untuk sementara bisa dialihkan ke tanaman lain. Umpamanya tanaman palawija atau tanaman lain yang tidak begitu banyak memerlukan air.

Read more!(Selengkapnya)

Sungai Citarum Harus Ditanami Eceng Gondok (Controlling pollution in the Citarum)

Source: Pikiran Rakyat

Cara Biologis Kurangi Pencemaran Limbah

BANDUNG, (PR).-
Pemerhati dan juga pakar lingkungan hidup, Prof. Dr. Otto Soemarwoto mengungkapkan, untuk menangani pencemaran Sungai Citarum, selain melalui penegakan hukum juga perlu dicari jalan lain sehingga tidak stagnan karena belum adanya langkah kongkret di lapangan.

Otto mengungkapkan, langkah konkret dan mudah dilaksanakan adalah mengurangi pencemaran limbah dengan sistem biologis dengan menebar eceng gondok. Dengan cara itu diharapkan bisa menetralkan zat-zat pencemar terutama dari limbah industri dan limbah rumah tangga.

English Translation

Biological Cara reduced Limbah Pollution

Bandung, (PR).-

The observer but also the expert in the environment, Prof. Dr. Otto Soemarwoto revealed, to handle Citarum pollution of the River, apart from through law enforcement also must be looked for the other road so as not stagnant because of the concrete step lack in the field. Otto revealed, the concrete step and was easy to be carried out was to reduce pollution of the waste with the biological system with spread eceng the goitre. By that means was expected to be able to neutralise pollutant substances especially from the waste and the waste of the household of the industry.

"Eceng gondok terbukti dapat menyerap zat kimia dari limbah baik limbah industri maupun rumah tangga. Kiranya tepat ditanam di Sungai Citarum yang sudah terkena limbah," ungkap Otto dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar "Pengelolaan Waduk dan Danau di Puslitbang Sumber Daya Air", belum lama ini.

Dia menjelaskan, eceng gondok bisa ditanam di mulut sungai yang masuk ke dalam waduk atau genangan air sungai. Hanya saja harus diperhatikan agar tanaman itu tidak sampai menutupi seluruh permukaan waduk, karena nantinya dapat mengganggu unsur hayati lainnya.

Menurut Otto, jumlah eceng gondok di waduk harus dibatasi dengan memanfaatkannya untuk kerajinan tangan seperti, kerajinan kantong, tas, dan keset. "Di satu sisi dibatasi, di satu sisi lagi menjadi nilai guna bagi masyarakat perajin," katanya.

Berpotensi

Menyinggung keberadaan jaring apung (japung) di aliran Sungai Citarum yaitu di Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, menurut Otto jumlahnya harus dibatasi karena berpotensi menyumbang limbah. Ia menyarankan agar ada penelitian mengenai kandungan merkuri dan zat racun lain dalam daging ikan produksi japung.

Otto mengungkapkan, mengembangkan japung harus sesuai dengan daya dukung lingkungan yaitu dengan membatasi luas jaring apung dengan tidak melebihi 1% dari luas areal yang digunakan untuk japung. Kemudian jarak antarjapung juga harus diatur minimal 50 meter.

Ia memandang perlu segera dibatasinya japung mengingat terjadinya pencemaran air yang berasal dari sisa pakan ikan dan kotoran ikan yang mengendap di dasar danau sudah tinggi. Memang untuk melaksanakan semua itu dirasakan sulit dan butuh dukungan dari semua pihak terutama pemerintah daerah setempat. Jika tidak, maka pencemaran akan semakin besar dan ikan yang mati pun akan terus semakin banyak, terutama terjadi pada saat pembalikan lapisan air.

Dia menjelaskan, pembalikan terjadi pada waktu suhu permukaan air turun, misal karena hujan dan suhu menjadi dingin atau suhu udara yang dingin pada waktu musim kemarau. Pada saat pembalikan itu air dari dasar danau naik dengan membawa NH3, H2S, dan CO2 yang terakumulasi dari proses pembusukan anaerob di lapisan bawah. Akibatnya berton-ton ikan pun mati.

"Pengerukan dan menyedot limbah budidaya ikan yang mengendap di dasar danau juga perlu, terutama yang ada di bawah japung. Endapan itu bisa dijadikan kompos dan budi daya cacing sebagai bahan baku produksi pakan ikan," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Jawa, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan Krisis Air. (Java, Bali, NTB, and South Sulawesi Water Crisis.)

Source: Koran Tempo

Menteri Kimpraswil, Soenarno mengungkapkan, terdapat empat wilayah di Indonesia, yakni pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan yang saat ini tengah mengalami krisis air. Dilema Ini merupakan masalah klasik yang berulang setiap tahun selain banjir dan longsor di musim hujan. Dia menilai selain persoalan distribusi dua hal lain yang menjadi persoalan sumber daya air adalah kuantitas/ kualitas secara faktual dan sumber daya air yang belum mendapatkan perlindungan maksimal untuk menghindari kekurangan air. Menurutnya, yang mengkhawatirkan adalah kualitas maupun kuantitas air. Karena masalah ini dinilai cenderung meningkat setiap waktunya.

English Translation

Kimpraswil Minister, Soenarno revealed, was received four territories in Indonesia, namely the Javanese island, Bali, the West Nusa Tenggara, and South Sulawesi that at this time were experiencing the water crisis. This dilemma was the occurring classic problem every year apart from the flood and the landslide in the rain season. He considered apart from the problem of the distribution two another thing that to the problem of water resources was the quantity/the quality factually and water resources that did not yet obtain the maximal protection to avoid the lack of the water.According to him, that worrying was the quality and the quantity of the water. Because this problem it was thought tended to increase by each time.

Read more!(Selengkapnya)

Tahun 2007, Ibu Kota Defisit Air Baku. (Water deficit in capital by 2007)

Source: Republika

Direktur Hubungan Institusional PT PAM Lyonnaise Jaya, Kumala Siregar mengatakan jika Pemerintah tidak segera mengambil tindakan pengamanan dan konservasi terhadap suplai air, diperkirakan Ibu Kota akan mengalami defisit air baku pada tahun 2007. Kumala menyebut tindakan yang harus dilakukan adalah pengamanan terhadap sumber air, inventarisasi kebutuhan, dan mencari sumber air baru. Pengamanan ini penting dilakukan karena selama ini pasokan air ke Ibu Kota dibawah perjanjian kontrak dengan pihak Jati Luhur (PJT 2).

English Translation

Hubungan Institusional PT Director Pam Lyonnaise Jaya, the Siregar magic stone said if the Government immediately did not take the security action and conservation on the supply of the water, it was estimated the Capital will experience the standard water deficit during 2007. The magic stone mentioned the action that must be carried out was the security towards the source of the water, requirement stocktaking, and looked for the new source of the water.
This security was important was done because uptil now water supplies to the Capital were supervised by the contract agreement with the Lofty Teak team (PJT 2).

Read more!(Selengkapnya)

”Septic Tank” Komunal di Citarum Mendesak (Communal ”Septic Tank” in Citarum Mendesak)

Source: Pikiran Rakyat

Guna Mengatasi Pencemaran Secara Efektif

BANDUNG, (PR).-
Pembangunan septic tank komunal (on site) dan instalasi pengolahan air limbah (off site) di sepanjang Sungai Citarum, sangat mendesak dilakukan. Pasalnya, cara itu dipastikan ampuh meminimalkan limbah domestik di sungai itu yang mencapai 70% dari total limbah.

English Translation

In Order To overcome Pollution of Secara Efektif

Bandung, (PR).-
the Development septic the communal tank (ounce site) and the installation of the processing of the waste water (off site) all along the Citarum River, very urgent was done. His article, the method was ascertained potent minimised the domestic waste in the river that reached 70% from the total waste.

Demikian dikatakan Pimpinan Local Enviromental Strategy Western Java Enviromental Management Project (LES WJEMP) Kab. Bandung, yang juga Kepala Sub bagian Bina Program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bandung Deddy Mulyadi, di kantor DLH, Soreang, Jumat (14/10). "Selama ini, sebagian besar limbah domestik dibuang langsung ke Citarum sehingga pencemaran tak terkendali," katanya.

Ditegaskan Deddy, bila dibiarkan, pencemaran Citarum bisa mengakibatkan kota-kota lainnya seperti Jakarta dan Bekasi "mati". "Kedua kota itu sangat mengandalkan pasokan air bersihnya dari Citarum. Kalau terus tercemar, dari mana lagi mereka mendapatkan air bersih?" tanyanya.

Deddy menegaskan, kajian WJEMP Kab. Bandung itu mesti ditindaklanjuti dengan kajian berikutnya yaitu studi kelayakan dan rencana detail desain. WJEMP Kab. Bandung baru menyimpulkan kombinasi septic tank komunal dan IPAL merupakan strategi yang tepat. Namun, teknis detailnya seperti berapa jumlah dan di mana saja tempatnya, harus segera ditindaklanjuti.

Lebih lanjut Deddy mengatakan, setiap septic tank komunal berfungsi menampung limbah domestik dari kawasan tertentu. Dengan demikian, seluruh kawasan pemukiman harus dibagi ke dalam beberapa zona. Limbah dari setiap zona ditampung dalam satu septic tank komunal.

Sistem IPAL ideal

Deddy mengakui sistem IPAL merupakan cara yang paling ideal. Namun, permasalahannya IPAL itu membutuhkan lahan yang sangat luas seperti IPAL Bojongsoang saja mencapai 80 ha. Selain itu, Citarum sangat panjang sehingga tidak cocok jika hanya membangun IPAL saja, melainkan harus dikombinasikan dengan septic tank komunal.

Dicontohkan Deddy, keberadaan IPAL Bojongsoang dipastikan tidak bisa menerima limbah secara gravitasi (mengalir begitu saja) dari pemukiman di selatan Citarum. "Letak IPAL Bojongsoang lebih tinggi dibanding pemukiman tersebut sehingga limbahnya harus disedot dengan pompa. Padahal, hal itu menelan biaya yang sangat besar," katanya.

Agar semua itu bisa terwujud, Deddy menegaskan, pemerintah kabupaten/kota lain serta pemerintah provinsi dan pusat mesti ikut turun tangan. Pasalnya, pembangunan tersebut tidak bisa ditanggung sendiri oleh Kab. Bandung karena sangat mahal. Selain itu, Citarum pun sangat vital bagi kabupaten/kota lainnya sehingga mereka pun harus ikut bertanggung jawab

Namun, untuk limbah industri yang memiliki karakteristik tersendiri, menurut Deddy, penanganannya harus dengan IPAL, tidak bisa dengan septic tank komunal. "Karena itu, keberadaan IPAL terpadu harus terwujud di setiap zona industri seperti Majalaya, Batujajar, dan sebagainya," katanya.

Anggota Lokal Program Support WJEMP Kota Bekasi, yang juga Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Dani Sahir, mengakui Bekasi dan Jakarta bakal kerepotan jika pencemaran di Citarum terus-menerus tidak terkendali. "Kami tak punya alternatif lain untuk mengganti sumber pasokan air bersih dari Ciatrum," katanya.

Sementara itu, Ketua Harian WJEMP Jabar yang juga pakar lingkungan dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar Dr. Setiawan Wangsaatmaja, mengakui rekomendasi dari WJEMP Kab. Bandung itu merupakan strategi yang sangat tepat. "Jadi, kajian detailnya mesti segera dilaksanakan," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Water shortage makes life hard in Bandung

Source: The Jakarta Post

Yuli Tri Suwarni, The Jakarta Post, Bandung

Much of Euis Saripudin's time is spent getting water. The 46-year-old resident of Sindangjaya village, Arcamanik district of Bandung, must always be on the alert for water flowing through the drain in front of her house, especially during the dry season. If she hears water in the drain, she quickly opens a valve connecting it to a shallow well about five meters away in front of her house. The water flowing from the river atop Sindanglaya hill to the drains below is of great importance to Euis and hundreds of Sindangjaya residents because wells in the area had dried up ever since factories and luxury housing estates were built in the Ujungberung area of the Bandung basin.

"Most of the wells started to dry up during the 90s," said the mother of seven.

Residents -- who cannot afford to buy water from mobile water traders -- depend on the river water flowing into the drains during the dry season. The method that Euis and her neighbors use to filter the drain water is to channel it to a pond near their wells so the water can be purified by seeping through the layers of soil and eventually into their wells. This method of water retrieval has been used by the government as a model for absorption wells in Bandung. The difficulty in getting water is not only caused by the dry season, but also by the excessive use of water by industries and commercial activities including hotels and malls.

Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the excessive use of ground water in the basin area has significantly deteriorated the ground water conditions there.

Head of the Ground Water Conservation Office, Danaryanto, said that they began recording data about ground water conditions in the Bandung basin area in 1977.

"At that time, we drilled about 100 meters into the ground in the Citarum river valley area. Water spurted upward as high as 20 meters then. But now in the Rancaekek area here, for example, there is not a single drop of water after drilling for 250 meters," he said.

When calculated, the water level in a number of industrial areas within the Bandung basin area was found to have dropped to around 100 meters over a period of around 27 years.

The condition has been declared critical because the water level has dropped more than 60 percent.

The ground water reserve in the Bandung basin area alone is only 108 million cubic meters per year, but Danaryanto said the government had not yet provided industries with tap water. As a result, the factories still pump ground water for their operational needs.

A researcher from the agency, Agus Taufik, discovered eight locations where sinkholes had appeared because the ground water which had previously supported the surface layers of soil had been siphoned out, and this had created underground cavities called cone depressions.

The worst affected area is located in South Cimahi, where the land surface has sunk at least 52.4 centimeters, according to data recorded in 2000.

Seven other locations experiencing the problem are Dayeuhkolot (45.8 centimeters), Rancaekek (24.9 centimeters), Banjaran (17.9 centimeters), Bojongsoang (19.1 centimeters), Majalaya (15.9 centimeters), Braga (8.4 centimeters) and Ujungberung (6.6 centimeters).

An investigation conducted by the agency on factories since 1976 showed that 686 drilled wells which pumped out around 300,000 cubic meters of ground water annually, existed in South Cimahi area in 1976.

The amount of wells increased preceding the economic crisis of 1998. The industrial boom caused the number of drilled wells to reach 2,387, with the highest volume of ground water pumped reaching 77 million cubic meters.

The closing of numerous factories during the economic crisis has somewhat alleviated the pressure on ground water resources.

In 2003, the number of drilled wells in the Bandung basin area had dropped to 2,258, decreasing the amount of water siphoned to 50 million cubic meters.

The West Java administration has considered relocating the factories to Cipeundeuy in the west of Bandung regency, where their impact is expected to be less damaging.

Read more!(Selengkapnya)

Dirjen Perkotdes Buka Lokakarya National Action Plan 2004 (The director general Perkotdes opens the Workshop for National Action Plan 2004)

Source: Kimpraswil

Air minum dan sanitasi adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan air minum saat ini terasa sulit didapatkan mengingat banyak masyarakat di daerah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi. Di daerah tertentu di Indonesia, masyarakat harus rela berjalan berkilo meter atau membeli air bersih untuk minum. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perkotdes Patana Rantetoding saat membuka Lokakarya National Action Plan hari ini (13/10).di Jakarta. Lokakarya National Action Plan yang membahas bidang air milum, air limbah dan persampahan tersebut dihadiri oleh pejabat dari Kantor Menko Perekonomian, Dep.Kimpraswil, Bappenas, Dep. Keuangan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kesehatan, dan Kantor Meneg Lingkungan Hidup, pejabat dari Pemernitah Provinsi dan undangan dari lembaga swadaya masyarakat.

English Translation

The drinking water and sanitation were the important matter in the life of humankind.
The requirement for the drinking water at this time was felt was difficult to be obtained considering many communities in the area of the difficulty in filling the requirement and sanitation for the drinking water. In the certain area in Indonesia, the community must be willing to proceed berkilo metre or bought the clean water to drink. This matter was sent by the Perkotdes Patana Rantetoding Director General when opening the Workshop of National Action of the Plan today (13/10). In Jakarta. The workshop National Action the Plan that discussed the water field milum, the waste water and persampahan this was attended by the official from the Office of the economic Co-ordinating Minister, Shelve.Kimpraswil, Bappenas, Shelve.Finance, Shelve.Domestic, Shelve. The health, and the Office Meneg the Environment, the official from Pemernitah the Province and the invitation from the non-governmental organisation.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang direkomendasikan dalam KTT Bumi di Johannesburg 2002, maka salah satu sasaran pencapaian yang ditetapkan adalah bidang penyediaan air minum dan bidang pengelolaan sistem sanitasi. Sasaran tersebut diagendakan dalam Millenium Development Goals (MDG) yang menetapkan waktu pencapaian sasaran adalah tahun 2015.



“Penyusunan national action plan bidang air minum, air limbah dan persampahan dilaksanakan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan kesepakatan – kesepakatan dalam Millenium Development Goals (MDG), khususnya yang berkaitan dengan tujuan atau Goal-7, yaitu mewujudkan kelestarian lingkungan.” Tutur Dirjen Perkotdes Patana.



Menurut Patana, air minum salah satu dari target atau sasaran MDG dan punya peran yang erat dengan target lain dan sangat strategis jika air minum dikedepankan supaya target yang lain dapat tercapai. Pencapaian tujuan-tujuan serta sasaran MDG memerlukan upaya bersama yang terkoordinasi dan komprehensif, dan tetap sinkron dengan tujuan pembangunan nasional.



Pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menujukkan pemerintah berkomitmen untuk mengelola dan menyelenggarakan penyediaan air minum dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi secara lebih baik dengan melibatkan berbagai stakeholders, baik BUMN, BUMD, koperasi, swasta maupun masyarakat. Saat ini juga tengah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pejembangan system penyediaan air minum dan sanitasi.



Dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaaan sanitasi kepada masyarakat perlu digalakan permbangunan partisipasif yang melibatkan konsumen dalam pengambilan keputusan sehingga pelayanan air minum lebih bersifat consumer oriented.



Patana menambahkan, “ kami berharap agar National Action Plan yang dibahas dan disepakati bersama ini akan mengandung perinsip-prinsip good governance dalan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan sehingga terwujud penyelenggaraan yang transparan, partisipasif dan akuntabel, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Read more!(Selengkapnya)

Pemkot Tasikmalaya Ingin Miliki PDAM (Tasikmalaya government wants PDAM)

Source: Pikiran Rakyat

TASIKMALAYA, (PR).-
Pemkot Tasik ingin memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri tetapi keinginan itu sepertinya terbentur pada keterbatasan dana. Untuk mewujudkan keinginan itu melakukan sharing saham dengan Pemkab. Tasik di PDAM Tirta Sukapura sepertinya menjadi alternatif.

English Translation

TASIKMALAYA, (PR).-
Pemkot Tasik wanted to have the Company of the Area of the Drinking Water (PDAM) personally but the wish apparently collided in the limitations of the fund. To bring about the wish carry out sharing the share with Pemkab. Tasik in PDAM Sukapura Water apparently became alternative.

Keinginan itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, mereka umumnya meminta pemkot jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, sebaiknya melakukan pengkajian matang lebih dulu. Anggota DPRD Kota Tasik Thonny T. Easy, Rabu (13/10) mengungkapkan menentukan pilihan apakah Pemkot Tasik akan memiliki PDAM sendiri atau melakukan sharing saham, bukanlah merupakan hal yang mudah. Alternatif itu memerlukan pengkajian, khususnya menyangkut pertimbangan efisiensi anggaran.

Pasalnya, kedua-duanya akan menyangkut anggaran cukup besar. Sehingga harus hati-hati dan cermat menentukannya. "Melalui kajian itu nantinya bisa dilihat mana yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kota Tasik maupun Pemkot sendiri, tentunya dilihat dari jangka panjang dan jangka pendek," katanya.

Pendapat serupa dikatakan Nurul Awalin Anggota DPRD Kota Tasik lainnya. Menurut dia pertimbangan pemkot harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, khusus kepentingan para pelanggan PDAM di kota Tasik yang ada saat ini.

Diakui keinginan itu merupakan langkah bagus karena dirinya melihat selama ini kota tidak mempunyai andil dalam menentukan kebijakan bagi masyarakat kota yang kini menjadi pelanggan PDAM Tirta Sukapura Kab. Tasik. Apapun yang dipilih pemkot, paling tidak pertimbangannya harus diarahkan memperbaiki layanan PDAM.

Pendapat serupa dilontarkan Koordinator Komite Pemantau Independen (KPI) Tasik, Yayan Hendrayani. Apabila pemkot berencana mendirikan PDAM sendiri, dia menilai sebagai langkah tergesa-gesa. Pasalnya rencana itu mengandung risiko besar, karena nilai investasi sangat besar.

Namun demikian dia melihat dari pada harus mendirikan PDAM baru yang jelas akan menghabiskan biaya sangat besar, sebaiknya pemkot melakukan sharing saja (bagi hasil) dengan pemkab. Guna merealisasikannya bisa diawali dengan pertemuan antar kedua belah pihak lebih dulu.

Lebih jauh dikatakannya, untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat hendaknya masing-masing pihak tidak bersikap egois. pemkot jangan terlalu berambisi dan emosional ingin mendirikan PDAM, begitu juga pihak Pemkab sudah selayaknya mau diajak berbagi hasil dengan pemkot.

Kerjasama

Pasalnya selama ini kontribusi pemasukan untuk PDAM banyak ditopang oleh pelanggan masyarakat Kota. "Baik pemkot maupun pemkab diharapkan bisa duduk bersama lebih dulu dan keduanya bisa bersikap arif. Saya lebih setuju bila kedua pihak, melakukan kerjasama, yang dibuat dalam wujud SK bersama antara Wali kota dan bupati," ujarnya.

Kepala Bapeda Kota Tasik, Drs. Bambang Sudaryana, M.Si, mengungkapkan, rencana pendirian PDAM Kota Tasik tidak tergesa-gesa, apalagi dikaitkan dengan adanya kepentingan politik. Program pembangunan PDAM tersebut, bagi pemkot merupakan rencana jangka panjang.

Saat ini program itu baru dalam tahap pengujian sumber mata air bawah tanah saja dan dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Sedangkan pencarian investor akan dilakukan BPPT dan hasilnya akan dilakukan kerjasama operasional antara BPPT dan pemkot.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekomendasi BPPT, sumber mata air yang dianggap memiliki potensi untuk dijadikan sumber air adalah sungai Citanduy. Tapi katanya tidak menutup kemungkinan akan didapat potensi sumber mata air lain.

Menurutnya rencana mendirikan PDAM sendiri di Kota Tasik, murni merupakan upaya pemkot dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Tasik, terutama kepada warga. Apalagi selama ini mereka belum mendapatkan pelayanan maksimal karena keterbatasan sumber air di PDAM Kabupaten.

Read more!(Selengkapnya)

Citarum Terus Dicemari Limbah Buangan Pabrik (Citarum river continues to be polluted by waste)

Source: PIkiran Rakyat

Warga Kec. Cihampelas Keluhkan Gangguan Bau Menyengat

BANDUNG, (PR).-
Kendati telah ada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara kalangan pengusaha industri dengan pemerintah untuk tidak membuang limbah langsung ke Sungai Citarum, pencemaran di sungai terbesar di Jawa barat itu tetap saja terjadi.

English Translation

The Kec citizen. Cihampelas complained about the Menyengat Disturbance of the Smell

Bandung, (PR).-
Although was nota kesepahaman (the memorandum of understanding/MoU) between the circle of the industrial businessman and the government to not throw the direct waste to the Citarum River, away pollution in the biggest river in the West Java continue to happened.

Masyarakat di wilayah Kec. Cihampelas, Kab. Bandung, contohnya, sudah lama mengeluhkan bau menyengat yang berasal dari limbah di aliran Sungai Citarum. Namun, hingga kini kondisi itu tetap saja terjadi, bahkan semakin parah. Tidak ada upaya nyata baik dari pemerintah kabupaten maupun dari kalangan industri untuk menanggulangi pencemaran itu. Akibatnya, air Sungai Citarum semakin pekat dan bau yang dikeluarkannya pun kian menyengat.

"Sebenarnya, kondisi Sungai Citarum seperti sekarang ini sudah lama. Kondisinya semakin parah jika tiba musim kemarau. Selain airnya menyusut tajam, bau yang dikeluarkannya pun semakin menyengat, baunya busuk seperti air 'cubluk'," kata Dedi, warga Kec. Cihampelas, Kamis (14/10).

Gangguan bau akibat pencemaran limbah semakin dirasakan warga pada malam hari. "Kami yang sudah lama tinggal di sini saja merasa sangat terganggu, apalagi orang luar. Mereka mungkin tidak akan kuat lama-lama menghirup udara di sini. Baunya sangat tajam," ujar Dedi yang dibenarkan beberapa warga lainnya.

Kecewa

Warga berkeyakinan, pencemaran aliran Sungai Citarum yang menyebabkan menyebarnya bau menyengat itu akibat banyaknya limbah parbrik yang dibuang langsung ke aliran sungai tanpa melalui instalasi pengolahan limbah (ipal).

Namun, warga mengaku kecewa, karena pemerintah daerah terkesan tutup mata dan membiarkan pencemaran terus berlangsung. "JIka terus dibiarkan seperti sekarang ini, kami khawatir pencemaran ini bisa menimbulkan penyakit," kata warga.

Menanggapi keluhan warga, anggota DPRD Kab. Bandung, Ahmad Najib Qudratuloh, saat ditemui "PR" di lokasi, pada acara silaturahmi dengan kader PAN mengatakan, pencemaran limbah industri di aliran Sungai Citarum memang sudah sangat parah. Dengan demikian, penanganannya tidak bisa lagi mengandalkan Pemkab Bandung saja, namun harus ada kerjasama dengan Pemprov Jabar, bahkan pemerintah pusat.

"Persoalan pencemaran di Citarum sudah sangat kompleks, karena yang ikut mencemarinya juga bukan berasal dari wilayah Kabupaten Bandung saja, tapi dari wilayah lain pun ikut mencemari," kata Ahmad Najib.



Harus tanggung jawab

Kendati demikian, kata Najib, pemerintah kabupaten yang punya wilayah setidaknya harus bertanggung jawab. Karena, bagaimanapun, tak sedikit perusahaan industri di Kab. Bandung yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum.

"Ketika saya terjun langsung ke Sungai Citarum, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Selain berwarna pekat dan berbau busuk, airnya juga mengandung banyak zat kimia di atas ambang batas. Jadi, jangankan dipakai untuk air minum, mandi atau mencuci, dari kejauhan saja baunya sudah tercium," kata Najib.

Disebutkan pula, pemerintah seharusnya segera melakukan langkah nyata, paling tidak mengurangi dampak dari pencemaran itu. "Sekarang ini, persoalan pencemaran di Citarum tidak pelu lagi diseminarkan. Pemkab, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, harus tegas menindak perusahan yang membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Jangan dibiarkan saja, karena (pencemaran) sudah sangat jelas dan sudah terbukti," tandasnya.

Ia juga mempertanyakan kelanjutan kerja sama antara kalangan industri dan Pemkab Bandung tentang upaya membersihkan Sungai Citarum antara lain melalui komitmen tidak membuang limbah ke sungai itu. "Jika memang ada perusahaan yang terbukti masih buang limbah ke Citarum, bagaimana sikap pemkab? Masyarakat kan perlu tahu," kata Najib.

Read more!(Selengkapnya)

Bengawan Solo water unsafe for consumption

Source: The Jakarta Post

Blontank Poer, The Jakarta Post, Surakarta

Experts and officials have warned of serious environmental damage in Surakarta, Central Java, and the six neighboring regencies of Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri and Karanganyar.

Besides decreasing the quality of the soil and depleting water reserves, pollution in the Bengawan Solo River and smaller rivers has made their water unsafe for irrigation or human consumption.

Research conducted last year by the Sragen environmental office found high concentrations of heavy metals like lead, cadmium and copper in rice irrigated with water from the Bengawan Solo River.

Concerned about the environmental damage, officials of local regency and municipal administrations, and members of local legislative councils, met last Monday in Surakarta and agreed to work together to battle the problem.

The meeting, initiated by the Office of the State Minister for the Environment and the Surakarta Environmental Parliament Watch (EPW), discussed various issues.

It ended with an agreement to draw up integrated environmental policies involving local administrations, councils and non-governmental organizations.

"The legislative councils have not been active enough in dealing with environmental issues in their regions. As a result, the extent of the damage has increased, while the public are victims," EPW researcher Agus Dody Sugiartoto told The Jakarta Post.

He said pollution in the Bengawan Solo River was mainly caused by waste dumped into the river by factories located along its banks in Surakarta and Karanganyar regency.

The two regencies are home to dozens of textile factories as well as some 300 other plants that produce chemicals, monosodium glutamate and pesticides, in addition to a number of batik factories that release chlorine and dyes into the river.

Agus Said said the EPW planned to conduct a survey of the water quality in the Bengawan Solo and a number of smaller rivers that run through Surakarta and Karanganyar. The survey will be specifically aimed at identifying all of the types of waste in the rivers.

The results of the survey could be used by Surakarta tap water company, which plans to supply customers with water from the Bengawan Solo.

Forest destruction, including on the slopes of Mount Lawu and Mount Merbabu-Merapi, was also discussed during Monday's meeting, during which councillors acknowledged that Surakarta had no bylaw to stop the environmental damage.

"Almost the whole of Boyolali regency is constantly being hit by drought. Many forests that functioned as water catchment areas have been cleared by residents, but there is no bylaw banning this practice," said Boyolali councillor Anshor Budiono.

Surakarta legislative member Eko Sutopo voiced similar concerns, saying numerous cases of pollution in rivers had not been dealt with properly.

Surakarta environmental office head Handartono admitted said he was powerless to take action against businesspeople whose factories polluted the rivers.

"The level of pollution in Surakarta is very alarming. We cannot do much about it, though, because the relevant agencies have yet to arrive at a similar vision on environmental management," he said.

Deputy environmental minister Arie Djoekardi, who attended the meeting, said his office was only able to encourage regional administrations to draft bylaws to protect the environment.

"Our task is largely to prepare data and support policies by local administrations, so they will establish a cooperation on the environment," he said.

Read more!(Selengkapnya)

Pengambilan air bawah tanah segera ditertibkan (Controlling the extraction of underground water)

Source: Bisnis Indonesia

SEMARANG (Bisnis): Kasubid Pengembangan Kawasan Bappeda Kota Semarang M. Farchan mengatakan penggunaan/pengambilan air bawah tanah (ABT) di wilayah Kota Semarang segera ditertibkan, menyusul ditemukan 90% dari 770 pengambil ABT tidak memiliki izin dan telah mengakibatkan kondisi fisik Ibukota Jateng ini semakin parah.
Dari sebanyak 770 pengambil ABT di wilayahnya, lanjutnya, tercatat 90% di antaranya ternyata tidak mengantongi izin resmi dan kini telah mengakibatkan Kota Semarang mengalami penurunan permukaan tanah hingga mencapai 10 cm.

English Translation

Semarang (the Business): Kasubid the Development of the Region Bappeda the City Semarang M. Farchan said the use/the underground taking of the water (ABT) in the Semarang City territory immediately was controlled, following was found 90% from 770 pengambil ABT did not have permission and resulted in the physical condition for this Central Javan capital being increasingly serious. From totalling 770 pengambil ABT in his territory, he continued, was recorded among them obviously did not pocket official permission and currently results in the Semarang City experiencing the decline in the surface of the land to reached 10 cm.

"Banyaknya pengambilan ABT tanpa izin itu kini memperparah kondisi fisik Semarang, mengingat setiap tahun terjadi penurunan permukaan tanah sedikitnya 10 cm," ujarnya pada sosialisasi UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, di Semarang menjelang akhir pekan lalu

Oleh karena itu, tambah Farchan, pihaknya akan segera menertibkan semua pengambilan ABT di wilayahnya dengan tetap mengacu pada Perda No. 7/2002 tentang pajak pengambilan ABT sebagai upaya mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah yang begitu cepat.

Saat ini, menurut dia, di wilayah Semarang Utara yang merupakan kawasan terparah dengan terjadi penurunan permukaan tanah di banding wilayah Semarang lainnya.

Penurunan permukaan tanah di walayah ini mencapai 7-10 cm per tahun.

"Jika tidak segera diatasi dengan melakukan pengendalian melalui upaya penertiban tersebut dikhawatirkan kondisi penurunan muka tanah akan semakin parah dengan berlangsung begitu cepat," tandas dia.

Selama ini yang sempat terdata hanya sekitar 10% dan menunjukkan adanya indikasi ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya konservasi ABT. "Jadi regulasi ABT ini terkesan masih awam bagi masyarakat di wilayah Semarang."

Farchan mengemukan bagi pemkot kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diperlukan untuk penambahan penghasilan di sektor pajak, ekosistem di Kota Semarang juga akan semakin terjaga.

Sementara itu, pemerintah segera meninjau ulang izin pemanfaatan air oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), sementara Pemda/Pemkot Semarang akan mempertimbangkan pemberian izin itu setelah ada rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air.

Djoko Subarkah, Direktur Sumber Daya Air Wilayah Tengah Ditjen Sumber Daya Air Depkimpraswil, mengatakan izin yang dimiliki perusahaan AMDK mempunyai batas waktu, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya.

Read more!(Selengkapnya)

Kondisi Air Waduk Normal. (Condition of water in reservoir is normal)

Source: Bisnis Indonesia

Djumono, Kepala Seksi Eksploitasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mengatakan, 38 waduk yang tersebar di Jawa Tengah hingga akhir September lalu masih dalam kondisi normal. Hanya 13 waduk kecil yang kosong serta satu waduk dalam perbaikan. Diperkirakan, sifat hujan di Jateng bulan Oktober pada umumnya normal berkisar antara 50-300 mm. Menurutnya, Dinas PSDA juga telah membangun waduk, konservasi lahan, perbaikan atau rehabilitasi sarana, modifikasi cuaca dan pengadaan pompa.

English Translation

Djumono, the Section Head of the Exploitation of the Service of the Management of Water resources said, 38 spread reservoirs in Central Java to the end of last September still in the normal condition. Only 13 empty small reservoirs as well as one reservoir in the improvement. Estimated, the characteristics of rain in Central Java in October generally normal revolving between 50-300 mm. According to him, the PSDA Service also built the reservoir, conservation, the improvement or rehabilitation of means of the land, the modification of the weather and the procurement of the pump.

Read more!(Selengkapnya)

Pembuatan Waduk Karian Upaya Penyediaan Air Jangka Panjang. (Long-term efforts for the provision of water from Karian Reservoir.)

Source: Pelita

Ir. Zainuddin ME dari Balai Keamanan Bandungan, Dirjen Sumber Daya Air Depkimpraswil mengatakan, membangun bendungan tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosialnya namun juga aspek keamanan. Menurut Sekretaris Daerah Banten Drs. H. Chaeron Muchsin, tanpa adanya tampungan yang berarti permasalahan ketersediaan air khususnya di Banten akan semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, bila sudah dibangun Waduk Karian maka kebutuhan akan air baik untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri di wilayah Serang, Tangerang, dan DKI Jakarta sampai dengan tahun 2005 dapat terpenuhi. Sehingga kondisi kebutuhan air irigasi, dapat mengatasi masalah kekeringan sekitar lima tahun.

English Translation

Ir. Zainuddin ME from the Bandungan Security Hall, the Depkimpraswil Director General of Water resources said, built the dam only did not pay attention to the aspect of the environment, economics, and social him but also the aspect of the security. According to the Secretary of the Area of Banten Drs. H. Chaeron Muchsin, without the existence of the significant capacitance of the problem of the availability of the water especially in Banten will be increasingly worrying.
According to him, when being built the Karian Reservoir then the requirement would the good water for the household, urban areas, and the industry in the Serang territory, Tangerang, and the Special Capital District of Jakarta up to 2005 could be fulfilled. So as the condition for the requirement for the irrigation water, could overcome the problem of the drought around five years.

Read more!(Selengkapnya)

Operator Air Bersih Kekurangan Pasokan Air Baku. (Lack of water supply to the clean water operator.)

Source: Koran Tempo

Direktur hubungan institusional PT. Palyja Kumala Siregar mengungkapkan, dalam kontrak yang dibuat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) 2, debit pasokan air baku yang diterima Palyja seharusnya 6,2 meter kubik perdetik. Namun, pihak PJT 2 pada 2003/2004 rata-rata hanya bisa memasok 5,2 meter kubik per detik. Kekurangan air baku ini menyebabkan operator air harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih tinggi untuk membeli bahan-bahan kimia untuk menjernihkan air. Ia berharap pihak-pihak terkait bisa menangani permasalahan air baku di Tarum Barat. Jika tidak, Jakarta akan benar-benar mengalami kekeringan.

English Translation

The institutional director of relations PT. Palyja the Siregar magic stone revealed, in the contract that was made with the Sounding Lead of the Water Service (PJT) 2, the standard debit of water supplies that was received by Palyja necessarily 6,2 cubic metre perdetik. However, the PJT team 2 to 2003/2004 in general only could supply 5,2 cubic metre per the second. This standard lack of the water caused the water operator to have to spend the operational cost that higher to buy chemicals to clear up the water. He hoped related teams could handle the standard problem of the water in Tarum West. If not, Jakarta really will experience the drought.

Read more!(Selengkapnya)

Pengelola Air Minum Masih Berorientasi Birokrat (Drinking water management still bureaucratic)

Source: Suara Pembaruan

Sumber Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Depkimpraswil di Kupang menyatakan pengelolaan di bidang palayanan air minum di Indonesia secara umum, masih jauh dari harapan. Hal itu akibat, sistemnya tidak handal. Pengelolaan masih berorientasi birokrat. Selain itu, peraturan UU dalam pengelolaan air minum juga tidak jelas. Disebutkan, pelayanan air minum oleh PDAM di Indonesia baru mencapai 39 % di perkotaan dan 8 % di pedesaan. Rendahnya pelayana PDAM tersebut akibat tingkat kebocoran yang sangat tinggi yakni mencapai 45%.

English Translation

The source and the Depkimpraswil rural Order of the Directorate General of the urban Order in the Mussel stated the management in the field palayanan the drinking water in Indonesia generally, still far from hope. That resulting from, his system was incompetent. The management still oriented the bureaucrat. Moreover, the UU regulation in the drinking water management also unclear. Named, the drinking water service by PDAM in Indonesia just reached 39 % in urban areas and 8 % in rural areas.
The low level pelayana this PDAM resulting from the level of baldness that very high that is reached 45%.

Read more!(Selengkapnya)

Access To Drinking Water For All By 2025 - World Bank Commentary

Source: World Bank

Access To Drinking Water For All By 2025 Is Not Utopic. In an interview in Le Figaro (France), Michel Camdessus, former general manager of the IMF, and today one of the leading specialists on water, explains that in a forthcoming book he and other experts draw up a damning picture of the current state of the planet’s water resources, while, at the same time, conveying a message of hope. According to the authors, it is possible to provide drinking water for all.

Camdessus explains that ten thousand people – half of whom are children – die every day of water-borne diseases. Lack or bad quality of water have extremely serious consequences on health, poverty and education (in particular in Africa, where million girls give up school to help their mother collect water for the family...). However, Camdessus refuses to give in to fatalism, and affirms that the issue of water can be solved by 2025. In 2000, the United Nations committed to reducing by half the number of people deprived of drinking water by 2015. Since then, a global working group dealing with issues pertaining to the financing of water infrastructure, chaired by Camdessus, was created. “If the world continue its efforts towards water until 2025, drinking water can be made accessible to all,” he says.

"To achieve this, we must decentralize the methods of governance and financing currently applied to water management,” Camdessus explains. “The decision-making power should not be given to technocrats but to those who live with water shortages on a daily basis. By this, I especially mean the women in the villages of Africa or Asia, who devote several hours each day to fetching water from a well or a river. They should be given the means to express their opinion on the measures to take: where a source should be located, how it should be managed, etc.” He goes on to say that with regard to the financing and control of projects, it is essential to mobilize funds while encouraging private initiatives on a local scale. To achieve this, the World Bank and local banks must grant guarantees to private investors, in particular in the event of a depreciation of a national currency, which often happens in countries experiencing water problems, he says.

Read more!(Selengkapnya)

90% Limbah Permukiman Dibuang ke Cikapundung (90% of Bandung settlement's waste thrown away to Cikapundung)

Source: Pikiran Rakyat

Bisa Gagalkan ”Cikapundung Bersih”

BANDUNG, (PR).-
Gerakan Cikapundung Bersih tidak akan berhasil selama permukiman di sekitarnya tidak dibenahi. Saat ini sekira 90% limbah dari permukiman langsung dibuang ke sungai yang membelah Kota Bandung itu. Karenanya, limbah permukiman di sekitar Cikapundung dan anak-anak sungainya mesti disalurkan ke beberapa kelompok bak penampungan komunal, sebelum diteruskan ke septictank raksasa atau instalasi pengolah air limbah (IPAL) di Bojongsoang.

English Translation

Could defeat ”Cikapundung Clean”

Bandung, (PR).-
the Movement Cikapundung Clean will not succeed in for the settlement around it being not straightened out. At this time approximately 90% the waste from the settlement at once was thrown away to the river that split the Bandung City. Because of this, the waste of the settlement around Cikapundung and tributaries him must be distributed to several communal groups of the reception basin, before being continued to septictank the giant or the installation of the waste water processor (IPAL) in Bojongsoang.

Pernyataan itu diungkapkan Sumpena dari Local Program Support Unit Western Java Enviromental Management Project (LPSU WJEMP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Bandung, saat acara "Lokakarya Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan WJEMP" di Grand Hotel Lembang, Kab. Bandung, Rabu (13/10). "Cikapundung baru bisa bersih setelah limbah permukiman dikelola dengan baik. Tanpa itu, Gerakan Cikapundung Bersih dipastikan gagal," katanya.

Berkaitan dengan rencana itu, Sumpena mengatakan, WJEMP saat ini sedang melakukan visibility study dan pre design pembangunan saluran limbah, mulai dari Lebak Siliwangi di utara dan Jln. Soekarno Hatta (By Pass) di selatan. "Jadi, kelak tidak boleh lagi ada limbah dari permukiman yang dibuang begitu saja ke Cikapundung," katanya.

Namun Sumpena mengakui, untuk menata permukiman di sekitar Cikapundung bukan sesuatu yang mudah. "Pasalnya, tepat di kiri-kanan Cikapundung sudah dipenuni rumah. Karenanya tidak ada ruang lagi untuk menempatkan pipa-pipa saluran limbah yang terhubung ke bak penampungan komunal sebelum diteruskan ke IPAL Bojongsoang," katanya.

Sumpena juga memastikan, pembangunan pipa-pipa itu membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pembangunannya harus bertahap dengan menerapkan skala prioritas. "Kalau harus dibangun serentak di sepanjang Cikapundung, hal itu sangat sulit diwujudkan," katanya.

Diakui Sumpena, saluran air limbah di Kota Bandung sangat jauh tertinggal dibandingkan kota-kota di negara maju seperti di Jepang, Taiwan, dan Singapura. "Saluran limbah di sana yang terhubung ke septictank raksasa umumnya besar-besar, tidak seperti di Bandung, kecil-kecil sehingga mudah mampat. Ya, permasalahannya, negara-negara maju memiliki cukup uang untuk membangunnya, sedangkan kita tidak. Program WJEMP ini saja bisa berlangsung setelah melalui pinjaman dari Bank Dunia," katanya.

Ditambahkan Sumpena, kendala lain dalam mewujudkan sungai-sungai bersih di Kota Bandung adalah belum tersebarnya jaringan pipa air limbah ke seluruh penjuru Kota Bandung. IPAL Bojongsoang berikut saluran limbahnya hanya tersebar di Kota Bandung lama saja, yaitu sebelum ada pemekaran dengan wilayah Kab. Bandung pada 1986. Akibatnya, daerah-daerah seperti di Ujungberung, Gedebage, dan sekitarnya belum memiliki akses pembuangan limbah ke IPAL Bojongsoang. Walaupun mahal, seluruh penjuru Kota Bandung semestinya memiliki saluran limbah yang tersambung ke IPAL Bojongsoang.

Kasus pendatang

Sementara itu, ahli planologi ITB yang juga Pembantu Rektor IV Unisba Dr. Ir. Uton Rustan, mengatakan, semrawutnya penanganan lingkungan di Kota Bandung disebabkan tidak terkendalinya para pendatang. Mereka kerap membuat permukiman-permukiman ilegal yang ujung-ujungnya tidak ramah lingkungan.

Sebagai contoh, menurut Uton, di kiri-kanan Cikapundung itu sebenarnya tanah negara. Namun karena para pendatang yang tak terkendali itu membutuhkan permukiman, mereka akhirnya membangun di sana sehingga akhirnya mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Ironisnya, Pemkot Bandung terus memungut pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mengakibatkan yang dipungut semakin merasa memiliki legitimasi atas lahan yang ditempatinya.

Dikatakan Uton, fenomena seperti itu di Cikapundung mulai berlangsung sejak 1950. "Padahal, kalau pemerintah tegas terhadap mereka, permasalahan limbah di Cikapundung tak akan separah seperti sekarang. Jika sudah begini, ketika ada rencana untuk membangun saluran air limbah saja pemerintah sangat kesulitan karena ketiadaan lahan," katanya.

Read more!(Selengkapnya)

Sumur Warga di Cisangkan Diduga Tercemar Limbah (Pollution of citizen's wells, Cisangkan)

Source: Pikiran Rakyat

72 Unit IPAL di Cimahi Kini Dalam Pengawasan

CIMAHI, (PR).-
Sedikitnya 72 instalasi pengolah air limbah (IPAL) pabrik dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Tindakan itu dilakukan sebagai buntut banyaknya industri yang membuang limbah ke sungai tanpa diproses dulu di IPAL. Akibatnya, sebagian besar sungai di Kota Cimahi tercemari limbah industri.

English Translation

72 IPAL units in Cimahi Currently in the Supervision

CIMAHI, (PR).-
At Least 72 installations of the waste water processor (IPAL) the factory in the Cimahi supervision of the Service of the City Environment. The action was carried out as the aftermath of the number of industries that threw the waste to the river without being processed previously away in IPAL. As A Result, most rivers in the Cimahi City were polluted by the waste of the industry.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Arlina Umira K, didampingi Kabag TU Lingga Sethyanegara dan Kabid Pencegahan dan Pengadilan Pencemaran Lingkungan Dien Wulandiati kepada "PR" di Pusdik Bekang Jln. Gedung Empat Cimahi, Rabu (13/10).

"Memang kita akui, penggunaan IPAL pada umumnya belum otpimal. Akibatnya, limbah mencemari sungai. Untuk itu, kami lakukan pembinaan terhadap pabrik-pabrik yang belum mengoptimalkan IPAL dan terus memonitornya," ujar Arlina.

Dia mengungkapkan, sedikitnya 11 industri di Kota Cimahi telah ikut menandatangani program superkasih (surat pernyataan kali bersih-red.) yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu, pengusaha dituntut mengoptimalkan penggunaan IPAL dengan dilengkapi standar dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Sumur tercemari

Menyinggung keluhan warga RW 6 dan RW 7 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi karena sumurnya diduga tercemar limbah, Lingga mengaku baru menerima laporan tersebut Selasa (12/10). Padahal sekira dua bulan lalu, ketika warga RW 6 meminta Dinas LH membantu membersihkan Sungai Cisangkan yang tercemar, warga tidak menyampaikan kasus sumur tercemar. Namun demikian, atas laporan yang diterimanya, Dinas LH akan berkoordinasi dengan dinas terkait serta camat dan lurah setempat untuk menangani masalah itu.

"Kami tidak akan tinggal diam. Hanya dalam menyelesaikannya harus bertahap, tidak sekarang minta diperbaiki besok langsung ada dilaksanakan," tuturnya. Untuk itu lanjut Lingga, pihaknya meminta dukungan masyarakat Cimahi dalam ikut mengawasi lingkungannya. Jika mengetahui adanya pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, hendaknya hal itu segera dilaporkan. Tentunya, Dinas LH akan bertindak bersama instansi terkait.

Kabid Pencegahan dan Pengadilan Pencemaran Lingkungan Dien Wulandiati mengatakan sejauh ini belum mendeteksi adanya pencemaran sumur warga oleh limbah industri. "Kami harus mendeteksi dulu, minimal air sumur warga diperiksa di laboratorium. Apakah betul sumur itu tercemari limbah industri atau tidak. Jadi, harus ada pemeriksaan. Tetapi, biasanya yang mendeteksi air sumur itu dari dinas kesehatan," katanya.

Namun demikian, Dien mengakui bahwa Sungai Cisangkan yang ada di Kampung Cibogo, Kel. Leuwigajah masih tercemari empat pabrik yaitu PT SI, PT GS, PT KG, dan PT SMM. Itu terjadi akibat limbah industri di empat pabrik yang dibuang ke sungai tersebut belum optimal diolah di IPAL. Selain itu, ada bagian-bagian IPAL yang rusak sehingga cara kerjanya tidak maksimal. Oleh karenanya perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Dien mengungkapkan, Sungai Cisangkan selama ini berfungsi untuk mengairi sawah-sawah. Namun karena tercemar, tanaman padi milik petani tidak tumbuh baik. Untuk itu, warga bekerja sama dengan Dinas LH dan pemilik industri kerja bakti membersihkan sungai tersebut. Sedangkan untuk sementara limbah industri dari pabrik dibuang melalui pipa ke Bendungan Jurolot agar tidak mengganggu saluran irigasi.

Read more!(Selengkapnya)

Warga Cikadu & Nusaherang Jamin Keamanan Pipa PDAM (Cikadu & Nusaherang PDAM Guarantee for Pipe Security.)

Source: Pikiran Rakyat

Kompensasi Perbaikan Saluran Irigasi

KUNINGAN, (PR).-
Masyarakat Desa Nusaherang dan Desa Cikadu, Kecamatan Nusaherang secara lisan telah menyatakan siap menjaga dan menjamin tidak akan terjadi lagi aksi perusakan terhadap dua saluran pipa Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) yang melintasi desanya.

English Translation

Compensation of the Improvement of the Irrigation Channel

KUNINGAN, (PR) .-
The Nusaherang Village community and the Cikadu Village, the Nusaherang Subdistrict orally said was ready guarded and guaranteed will not happen again the destruction action of two channels of the pipe of the Company of the area of the Drinking Water (PDAM) that crossed his village.

Adanya jaminan pengamanan dari masyarakat terhadap pipa PDAM tersebut, dikemukakan Direktur PDAM Kuningan, Setiawan Rukmana, Selasa (12/10) saat ditanya "PR" mengenai hasil yang telah diperoleh dalam upayanya menangani munculnya aksi perusakan pada dua rangkaian pipa PDAM di kedua desa tersebut, yang telah belasan kali terjadi dalam sebulan terakhir ini.

Diterangkan Setiawan Rukmana, menyusul munculnya kasus tersebut, dalam sepekan terakhir ini, pihaknya bersama camat dan Muspika Kecamatan Nusaherang, beserta aparat desa di kedua desa tersebut, telah mengadakan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi dari pipa tersebut.

Dalam acara sosialisasi terhadap masyarakat yang dilakukan atas petunjuk dari Bupati Kuningan itu, sekaligus diarahkan untuk menyadarkan masyarakat supaya ikut menjaga dan mengamankan hasil-hasil pembangunan Pemkab Kuningan yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk terhadap pipa PDAM yang menjadi penyangga kebutuhan air masyarakat luas.

Ditanya apakah masyarakat di kedua desa tersebut meminta kompensasi, kepada PDAM atau Pemkab Kuningan dibalik pemberian jaminan atas keamanan pipa PDAM tersebut, menurut Setiawan Rukmana, masyarakat di kedua desa tersebut, meminta supaya saluran irigasi untuk mengairi areal pertanian di sekitar lokasi perusakan pipa PDAM, diperbaiki.

"Usulan itu pun, sudah kami sampaikan ke Dinas Sumber Daya Air dan Mineral Kuningan yang memiliki kewenangan di bidang itu," katanya.

Seperti diberitakan "PR" (Kamis, 7/10), dua rangkaian pipa PDAM penyalur air dari sumber mata air Cijambar Desa Cijambar Kecamatan Nusaherang, dalam sebulan terakhir telah 11 kali dijebol dan dibocorkan oleh oknum masyarakat di kedua desa tersebut. Aksi perusakan terhadap kedua pipa pemasok air PDAM untuk sejumlah pelanggan di seputar Kecamatan Kadugede, Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur.

Read more!(Selengkapnya)

Sumur Warga Tercemar Limbah (Industrial Waste Pollutes Citizen's Wells)

Source: Pikiran Rakyat

CIMAHI, (PR).-
Warga Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi mengeluhkan pencemaran limbah industri yang mencemari sumur-sumur mereka. Pencemaran itu diduga akibat perusahaan industri di Leuwigajah membuang limbahnya ke Sungai Cisangkan dan merembes ke sumur-sumur warga. Akibatnya, air sumur berwarna keruh dan berbau sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk air minum dan mandi.

English Translation

CIMAHI, (PR).-
The Leuwigajah Kec Citizen. Cimahi South the Cimahi City complained about pollution of the waste of the industry that polluted their wells. The pollution it was suspected resulting from the industrial company in Leuwigajah threw his waste to the Cisangkan River away and merembes to the citizen's wells. As a result, the well water was turbid and smelled so as to be able to not be made use of for the drinking water and to bathe.

Sumur-sumur yang tercemar limbah itu di antaranya berada di wilayah RW 6 dan Rw 7 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Hal itu terungkap ketika perwakilan warga di kedua RW tersebut yaitu Ketua RW 6, Didi Mulyana, Ketua RW 7, H. Nurcholis, Ketua LPM Leuwigajah, Witarja, dan H. Zam Zam dari P3A mengadu ke DPRD Kota Cimahi, Selasa (12/10). Mereka diterima Ketua Fraksi Golkar, Asep Taryana, B.A. dan Sekretaris, Lulu Lukman.

Pengaduan warga itu sebagai buntut tidak diresponsnya keluhan warga oleh Pemkot Cimahi. Padahal, mereka telah mengirimkan surat pengaduan ke Wali Kota Cimahi soal pencemaran tersebut. Namun, hingga kemarin belum ada reaksi di lapangan.

Menurut Didi dan Nurcholis, pencemaran tersebut terjadi diduga akibat beberapa pabrik di Leuwigajah, seperti PT SMM, PT SI, PT G, dan PT KG membuang limbahnya ke Sungai Cisangkan yang berada di sekitar permukiman. Akibatnya, air sumur warga terkontaminasi limbah pabrik yang meresap ke dalam sumur sehingga air sumur berbau dan berwarna keruh. Dengan kondisi tersebut, warga pun tidak bisa menggunakan air sumur untuk air minium.

"Ayeuna cai sumur teh janten hinyai. Malihan, sok bau sareng kiruh (sekarang air sumur seperti berminyak. Bahkan, berbau dan berwarna)," ujar Didi.

Melalui DPRD Kota Cimahi warga mendesak eksekutif khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi segera menertibkan pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Bahkan, pemerintah dituntut bersikap tegas memberikan sanksi kepada pengusaha yang membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolah air limbah (IPAL). "Jika terus dibiarkan, kami yang jadi korban," tandas Didi.

Diakui

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar, Asep Taryana dan Sekretaris, Lulu Lukman berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke Pimpinan Sementara DPRD Cimahi dan merekomendasikan agar pihak-pihak terkait diundang untuk membahas masalah tersebut. Apalagi lanjutnya, warga sudah beberapa kali menyampaikan hal itu ke eksekutif baik secara lisan atau pun tulisan. Bahkan, mereka sempat membahas hal itu dengan pemerintah kecamatan.

Secara terpisah, Kabag Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Lingga Sethyanegara ketika dihubungi "PR" melalui telefon genggamnya kemarin mengakui telah menerima pengaduan tersebut. Tembusan surat pengaduan dari warga itu diterimanya kemarin pagi.

"Memang betul, baru tadi pagi suratnya kami terima. Untuk itu, masalah ini sedang kami tindaklanjuti," ujarnya.

Namun, kata Lingga, penyelesaiannya tentunya dilaksanakan secara bertahap. Apalagi, pihaknya harus meneliti lebih lanjut laporan tersebut, termasuk dugaan penyebab terjadinya pencemaran dari industri.

"Kami akui indikasi pencemaran itu ada, tapi kami harus berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan," kata Lingga.

Read more!(Selengkapnya)